SITUASI PASAR TERTENTU SEBAGAI ALASAN PENENTUAN DUMPING BERDASARKAN ANTI - DUMPING AGREEMENT (STUDI KASUS: SENGKETA ANTI - DUMPING ANTARA INDONESIA - AUSTRALIA MENGENAI EKSPOR - IMPOR KERTAS SALINAN A4 (DS529))

Abstract

Indonesia mengajukan permohonan konsultasi kepada WTO atas tindakan anti - dumping Australia yang dikenakan untuk kertas salinan A4 Indonesia.Tindakan anti - dumping tersebut merupakan respon pemerintah Australia atas Anti - Dumping Notice (ADN) 2017 / 39 dari Komisi Anti - Dumping Australia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah situasi pasar tertentu menurut Australia dapat digunakan sebagai alasan hukum dalam penentuan adanya dumping serta mengkaji dan menganalisis apakah dasar hukum dalam permohonan konsultasi dari Indonesia sesuai dengan Anti - Dumping Agreement. Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi dan kemudian disajikan secara deskriptif. Bagian tinjauan pustaka dalam penelitian ini membahas mengenai pengaturan perdagangan internasional dalam GATT / WTO, prinsip - prinsip perdagangan internasional dalam GATT / WTO, perdagangan yang tidak adil dalam GATT / WTO, anti - dumping agreement, dan situasi pasar tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Australia dapat menggunakan situasi pasar tertentu sebagai alasan hukum dalam menentukan adanya dumping.Adanya situasi pasar tertentu ditentukan dari sifat hakiki dari produk tersebut yang menyatakan bahwa tidak dapat digunakan perbandingan yang layak dalam penentuan adanya dumping.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia.Hal ini dibuktikan dengan program - program dan kebijakan - kebijakan pemerintah Indonesia yang dituduh mendistorsi harga, bertujuan untuk kepentingan nasional. Simpulan dari penelitian ini yaitu tidak adanya situasi pasar tertentu di Indonesia dan dasar hukum dalam permohonan konsultasi Indonesia dapat digunakan karena sesuai dengan anti - dumping agreement. Saran dan masukan dalam penelitian ini yaitu pemerintah Indonesia dan Australia sebaiknya melakukan pembuktian kembali dalam menyelesaikan sengketa, perusahaan kertas Indonesia dan Australia sebaiknya memberikan data yang dapat membantu dalam pembuktian yang dilakukan oleh pihak - pihak terkait, dan WTO sebaiknya membentuk ketentuan lanjut atau khusus mengenai situasi pasar tertentu.