SISTEM PREFEKTORAL DALAM PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI JAWA TENGAH (STUDI KASUS KOTA SEMARANG)

Abstract

Penataan Organisasi Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang membuat pemerintah daerah mengambil langkah melakukan kebijakan perampingan organisasi baik dengan menghapus beberapa organisasi ataupun menggabungkan beberapa fungsi agar dapat mewujudkan organisasi yang Right Sizing. Namun dalam UU No. 23 Tahun 2014 sendiri perampingan organisasi bukanlah hal yang wajib, sehingga Pemerintah Kota Semarang tidak melakukan perampingan dan mengesampingkan prinsip efisiensi. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: Bagaimana proses penataan OPD di Kota Semarang? Bagaimana hubungan yang terbentuk antara pemerintah provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan proses penataan OPD di Pemerintah Daerah Kota Semarang dan menjelaskan hubungan yang terbentuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teori otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara dengan narasumber, kajian dokumen tertulis, serta literatur pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, penataan OPD Kota Semarang menitik beratkan pada prinsip Right Sizing, bukan pada efisiensi, sehingga SKPD Kota Semarang jumlahnya tetap dan tergolong gemuk, yaitu 52 SKPD. Dalam UU No. 23 Tahun 2014 terdapat pembagian kewenangan yang jelas antar level pemerintahan, sehingga hubungan yang terbentuk antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kota Semarang menjadi hirarkis. Namun hubungan ini belum bisa dikatakan efisien karena lembaga yang berfungsi sebagai koordinator, yaitu Cabang Dinas belum dibentuk