KINERJA KABUPATEN/KOTA DALAM RANGKA PERCEPATAN PERDA RTRW KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Abstract

Aktivitas perencanaan terjadi secara siklikal dengan mencakup beberapa lingkup kegiatan, mulai teknik substansial, spasial maupun tingkat operasional dan evaluasinya yang melibatkan aktor-aktor perencanaan (stakeholder )di dalamnya. Belum dimilikinya Perda RTRW oleh seluruh kabupaten/kota di Indonesia bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 78 ayat 4 huruf b yang berbunyi bahwa semua peraturan daerah provinsi tentang RTRWP disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 2 (dua )tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan dan huruf c yang berbunyi bahwa semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang RTRW Kabupaten/Kota disusun atau disesuaikan paling lambat dalam waktu 3 (tiga )tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan. Kebijakan pusat tersebut mengandung esensi bahwa seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia diamatkan untuk segera memiliki Perda RTRW daerahnya, paling lambat pada tahun 2009 dan 2010.