Pengaruh  Struktur  Corporate Governance  terhadap Financial Distress                                                                         ( Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di 
PT. Bursa Efek Indonesia Periode 2003 - 2007)

TRI BODROASTUTI

Theoritically, the better the corporate governance structure of the company, the better the company’s performance it gets, so avoided from financial distress. The first objective  of this research was to examine the most influence variables of corporate governance structure on financial distress. The second objective was to confirm the past research. 
A hypothesis showed that corporate governance structure influenced financial distress. The variables as proxy for corporate governance structure used in this research were the number of board of directors, the number of  commissioner, public ownership,   the number of board of director out, institutional ownership,  and directors ownership. The samples consisted of 19 companies  listed  in Indonesia Stock Exchange or by using 95 observations during 2003 until 2007 periods. Moreover, it is chosen by purposive sampling. The analysis was started with descriptive statistic. The statistic method which was used to test the research hypothesis was logistic regression. Two log likelihood, Cox and Snell R Square, and Hosmer and Lemeshow test, used to examine goodness of fit model.
The analysis showed that two log likehood test, Cox and Snell R Squared test, and Hosmes Lemeshow test denoted which used in this research have goodness of fit. The result of research showed that variables of corporate governance  structure that influenced financial distress were “the number of board of directors” and “the number of commissioner, while the others not influenced. 

Keywords : corporate governance, logistic regression, financial distress, the number of board of directors, the number of  commissioner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 PENDAHULUAN

Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan (Monks dan Minow, 2001). Masa krisis yang berkepanjangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1998 menimbulkan berbagai pendapat yang negative, antara lain lemahnya penerapan Corporate Governance (CG). Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000)  bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah buruknya pelaksanaan corporate governance di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki oleh swasta.  
Suad Husnan (2001) mencatat hal yang sama seperti yang dinyatakan oleh Baird (2000), yaitu bahwa masalah corporate governance menjadi menarik perhatian karena di beberapa negara Asia yang terkena krisis finansial (yang dimulai pada tahun 1997),  kelemahan penerapan corporate governance merupakan penyebab utama  timbulnya krisis. Akibat dari kelemahan tersebut  perekonomian negara yang terkena krisis pada tahun 1997 dan 1998 semakin memburuk. Bahkan di Inggris pada akhir dasawarsa 1980an  masalah corporate governance menjadi perhatian publik sebagai akibat publikasi masalah-masalah korporat , seperti masalah creative accounting, kebangkrutan perusahaan dalam skala yang sangat besar, penyalahgunaan dana stokeholders oleh para manajer, terbatasnya peran auditor, tidak jelasnya kaitan antara kompensasi eksekutif  dengan kinerja perusahaan, merger dan akuisi yang merugikan perekonomian secara keseluruhan (Keasey dan Wreight, 1997).
Kaen (2003) menyatakan bahwa corporate governance pada dasarnya menyangkut masalah siapa (who) yang seharusnya mengendalikan jalannya kegiatan korporasi dan mengapa (why) harus dilakukan pengendalian terhadap jalannya korporasi. Yang dimaksud dengan siapa adalah para pemegang saham, sedangkan ”mengapa” adalah karena adanya hubungan antara pemegang saham dengan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.
Daily dan Dalton (1994) meneliti mengenai adanya kemungkinan hubungan dari dua aspek struktur governance, yaitu komposisi direksi dan struktur kepemimpinan dari direksi sebagai faktor penjelas dari kebangkrutan  suatu perusahaan. Hasil penelitian mereka menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara komposisi direksi dan struktur kepemimpinan direksi dengan kemungkinan perusahaan mengalami kebangkrutan. Penelitian yang dilakukan oleh Hambrick dan D’Aveni (1992) menemukan bahwa terdapat penurunan potensi kebangkrutan pada perusahaan yang memiliki  anggota dewan direksi yang berasal dari luar perusahaan. 
La Porta, Lopez-de-Silanes dan Shleifer (1998), Claessens, Djankov dan Lang (2000) serta Faccio dan Lang (2002) telah menemukan bukti bahwa lebih dari 60% dari perseroan terbuka di seluruh dunia dimiliki oleh satu pemilik terkuat (pemegang saham terbesar) kecuali di Amerika, Inggris, dan Jepang. Agar dapat disebut sebagai pemilik yang terbesar, setidaknya harus menguasai 20% hak suara (Tsun dan Yin , 2004).
Tsun dan Yin (2004) menyatakan lebih lanjut bahwa kepemilikan yang terpusat dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelolaan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali (controlling shareholder) dengan pemegang saham minoritas. Corporate governance yang kurang baik bisa memperbesar peluang bagi pemegang saham pengendali untuk mentransfer kekayaan perusahaan ke dalam saku mereka sendiri, seperti yang dinyatakan oleh La. Porta et al. (1998) dan Johnson et al. (2000). Penurunan pada nilai perusahaan selanjutnya akan memperbesar kemungkinan terjadinya financial distress. 
Apabila corporate governance perusahaan berhubungan dengan kemungkinan terjadinya financial distress, maka penyertaan variabel-variabel corporate governance ke dalam sistem peringatan dini (early warning) atau model prediksi terhadap financial distress akan lebih baik daripada hanya didasarkan atas variabel-variabel akuntansi saja. Informasi akuntansi seringkali mengalami proses window dressing sebagai bagian dari manajemen pendapatan, sedangkan struktur corporate governance lebih mendekati kondisi yang sebenarnya (Tsun dan Yin , 2004). Di banyak negara, perseroan-perseroan terbuka diharuskan untuk melaporkan perubahan-perubahan yang penting dalam struktur kepemilikan dan susunan direksi pada setiap bulannya. Yang hendak disampaikan dalam hal ini bahwa, financial distress lebih bisa diprediksi apabila informasi akuntansi dilengkapi dengan variabel-variabel corporate governance. 

