DIREKTORAT LALU LINTAS POLDA GORONTALO

Abstract

ABSTRAK Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi di Pulau Sulawesi yang sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Kemudian pada tahun 2000 diturunkannya Undang Undang No. 38 yang menyatakan pemekaran Provinsi Sulawesi Utara menjadi dua, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dengan Ibu Kota Manado dan Provinsi Gorontalo dengan Ibu Kota Gorontalo. Pada tahun 2003 tepatnya tanggal 13 Maret 2003, diturunkannya Keputusan Kapolri No. Pol : Kep / 12 / III / 2003 yang menyatakan bahwa Polwil Gorontalo Polda Sulawesi Utara ditingkatkan mejadi Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo. Fungsi-fungsi yang ada pada Polda Gorontalo yaitu fungsi pembinaan dan fungsi operasional. Salah satu fungsi operasional dalam Kepolisian Daerah adalah Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas). Saat ini Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo masih berada di dalam kompleks Polda Gorontalo. Kompleks Polda Gorontalo sendiri memiliki luas sebesar ± 11 hektar yang digunakan bersama baik untuk fungsi pembinaan maupun fungsi operasional. Sebagian besar area Kompleks Polda Gorontalo digunakan untuk fungsi operasional Ditlantas, namun karena keterbatasan ruang pada area kompleks Polda Gorontalo, masih banyak kebutuhan dan fasilitas yang seharusnya bisa dikembangkan lagi pada Ditlantas tidak dapat tertampung dan terlaksana dengan baik di dalam lingkungan Polda Gorontalo. Pada 28 Maret 2018, Kapolda Gorontalo menurunkan surat yang ditujukan kepada Kakorlantas Polri dengan tembusan Kapolri dengan Nomor : B / 800 / III / 2018 yang menyatakan bahwa akan dilaksanakannya pembangunan kantor Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo di luar kompleks MaPolda Gorontalo yang terdiri dari beberapa kantor utama dan fasilitas PJR serta penambahan area safety riding pada Ditlantas Polda Gorontalo (Gorontalo, 2018). Dengan diturunkannya surat Kapolda tersebut, maka dibutuhkannya perencanaan dan perancangan Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo yang dapat memenuhi persyaratan bangunan kantor kepolisian berupa Markas Komando Kepolisian Lalu Lintas Daerah yang dapat secara optimal memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan edukasi lalu lintas serta menegakan hukum.