TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA SOPIR PRIBADI DI KOTA SEMARANG

Abstract

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang terus meningkat setiap orang memerlukan pekerjaan.Hal ini menyebabkan peningkatan terhadap jumlah angkatan kerja dalam mencari pekerjaan. Dalam praktiknya mendapat pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena banyak persyaratan tertentu yang harus dipenuhi oleh calon tenaga kerja. Persyaratan tersebut seperti ketrampilan dan keahlian tertentu selain itu dinilai dari segi akademis. Namun karena perekonomian Negara kita masih berkembang banyak angkatan kerja yang tidak dapat untuk menyelesaikan jenjang akademis sehingga terhambat untuk mendapatkan pekerjaan, karena kebanyakan lapangan kerja menuntut syarat terpenuhinya syarat akademis tersebut. Tenaga kerja sektor informal yaitu tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa ada perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dipungut pajak. Definisi tenaga kerja sektor informal lainnya segala jenis pekerjaan yang tidak mendapatkan upah yang tetap, tidak mendapat keamanan kerja di tempat bekerja,sera status pekerjaan tidak permanen dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Kegiatan informal bercirikan persyaratan mudah sehingga setiap orang dapat kapanpun bekerja tidak harus memenuhi persyaratan akademis seperti pekerjaan di sektor formal. Pekerja sopir pribadi merupakan salah satu profesi yang termasuk dalam sektor informal. Pekerja sopir pribadi bertugas untuk mengemudikan mobil dengan tujuan mengantar-jemput majikan setiap harinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta bentuk upaya hukum apabila hak-hak pekerja sopir pribadi tidak terpenuhi.Identifikasi ini diawali oleh Tinjauan Umum Ketenagakerjan,Bentuk Perlindungan Hukum,Hak dan Kewajiban Pekerja Sopir Pribadi,Perselisihan hubungan Industrial. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan segala peraturan yang berlaku di masyrakat. Sedangkan penelitian yang empiris berpegang pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau dapat dikatakan memperhatikan penerapan dari faktor yuridis. Objek dalam penelitian ini adalah Pekerja Sopir Pribadi di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum sepenuhnya terjadi. Fakta yang terjadi adalah banyak pekerja sopir pribadi tidak mendapatkan hak-haknya. Seperti tidak pembayaran Upah tidak sesuai standard Upah Minimum Kota (UMK) kebanyakan memperoleh dibawah nilai yang sudah ditentukan,tidak mendapatkan Jaminan Ketenagakerjaan serta Jaminan Kesehatan dari para majikan,tidak mendapatkan uang pesangon,dan lain lain. Bentuk upaya hukum apabila hak-hak sopir tidak terpenuhi adalah dilakukan dengan cara penyelesaian perselisihan yaitu Bipartit dan Tripartit yang terdiri dari Mediasi, Konsiliasi, dan Arbitrase. Namun untuk menyelesaikan perselisihan berupa perselisihan hak sebagimana perselisihan antara pekerja sopir pribadi dan majikan,bila hak-haknya tidak terpenuhi diselesaikan melalui sarana Bipatrit Mediasi saja akan tetapi penyelesaian tersebut selalu diawali dengan musyawarah terlebih dahulu. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Sopir Pribadi,Kota Semarang.