KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Abstract

Penyusunan suatu Undang-Undang adalah hasil perjuangan berbagai kekuatan social politik yang ada dalam masyarakat. Dalam proses tersebut tidak menuntut kemungkinan bahwa yang bakal terjadi ialah kekuatan social politik dominant akan lebih kuat menentukan isi sebuah produk Undang-Undang dari pada kekuatan social politik lainnya. Jika tidak ada lembaga khusus sebagai penjaga konstitusi maka besar kemungkinan sebuah Undang-Undang akan menyimpang jauh dari konstitusi yang berlaku. Kenyataan itu ditunjukan bahwa kekuasaan eksekutif dan legislatif selama ini lebih ekspansif dalam menggunakan kekuasaannya disbanding cabang-cabang kekuasaan lainnya, khususnya kekuasaan yudikatif. Kata Kunci : Kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi