PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERHADAP PENERBITAN SERTIPIKAT PENGGANTI BERBASIS NILAI KEPASTIAN HUKUM (Studi Penerbitan Sertipikat Rusak atau Hilang di Kantor Pertanahan Jakarta Timur)

Abstract

Sertipikat tanah merupakan suatu alat bukti yang kuat terhadap kepemilikan hak atas tanah. Sertipikat tanah memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pemegangnya. Di masyarakat terjadi penyimpangan atas anggapan terhadap pentingnya sertipikat, akibat kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertipikat pengganti hak atas tanah akibat rusak atau hilang. Kebanyakan masyarakat menyadari akan pentingnya sertipikat pengganti setelah melakukan hutang piutang di bank. Permasalahan dalam penelitian ini adalah proses penerbitan sertipikat pengganti untuk mencapai nilai kepastian hukum dan konsep ideal dalam penerbitan sertipikat pengganti berbasis nilai kepastian hukum. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian socio legal. Data primer diperoleh melalui studi di lapangan dan wawancara dengan subyek penelitian kemudian data tersebut divalidasi untuk mendapatkan data yang valid. D ata sekunder diperoleh melalui studi pustaka. Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa pelaksanaan proses Penerbitan Sertipikat Pengganti untuk mencapai nilai kepastian hukum karena hilang atau rusak di Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur telah sesuai dengan prosedur dan peraturan-peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan khususnya segala peraturan yang menyangkut tentang sertipikat pengganti yaitu sesuai dengan Pasal 57 sampai dengan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 137 sampai Pasal 139 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Konsep ideal dalam penerbitan Sertipikat Pengganti Berbasis Nilai Kepastian Hukum dapat dilakukan melalui : a. Pemanfaatan Teknologi Informatika melalui database. Diharapkan dapat menghemat waktud an biaya sehingga biaya pendaftaran untuk penerbitan Sertipikat Pengganti menjadi lebih murah. B. Pemakaian kata kunci (password). Pemanfaatan kata kunci (password) ini akan mempermudah kerja dalam pencarian database secara online di seluruh wilayah Indonesia yang berbasis di Kantor Badan Pertanahan Nasional, sehingga dapat menghindarkan dari penerbitan sertipikat ganda. Rekomendasi yang diberikan oleh penulis adalah perlu dilakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sertipikat pengganti hak atas tanah akibat rusak atau hilang. Penerapan ilmu teknologi (sistem online) yang berbasis sistem data base.