IMPLEMENTASI PASAL 28 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1945 (STUDI YURIDIS HISTORIS SEJAK TAHUN 1945-2003)

Abstract

Pengamatan kehidupan hukum negeri ini menunjukkan fenomena yang menarik, terutama yang menyangkut penafsiran hukum terhadap Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan berserikat dalam bentuk pendirian partai politik. Di dalam satu rentang waktu kehidupan sistem politik dan hukum negeri ini sejak Era Kemerdekaan, Era Orde Lama, Era Orde Baru dan Era Reformasi, tampak bahwa kebebasan berserikat yang ditafsirkan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami pasang surut utamanya dalam hal pendirian partai politik. Kondisi tersebut di atas, mendorong penstudi untuk melakukan telaah permasalahan (a) bagaimanakah perkembangan kebebasan berserikat khususnya dalam pendirian partai politik di Indonesia dalam kurun waktu sejak Era Kemerdekaan hingga Era Reformasi, dan (b) adakah hubungan pengaruh antara perubahan sistem politik dengan penafsiran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam hal pendirian partai politik. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis sosiologis (yuridis empirik), bertumpu pada data-data sekunder (norma-norma hukum dan dokumen-dokumen hukum dan pendirian partai-partai politik di Indonesia), dikaji secara deskriptif analistis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu 1945-2005 secara kategoris dapat dinyatakan adanya sistem politik demokrasi yang terjadi dan masing-masing kategori itu memunculkan penafsiran hukum yang berbeda pula. Sistem politik Demokrasi Liberal melahirkan penafsiran hukum yang ekstensif-terbuka, sistem politik Demokrasi Terpimpin melahirkan penafsiran hukum yang restriktif-limitatif, sistem politik Demokrasi Pancasila melahirkan penafsiran hukum yang restriktif-limitatif pula, dan pada akhirnya sistem politik Demokrasi Reformasi melahirkan penafsiran hukum yang ekstensif-terbuka. Temuan studi yang menunjukkan bahwa sistem politik di Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu studi ini (1945-2005) berpengaruh pada penafsiran hukum yang terkandung dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kata Kunci : Kebebasan Pendirian Partai Politik