EKSISTENSI HAK ADVOKASI DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN (NASABAH) BANK SYARI’AH DI INDONESIA

Khemas , Manulang and Abdullah , Kelib (2016) EKSISTENSI HAK ADVOKASI DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN (NASABAH) BANK SYARI’AH DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum UNDIP.

[img]PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

73Kb

Abstract

EKSISTENSI HAK ADVOKASI DALAM UPAYA MELINDUNGI HAK KONSUMEN (NASABAH) BANK SYARI‘AH DI INDONESIA Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Adanya perlindungan hukum bagi nasabah bank syari‘ah selaku konsumen dibidang perbankan menjadi sangat penting, karena faktanya kedudukan para pihakseringkali tidak seimbang. Sedangkan nasabah tidak mempunyai pilihan lain, kecuali menerima atau menolak perjanjian yang disodorkan oleh pihak bank.Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu Mewujudkan OJK yang independen, solid dan efektif di dalam mengatur dan mengawasi industri jasa keuangan dan melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Dalam rangka mencapai keberhasilan visi tersebut, terdapat beberapa misi OJK sebagai upaya untuk merealisasikannya, salah satunya itu adalah melakukan advokasi. Berkenaan dengan itu, permasalahan yang akan dilakukan penelitian adalah Bagaimana kedudukan hak advokasi konsumen (nasabah) dalam perkembangan bank syari‘ah di Indonesia dan Bagaimana penerapan hak advokasi konsumen (nasabah) dalam upaya penyelesaian sengketa bank syari‘ah. Berdasarkan latar belakang dimaksud, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, Penelitian ini dikategorikan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, yang bersumber pada bahan hukum primer dan sekunder. Perlindungan nasabah Bank diatur dalam UUPK. Sedangkan dari sudut pandang mekanisme perbankan, regulasinya Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hak Advokasi nasabah Bank Syari‘ah dilakukan oleh OJK. Selanjutnya dari penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa OJK memiliki kewenangan perlindungan hukum bagi nasabah bank syari‘ah berdasarkan Pasal 28, 29, dan 30 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang OJK dengan melakukan edukasi kepada masyarakat, memberikan fasilitas pengaduan nasabah, mencabut izin usaha, atau ganti rugi dan atau mengajukan gugatan ke pengadilan, OJK juga berwenang untuk melakukan pembelaan hukum, penerapan Advokasi nasabah Bank Syari‘ah di Indonesia,Penerapan Advokasi Konsumen (nasabah) Bank Syari‘ah di Indonesia sudah dilakukan oleh OJK dengan 2 cara, yaitu: a. Perlindungan preventif (pencegahan); dan b. refresif (penyelesaian permasalahan). Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, peneliti dalam hal ini memberikan beberapa saran, yaitu: 1. Perlu adanya staf yang sifatnya independen di dalam organ usaha jasa keuangan, 2. perlu adanya kajian yang lebih mendalam terkait produk/jasa yang ditawarkan, apakah produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan kaidah-kaidah islam dalam Al-Qur‘an dan Hadits, 3. Perlu adanya label Halal pada setiap produk/jasa yang ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan di bidang syari‘ah.

Item Type:Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:hak advokasi, nasabah dan OJK
Subjects:K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions:School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Notary
ID Code:69536
Deposited By:Magister Kenotariatan
Deposited On:15 Feb 2019 10:40
Last Modified:15 Feb 2019 10:40

Repository Staff Only: item control page