DAMPAK DEKLARASI DARURAT PERANG (MARTIAL LAW) TERHADAP SIPIL DAN KEAMANAN NEGARA DALAM STUDI KASUS MARAWI FILIPINA

Abstract

Presiden Filipina Rodrigdo Duterte mendeklarasikan darurat perang di wilayah Marawi, Filipina pada tanggal 23 Mei 2017. Deklarasi tersebut dilakukan atas dasar kekacauan yang disebabkan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf dan kelompok Maute yang memiliki misi untuk menguasai beberapa wilayah di daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum Presiden Filipina melakukan deklarasi darurat perang dan dampak deklarasi darurat perang (martial law) terhadap sipil dan keamanan negara di Marawi, Filipina.Penulis menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif.Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukan, deklarasi darurat perang yang dilakukan oleh Presiden Duterte didasari salah satunya oleh The Constitution of The Philippines 1987, bahwa negara Filipina berhak untuk menempatkan Filipina dibawah darurat militer apabila negara terancam bahaya. Selain itu, kebijakan deklarasi darurat perang menimbulkan dampak pada masyarakat sipil dan keamanan negara, seperti kemanan negara yang diperketat oleh pasukan bersenjata Filipina, penyanderaan oleh militan, penganiayaan, dan penghancuran skala besar.Simpulan yang didapat adalah bahwa pemberlakuan kebijakan deklarasi darurat perang harus sesuai dengan kebutuhan serta menghormati aturan hukum internasional, khusunya hukum Humaniter Internasional