REFORMASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

Selama masa orde baru, Pemerintah Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik telah menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari semua kebijakan pemerintahan, dan mengambil peran sebagai agen pembangunan. Dalam era otonomi daerah pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah kini diubah menjadi pola hubungan yang bersifat kemitraan dan desentralistik, demikian pula dilakukan perubahan serta perbaikan paradigma pengelolaan sumberdaya mineral, yang pada intinya merupakan salah satu permasalahan yang terkait dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan sumberdaya mineral dan penumbuhan sumber ekonomi rakyat. Dalam pelaksanaannya, optimalisasi pengelolaan sumber daya mineral khususnya di daerah masih terbentur pada minimnya kemampuan sumber daya manusia,serta pendukung kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan baku yang transparan dan akuntabel. Kata Kunci : Sumber Daya Mineral, Otonomi Daerah