METODE

	Menurut Agency theory, adanya pemisahan antara  kepemilikan dan pengelolaan perusahaan dapat menimbulkan konflik. Terjadinya konflik yang disebut agency conflict disebabkan pihak-pihak yang terkait yaitu principal (yang memberi kontrak atau pemegang saham) dan agen (yang menerima kontrak dan mengelola dana principal) mempunyai kepentingan yang saling bertentangan. Apabila agen dan principal berupaya memaksimalkan utilitasnya masing-masing, serta memiliki keinginan dan motivasi yang berbeda, maka ada alasan untuk percaya bahwa agen (manajemen) tidak selalu bertindak sesuai keinginan principal (Jensen dan Meckling, 1976). 
	Agency conflict  dapat dipengaruhi oleh struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional). Struktur kepemilikan oleh beberapa peneliti dipercaya mampu mempengaruhi jalannya perusahaan yang pada akhirnya berpengaruh pada kinerja perusahaan  dalam mencapai tujuan perusahaan yaitu maksimalisasi nilai perusahaan. Hal ini disebabkan oleh adanya kontrol yang mereka miliki.
	Pandangan teori keagenan dimana terdapat pemisahan antara pihak agen dan principal yang mengakibatkan munculnya potensi konflik  dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat mensejajarkan  perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Mekanisme corporate governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik  antara pihak agen dan principal yang berdampak pada penurunan  agency cost.
Struktur Corporate Governance adalah suatu kerangka di dalam organisasi yang mengatur bagaimana berbagai prinsip corporate governance dapat dijalankan dan dikendalikan. Struktur corporate governance harus didisain agar dapat mendukung berjalannya aktivitas organisasi perusahaan secara bertanggung jawab dan terkendali. Hal yang paling penting di dalam struktur corporate governance adalah masalah pengendalian, sehingga perlu adanya pemisahan yang tegas antara ”pihak yang mengambil keputusan” (decision making) dan ”pihak yang mengawasi keputusan tersebut” (decision control). Dengan demikian struktur corporate governance harus dapat mendukung tata kelola perusahaan berdasarkan empat pilar yang melandasi, sebagai hasil pengembangan Organization for Economic Corporation and Development (OECD), yaitu  (Azhar Maksum, 2005) : 
Secara teoritik, praktek Corporate Governance yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. Secara umum corporate governance timbul sebagai upaya untuk mengendalikan perilaku manajemen yang mementingkan diri sendiri dengan menciptakan mekanisme dan alat kontrol untuk memungkinkan terciptanya sistem pembagian keuntungan dan kekayaan yang seimbang bagi stakeholders sehingga dapat menciptakan efisiensi serta meningkatkan kepercayaan investor. 
Jumlah Dewan Direksi. Dewan Direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan atau strategi yang akan diambil  baik jangka pendek maupun jangka panjang.  Jensen (1993) mencatat bahwa ukuran dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang kecil. Lebih lanjut Jensen (1993) menyatakan bahwa dari rata-rata ukuran dewan direksi untuk perusahaan yang tetap sehat, memang lebih besar dibandingkan ukuran dewan direksi dari perusahaan yang mengalami financial distress. Hal ini berarti bahwa monitoring kinerja perusahaan untuk perusahaan yang tetap sehat, lebih baik dibandingkan perusahaan yang mengalami financial distress. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ada hubungan yang negatif antara jumlah dewan dengan kondisi keuangan perusahaan .  
Hasil penelitian  Masruddin (2007) dan Emrinaldi Nur DP (2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berhubungan negatif dengan kemungkinan suatu perusahaan akan mengalami tekanan keuangan. Hal ini berarti bahwa semakin besar jumlah  direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan akan mengalami tekanan keuangan akan semakin kecil. Keadaan ini sejalan dengan penelitian Deni Darmawati (2004) yang menjelaskan bahwa jumlah dewan direksi yang sesuai dengan besarnya perusahaan akan lebih efektif dalam monitoring kinerja perusahaan dan terciptanya network dengan pihak luar perusahaan. Pengaruh jumlah dewan direksi terhadap financial distress menjadi hipotesis pertama dalam penelitian ini.
Ha1	: Terdapat pengaruh negatif jumlah  dewan direksi terhadap  financial distress.
Jumlah Dewan Komisaris. Peran dewan komisaris dalam suatu  perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Menurut Moenaf (2000), konsep dewan komisaris berasal dari tanggung jawab pengaturan suatu badan usaha yang dimiliki oleh kelompok orang berbeda dengan pengelola. Pengaturan (governance) merupakan fungsi yang dilakukan dewan komisaris. Bukti empiris mendukung prediksi bahwa  kemampuan dewan komisaris untuk mengawasi merupakan fungsi positif dari proporsi dan indipendensi dari dewan komisaris eksternal (Weibach 1988).  
Hasil penelitian  Ratna Wardhani (2006) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kesulitan keuangan perusahaan, dimana pengaruh tersebut bertanda negatif. Artinya bahwa dengan bertambah banyak dewan komisaris, maka akan menurunkan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan . Pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap financial distress menjadi hipotesis kedua dalam penelitian ini.
