TINJAUAN HUKUM HUMANITER TERHADAP UPAYA PELESTARIAN BENDA CAGAR BUDAYA OLEH PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

Abstract

Konflik bersenjata merupakan suatu peristiwa yang penuh dengan kekerasan dan permusuhan antara pihak-pihak yang bertikai. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya terhadap orang-perorangan saja, tetapi dapat juga menimbulkan kerusakan atau hilangnya properti. properti yang rentan terkena imbas dari konflik bersenjata adalah benda budaya (cultural property). Kota Surakarta merupakan tempat dimana banyak terdapat benda cagar budaya peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah tinggi sehingga harus dilestarikan kelangsungannya. Dalam skripsi ini terdapat dua permasalahan terkait dengan perlindungan benda cagar budaya di Kota Surakarta yaitu bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam pelestarian benda cagar budaya dan apakah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pelestarian benda cagar budaya sudah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menyusun skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan data yang diperoleh dengan studi kepustakaan didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan upaya pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta terdiri upaya yang bersifat preventif dan represif. Upaya preventif berupa penetapan jumlah cagar budaya, pembuatan regulasi dan program pelestarian benda cagar budaya, pembentukan Tim Kota Pusaka, dan melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya kepada seluruh stakeholder.Sedangkan upaya represif yaitu penerapan sanksi pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Diketahui pula faktor penghambat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya oleh Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari faktor yang bersifat internal dan eksternal.setelah mengetahui upaya pelestarian benda cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta, dapat diketahui bahwa upaya-upaya tersebut sudah sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Den Haag 1954.