KETIDAKBERLANJUTAN KERJASAMA PENYEDIAAN AIR BERSIH LINTAS BATAS DI DESA GOMBONG KAWASAN PERBATASAN KABUPATEN PEMALANG DAN KABUPATEN PURBALINGGA

Abstract

Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah melalui UndangUndang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mendorong tiap daerah membuat kebijakan pembangunan hanya untuk kepentingan daerahnya saja. Hal ini disebabkan karena penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya seperti yang dirumuskan dalam undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Adanya otonomi daerah ini dipandang sebagai momentum bagi masing-masing daerah untuk dapat mendayagunakan segala potensi yang dimiliki.