PEMANFAATAN PAJAK ROKOK BAGI KESEHATAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN KUDUS

Abstract

Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau atau DBHCT adalah penerimaan Negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia. Pasal 31 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa penerimaan pajak rokok baik bagian provinsi maupun kabupaten atau kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana pemanfaatan pajak rokok bagi kesehatan masyarakat khususnya di Kabupaten Kudus. Permasalahan selanjutnya adalah hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan pemanfaatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian di gabungkan dengan data yang ada dimasyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan pajak rokok diwujudkan dalam sosialisasi Kawasan Tanpa Rokok, penyuluhan bahaya merokok di sekolah,tersedianya media cetak informasi bahaya merokok,Tersedianya klinik berhenti merokok, sertapeningkatan pengetahuan kesadaran tentang bahaya merokok dan peningkatan kemampuan perokok untuk berhenti merokok, melindungi masyarakat dari paparan rokok. Pemanfaatan pajak rokok di Kabupaten Kudus telah sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 hanya saja penyerapan anggarannya belum maksimal. Kata Kunci : Dana Bagi Hasil Cukai Rokok, Kesehatan, UU Nomor 28 Tahun 2009