TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN PEKAN RAYA PROMOSI DAN PEMBANGUNAN (PRPP) ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PT. INDO PERKASA USAHATAMA

Kukuh , Wijatmoko and YUNANTO, YUNANTO (2016) TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN PEKAN RAYA PROMOSI DAN PEMBANGUNAN (PRPP) ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PT. INDO PERKASA USAHATAMA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

1588Kb

Abstract

TINJAUAN YURIDIS SENGKETA LAHAN PEKAN RAYA PROMOSI DAN PEMBANGUNAN (PRPP) ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN PT. INDO PERKASA USAHATAMA Penulisan karya ilmiah ini ditulis dikarenakan seringkali terjadinya masalah permohonan hak atas kepemilikan tanah yang diperoleh oleh pemohon di atas Hak Pengelolaan yang dimiliki oleh Pemerintah, Perseroan Terbatas maupun Badan Hukum Milik Negara (BUMN), Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mengambil contoh yang terjadi pada Hak Guna Bangunan yang berada di atas hak Pengelolaan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif. Pendekatan tetap dalam ranah hukum, hanya perspektifnya yang berbeda. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perolehan hak atas tanah yang berstatus Hak Pengelolaan apabila akan diletakkan Hak Guna Bangunan diatasnya haruslah mendapat peresetujuan tertulis dari pemilik hak Pengelolaan terlebih dahulu. Kemudian diikuti kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak yang isinya terkait jangka waktu serta hak dan kewajiban yang akan muncul selama perjanjian berlaku. Pemilik Hak Guna Bangunan tidak sepenuhnya dapat bertindak seolah-olah beralih penguasaan terhadap alas hak dasar yang ada sebelumnya, artinya hanya sebatas isi perjanjian yang telah disepakati saja. Disarankan segera disusun peraturan pelaksana bersifat khusus. Agar kepastian hukum mengenai hak yang diperoleh pemilik hak atas tanah yang terakhir menjadi lebih luas. Dan seharusnya pemilik Hak Pengelolaan setelah di atasnya lahir Hak Guna Bangunan dengan pemohon baru, selama masa perjanjian juga turut melepas hak penguasaannya hingga waktu yang ditentukan berakhir.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:Perlindungan Hukum, Pemegang Hak Guna Bangunan, Hak Pengelolaan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:69539
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:15 Feb 2019 10:57
Last Modified:15 Feb 2019 10:57

Repository Staff Only: item control page