ANALISIS BATAS PROVINSI BALI DAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DENGAN METODE KARTOMETRIK

Abstract

ABSTRAK Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 27, bahwa daerah yang memiliki wilayah laut diberi kewenangan untuk mengelola wilayah lautnya. Ketentuan penetapan dan penegasan batas pengelolaan wilayah laut daerah telah diatur dalam Permendagri No. 76 Tahun 2012. Garis batas pengelolaan wilayah laut ditentukan dari titik-titik dasar yang sudah ditetapkan di darat yaitu pada garis pantainya. Kewenangan daerah provinsi untukmengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas. Jarak garis pantai antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kurang dari 24 mil laut menyebabkan adanya tumpang tindih batas wilayah. Maka dari itu penentuan batas secara akurat diperlukan untuk menentukan batas kedua provinsi tersebut. Penentuan batas dengan metode kartometrik bertujuan untuk mengetahui batas wilayah Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat terkait dengan garis pangkal yang digunakan menggunakan data dari peta Lingkungan Pantai Indonesia dan citra Sentinel 2 menggunakan aplikasi ArcGIS. Adapun metode yang digunakan yaitu metode garis tengah karena kondisi garis pantai yang saling berhadapan Dari penelitian diperoleh hasil yaitu penggunaan garis pangkal yang berbeda menyebabkan perbedaan luas klaim wilayah provinsi. Pada data peta LPI penggunaan garis pangkal normal menambah luas Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 0,463763 km2 , sedangkan jika menggunakan garis pangkal lurus akan menambah luas Provinsi Bali seluas 0,463763 km2. Pada data citra Sentinel 2 penggunaan garis pangkal normal menambah luas Provinsi Nusa Tenggara Barat seluas 0,226379 km2 , sedangkan jika menggunakan garis pangkal lurus akan menambah Provinsi Bali seluas 0,226379 km2. Kata Kunci : ArcGIS, Batas Wilayah, Kartometrik