Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Penerapan Kebijakan SNI dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Hery Suliantoro, Hery Suliantoro and Nia Budi Puspitasari, Nia Budi Puspitasari and Diana Puspitasari, Diana Puspitasari and Aries Susanti, Aries Susanti and Muhdam Azhar, Muhdam Azhar Identifikasi Hambatan dan Permasalahan Penerapan Kebijakan SNI dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. In: IDEC (Industrial Engineering Conference), 20 Mei 2014, Gedung Pusdiklat Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img]
Preview
PDF (Prosiding) - Published Version
410Kb

Abstract

Pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres No.70 Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam menyusun spesifikasi teknis dan menjalin perjanjian/kontrak wajib memaksimalkan penggunaan Standar Nasional Indonesia (SNI). Tujuan dari pengaturan tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan industri dalam negeri agar dapat bersaing dengan produk dari negara lain melalui belanja barang/jasa pemerintah. Melalui penerapan SNI diharapkan dari sisi instansi pemerintah sebagai pengguna akan mendapatkan barang/jasa yang berkualitas dan di lain pihak industri dalam negeri akan terdorong untuk meningkatkan kemampuan produksi barang/jasa yang sesuai standar industri internasional. Sehingga secara bertahap diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah melalui belanja pengadaan APBN/APBD. Namun demikian usaha pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional melalui kebijakan penerapan SNI dalam pengadaan barang/jasa belum mampu memberikan hasil yang optimal. Selain proses evaluasi terhadap efektifitas kebijakan tersebut belum pernah dilakukan, permasalahan yang ditemukan juga belum diidentifikasi secara menyeluruh. Penelitian ini melakukan penyusunan profil mengenai tingkat pemenuhan kebijakan penerapan SNI dalam proses pengadaan barang/jasa serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini melakukan survei terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan mengambil 205 sampel paket pengadaan barang secara acak. Data paket pengadaan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam 11 sektor sesuai dengan sektor prioritas dalam Program Genap SNI. Kemudian dilakukan analisis dengan memberikan kuesioner dan wawancara kepada PPK yang berada di dalam lingkungan SKPD tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penerapan produk bersertifikat SNI dalam pengadaan belum efektif diterapkan dengan tingkat pemenuhan hanya 28%. Hambatan penerapan kebijakan SNI tersebut antara lain belum tersedianya aturan internal mengenai penggunaan barang ber-SNI, tidak adanya tekanan pemerintah dalam bentuk sangsi kepada pengguna, komunikasi dan kolaborasi yang tidak berjalan baik antara pelaku industri dengan instansi pemerintah untuk memperkenalkan produk bersertifikat SNI, serta rendahnya minat pengguna terhadap produk dalam negeri yang bersertifikat SNI.

Item Type:Conference or Workshop Item (Paper)
Subjects:T Technology > T Technology (General)
Divisions:Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
Faculty of Engineering > Department of Industrial Engineering
ID Code:67034
Deposited By:mahfudin mahfudin mahfudin
Deposited On:23 Nov 2018 16:14
Last Modified:18 Oct 2019 10:09

Repository Staff Only: item control page