BEBERAPA FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS PHK PADA TENAGA KERJA DI KEC. BANYUMANIK KOTA SEMARANG TAHUN 2000

Abstract

Masalah ketenaga kerjaan yang dihadap dewasa ini semakin kompleks. Kondisi ini semakin diperparah oleh terjadinya krisis moneter/krisis ekonomi yang melanda indonesi sejak bulan Juli 1997 samapi sekarang. Berdasar data yang ada pada Kanwil Deonaker Prop. Jawa Tengah menunjukkan terhadirnya peningkatan jumlah kasus PHK baik PHK perorangan maupun PHK massal yang terjadi antar tahun 1997 – maret 1999 Penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara beberapa faktor dengan status PHK pada tenaga kerja di Kecamatan banyumanik kota semarang tahun 2000. Penelitian ini dilakukan tanggal 5 Juli – 25 Agustus 2000 dengan menggunakan jenis penelitian explanatory yang merupakan salah satu dari metode penelitian survey dengan desai penelitian cross sectional. Sample diambi sebanyak 78 orang responden, yang terdiri dari 39 orang responden ter-PHK dan 39 orang responden tidak ter PHK. Pengambilan sample dilakukan secara acak dengan metode Cluster Random Sampling. Uji statistik yang digunakan adalah t-test sample bebas dan chi square, disesuaikan dengan skala data dari variable. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara faktor status perkawinan, umur, masa kerja, keaktifan di dalam/luar serikat pekerja dan kedisiplinan kerja dengan status PHK pada tenaga kerja. Hasil penelitian lainnya adalah tidak terdapat hubungan antara faktor jenis kelamin, posisi jabatan dan kondisi kesehatan fisik dengan status PHK pada tenaga kerja. Saran yang sidampaikan adalah hendaknya perusahaan saebelum melakauan PHK memperhatiakan faktor-faktor status perkawinan, umur, masa kerja, keaktifan di dalam/luar seriakt pekerja dan kedisiplinan kerja dari tenaga kerja yang bersngkutan, dan bagi tenaga kerja yang di PHK, segala hak-haknya yang telah ditetapkan menurut peraturan perundangan yang berlaku hendaknya diberikan secara penuh oleh perusahaan, dan tenaga kerja perlu diberi kesempatan dan ruang gerak untuk berorganisasi dalam serikat pekerja, serta perlu adanya suatu system pencatatan dan pelaporan ketenagakerjaan yang tepat, akurat berkesinambungan dan terbaharui ditingkat pemerintahan desa,sehingga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan puhak-pihak lain yang terkait dalam rangka penanganan masalah ketenaga kerjaan yang ada. Kata Kunci: STATUS PHK, TENAGA KERJA