PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK-HAK KHUSUS PEKERJA/BURUH PEREMPUAN DI PT. TARUNA KUSUMA PURINUSA UNGARAN SEMARANG

Abstract

Perempuan secara kodrat berbeda dengan laki-laki sehingga pekerja/buruh perempuan memiliki hak-hak khusus yang diberikan sedangkan laki-laki tidak mendapatkan hak khusus tersebut. Pekerja/buruh perempuan memiliki hak-hak khusus terkait dengan hak cuti haid, hak cuti keguguran, hak cuti melahirkan, hak mendapatkan transportasi antar jemput jika pekerja/buruh perempuan bekerja pada malam hari, dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk: Pertama, Mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. Kedua, untuk mengetahui dan memahami hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. Dan Ketiga, untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian penulis adalah metode pendekatan Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitiannya bersifat Deskriptif Analisis. Metode penentuan sampel adalah metode Purposive Non Random Sampling. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Data yang sudah dianalisa akan disajikan dalam bentuk laporan hasil penelitian. Hasil penulisan hukum ini adalah Pertama, Pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan di PT. Taruna Kusuma Purinusa Ungaran Semarang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua Hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan adalah tidak adanya aturan perusahaan yang mengatur mengenai cuti haid, cuti gugur kandungan dan waktu pemberian ASI, kurang maksimalnya kinerja pekerja/buruh perusahaan dan target produksi tidak terpenuhi, serta tidak terdapat ruang khusus untuk menyusui. Ketiga Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hak-hak khusus pekerja/buruh perempuan, adalah perusahaan melakukan evaluasi, mengusahakan adanya cuti haid, cuti gugur kandungan dan juga mengupayakan fasilitas perusahaan terkait tempat untuk menyusui anak. Upaya tersebut dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja diperusahaan tersebut.