ANALISIS UPAYA KEPATUHAN HUKUM DALAM MEMENUHI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN BPJS KESEHATAN DI RSUD SALATIGA

Abstract

Pemerintah membentuk UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN dan pada tanggal 1 Januari 2014, dibentuk BPJS Kesehatan. Semakin tingginya jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan menuntut Rumah Sakit untuk tetap menjaga kualitas dengan kuantitas pasien yang semakin meningkat dan berpotensi pada permasalahan kesenjangan hak dan kewajiban pasien. Setelah Vedika RSUD Ungaran tidak memiliki unit khusus dalam menangani permasalahan terkait pasien peserta BPJS. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis upaya kepatuhan hukum untukmemenuhi hak dan kewajiban pasien BPJS Kesehatan di RSUD Ungaran menggunakan teori difusi inovasi dari Rogers. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dengan Indepth Interview. Informan utama adalah staf bidang rekam medik dan kepala subbag umum dan kepegawaian. Informan triangulasi adalah keabag rekam medik, petugas PIC, dan kepala sie. pelayanan medis. Hasil penelitian ini yaitu aspek pengetahuan tentang hak dan kewajiban Rumah Sakit dan peserta BPJS Kesehatan serta kepatuhan hukum dan sanksi hukum baik, aspek persuasi dinilai dari karakteristik tingkat relatives advantage tinggi, tingkat compatibility tinggi, tingkat complexity rendah, tingkat trialability tinggi, dan kemampuan observability tinggi sehingga menghasilkan keputusan pihak terkait untuk melakukan adopsi pembentukan unit pengganti BPJS Kesehatan Center yang diubah nama menjadi SIPP sebagai bentuk upaya kepatuhan hukum untuk pasien peserta BPJS Kesehatan di RSUD Ungaran dan keterbutuhan Rumah Sakit. Selain itu terdapat 4 elemen difusi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi berupa internal dan eksternal, waktu perencanaan dan pelaksanaan, dan sistem sosial yaitu pihak yang terlibat . Saran dalam penelitian ini adalah membahas lebih lanjut mengenai adopsi unit pelayanan hukum peserta BPJS Kesehatan sebagai pengganti BPJS Kesehatan center yang menangani segala urusan mengenai BPJS Kesehatan Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Kepatuhan hukum, difusi inovasi