PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PARKIR (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PAJAK ATAS PARKIR DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELOLAAN PARKIR)

Kumaratih, Cinantya and Saadah , Nabitatus and Ispriyarso, Budi (2018) PEMUNGUTAN PAJAK ATAS PARKIR (KAJIAN PERBANDINGAN ANTARA PAJAK ATAS PARKIR DAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELOLAAN PARKIR). Undergraduate thesis, Universitas Diponegoro.

[img]
Preview
PDF
339Kb

Abstract

Berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan parkir di luar badan jalan terdapat dua jenis kewenangan pemungutan pajak, yakni Pajak atas Parkir yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir yang dipungut oleh Pemerintah Pusat. Satu objek pajak yang dikenakan dua jenis pemungutan pajak dapat timbul Pajak Ganda nasional. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana kriteria kegandaan pemungutan pajak berdasarkan ketentuan perpajakan di Indonesia dan bagaimana analisis ada atau tidaknya kegandaan pemungutan pajak antara Pajak atas Parkir dan Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan metode pengumpulan data primer, sekunder dan tersier, serta menggunakan metode analisis data dan teknik pengolahan data berupa metode kualitatif. Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah pertama, kriteria Pajak Ganda memiliki identitas masa pajak, subjek dan objek pajak yang sama. Kedua, bahwa kedua pungutan tersebut tidak terjadi kegandaan karena subjek Pajak atas Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Objek pajaknya yaitu penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor, sedangkan subjek Pajak Penghasilan atas Pengelolaan Parkir yaitu orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan penyelenggaraan jasa pengelolaan parkir dan objek pajaknya yaitu penghasilan. Saran bagi Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama perlu adanya sosialisasi terkait dua pungutan tersebut tidak ada kegandaan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran pajak.

Item Type:Thesis (Undergraduate)
Subjects:K Law > K Law (General)
Divisions:Faculty of Law > Department of Law
ID Code:68454
Deposited By:Ms Fahim FH
Deposited On:08 Jan 2019 09:44
Last Modified:08 Jan 2019 09:44

Repository Staff Only: item control page