THE INDONESIAN FISCAL DECENTRALIZATION POLICY IN REFORMATION PERIOD: AN OVERVIEW

Abstract

Desentralisasi fiskal di Indonesia mulai menjadi isu ekonomi dan isu politik yang utama sejak tahun 1998, pada saatjatuhnya kekuasaan Presiden Soeharto. Sebagai respon dari keadaan ter sebut, Presiden BJ Habibie sebagai pemegang kekuasaan peme rintahan ad intern saat itu, telah menetapkan Undang Undang No mor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Kedua undang undang ini mulai diimplementasikan semenjak Presiden Abdur rahman Wahid berkuasa dan pada saat Presiden Megawatt ber kuasa, undang undang tersebut diubah kembali untuk disempurna kan menjadi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kritikan terhadap kedua undang undang ter sebut adalah bahwa implementasi dari kebijakan desentralisasi fiskal telah keluar dari konsep besar sebagaimana yang telah dicita-citakan. Pertama - tama, di bawah undang undang yang ba ru tersebut, kekuasaan pemerintah pusat semakin dikebiri sehing ga kekuasaan pemerintah pusat seolah olah menjadi kekuasaan yang kedua setelah kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dae rah. Hal ini menjadi serius, karena pemerintah daerah menjadi aro gansi dan terkesan meremehkan pemerintah pusat. Hasilnya yang sangat ditakuti adalah bahwa implementasi dari kedua undang-un dang ini menjadi ancaman bagi integrasi Negara Kesatuan Indone sia. Kata Kunci: Kebijakan desentralisasi fiskal, reformasi, pemerintah pusat dan pemerintah daerah