PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH FRANCHISOR DALAM PERJANJIAN FRANCHISE SIMPLY FRESH LAUNDRY DI KOTA SEMARANG

Abstract

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP FRANCHISEE DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH FRANCHISOR DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN FRANCHISE SIMPLY FRESH LAUNDRY DI KOTA SEMARANG Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan wirausaha. Wirausaha bisa dipilih dengan cara membeli sistem bisnis. Simply Fresh Laundry merupakan sistem bisnis franchise yang bergerak di bidang jasa laundry. Waralaba diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Nomor 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Dalam pelaksanaan franchise akan ada kemungkinan terjadi wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor berupa pelanggaran pada Pasal 8 PP No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana pelaksanaan perjanjian franchise simply fresh laundry di Kota Semarang serta untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi franchisee dalam hal terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh franchisor. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan data sekunder dihimpun melalui studi kepustakaan dengan studi dokumen meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan perjanjian franchise Simply Fresh laundry di Kota Semarang memuat kumpulan persyaratan dan komitmen yang dibuat dan dikehendaki oleh para pihak. Perjanjian waralaba ini memuat ketentuan hak dan kewajiban para pihak, antara lain hak teritorial yang dimiliki franchisee, persyaratan lokasi, biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem bisnis tersebut yang wajib dibayarkan oleh pihak franchisee kepada pihak franchisor, jangka waktu perjanjian waralaba dan ketentuan lain yang mengatur hubungan antara pihak franchisor dan franchisee. Dibuat dalam bentuk akta notaris untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap.. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor adalah tidak melakukan pembinaan management sebagaimana diatur dalam Pasal 8 kepada pihak franchisee. Dengan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak franchisor maka bisa dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, denda, maupun pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.