AKIBAT PENGATURAN KETENTUAN PERCERAIAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA BERAGAMA SELAIN ISLAM

Abstract

Penulisan karya ilmiah ini dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap tingginya angka perceraian yang terjadi di Indonesia saat ini. Perkawinan dan perceraian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, oleh sebab itu diperlukan pengaturan yang jelas mengenai kedua hal tersebut. Sayangnya, dalam peraturan perundangan di Indonesia tidak diatur secara detail mengenai kebijakan pelaksanaan perceraian yang dapat merangkul seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia, sehingga kemudian timbul perceraian sepihak yaitu hanya berdasar keputusan pengadilan namun mengabaikan prinsip-prinsip hukum agama. Permasalahan yang di teliti dalam karya ilmiah ini adalah mengenai pengaturan ketentuan perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan pelaksanaan perkawinan dan perceraian bagi warna negara Indonesia yang beragama selain Islam berikut dengan akibat hukum dilaksanakan perkawinan dan perceraian tersebut berdasarkan hukum negara dan hukum agama. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis empiris, sedangkan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, data yang digunakan adalah data yang diambil dari studi kepustakaan (data sekunder) dan data yang diperoleh dari studi lapangan (data primer). Teknik analisis data yang digunakan yaitu kualitatif. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu belum adanya peraturan perundangan yang mengatur secara detail mengenai perceraian bagi warga negara Indonesia beragama selain Islam, hal ini terjadi karena peraturan mengenai perceraian agama dibuat oleh Majelis masing-masing agama dan minimnya pengetahuan tentang hal tersebut oleh umat beragama, sehingga ada kecenderungan masyarakat untuk langsung melakukan perceraian di Pengadilan dan hanya berdasarkan pada hukum negara saja. Akibat hukum dari terjadinya suatu perceraian yang dilakukan secara hukum negara saja, yaitu hukum agama melihat bahwa perceraian itu tidaklah sah dan perkawinan dianggap masih ada. Saran yang dapat diberikan adalah pembenahan sesegera mungkin peraturan perundangan yang lebih memperhatikan prinsip-prinsip agama sehingga dapat berlaku tidak hanya kepada golongan mayoritas namun juga minoritas, yaitu warga negara Indonesia yang beragama selain Islam. Selain itu diperlukan sosialisasi hukum, terutama kaitan hukum agama dan hukum negara kepada masing-masing umat beragama agar lebih paham mengenai arti sakral sebuah perkawinan baik menurut hukum agama dan hukum negara.