	Ha2	: Terdapat pengaruh yang negatif  jumlah dewan komisaris terhadap financial distress.                                                                                                                                                                                                           
Kepemilikan Publik. Sesuai dengan prinsip transparansi, disebutkan bahwa pemegang saham harus diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas perubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan (Kep. Menteri Negara BUMN, 2002). 
Hasil penelitian Masruddin (2007) menyatakan bahwa variabel kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap financial distress. Masyarakat atau publik yang dimaksudkan dalam penelitian tersebut  berupa pribadi atau suatu institusi, dimana keberadaannya menuntut untuk diberikannya informasi kinerja perusahaan yang jujur, jelas, dan tepat waktu. Pengaruh kepemilikan publik terhadap financial distress menjadi hipotesis ketiga dalam penelitian ini.
Ha3	:  Terdapat pengaruh yang negatif  kepemilikan publik terhadap financial distress.
Jumlah Direksi Keluar. Gilson (1989) menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kondisi kebangkrutan akan memiliki tekanan yang sangat tinggi bagi manajemennya sehingga menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat turnover manajemen antara perusahaan yang melakukan reorganisasi karena kebangkrutan dengan perusahaan yang melakukan restrukturisasi bukan karena kebangkrutan. 
Penelitian yang dilakukan oleh Billger & Hallack (2005) menyatakan bahwa perusahaan yang berada dalam permasalahan keuangan akan melakukan pemecatan termasuk pemecatan terhadap CEO-nya. Sedangkan Gilson (1989) menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi dalam kondisi kebangkrutan akan memiliki tekanan yang sangat tinggi bagi manajemennya sehingga menghasilkan perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat turnover manajemen antara perusahaan yang melakukan reorganisasi karena kebangkrutan dengan perusahaan yang melakukan restrukturisasi bukan karena kebangkrutan. 
Hasil penelitian Ratna Wardhani (2006),  menyatakan bahwa dengan keluarnya direksi dari jajaran dewan direksi maka perusahaan akan kehilangan keahlian direksi dan networking yang dimilikinya sehingga kinerjanya justru akan menurun dan kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan akan meningkat. 
Direksi keluar dalam penelitian ini merupakan pergantian direksi dalam arti jumlah direksi yang keluar , tidak termasuk pergantian posisi direksi. Pengaruh jumlah direksi keluar terhadap financial distress menjadi hipotesis keempat dalam penelitian ini.
Ha4	: Terdapat pengaruh yang positif  jumlah direksi   keluar terhadap financial distress.
Kepemilikan Institusional. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan, sehingga potensi kesulitan keuangan dapat diminimalkan karena perusahaan dengan kepemilikan institusional yang lebih besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen.
Kepemilikan institusional seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, dan kepemilikan institusi lain akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Hal ini disebabkan karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen, sehingga dengan kepemilikan institusional biaya agensi dapat diminimalkan.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Crutchley (1999) dan Emrinaldi Nur DP (2007)  menyatakan bahwa  kepemilikan institusional mempunyai pengaruh yang negatif  terhadap kesulitan keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa peningkatan kepemilikan institusional dalam perusahaan akan mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan. Keadaan tersebut disebabkan semakin besar kepemilikan institusional akan semakin besar monitor yang dilakukan terhadap perusahaan yang pada akhirnya akan mampu mendorong semakin kecilnya potensi kesulitan keuangan yang mungkin terjadi didalam perusahaan. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap financial distress menjadi hipotesis kelima dalam penelitian ini.
Ha5	: Terdapat pengaruh yang negatif   kepemilikan institusional terhadap financial distress.
Kepemilikan Direksi dan Komisaris . Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut. Struktur kepemilikan menjelaskan komitmen dari pemilik untuk menyelamatkan perusahaan. Teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen (1993) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Teori tersebut mengandung arti bahwa semakin meningkat proporsi kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris, maka semakin baik kinerja perusahaan sehingga kemungkinan perusahaan mengalami tekanan keuangan semakin kecil. Teori Jensen didasarkan atas asumsi bahwa antara pemilik perusahaan dan manajemen (pengelola perusahaan) adalah terpisah, sehingga timbul peluang terjadinya konflik antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (agency conflict).
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Emrinaldi Nur DP (2007) menyatakan bahwa  kepemilikan manajerial berpengaruh  signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan, dimana pengaruh tersebut bertanda negatif. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa  peningkatan pada kepemilikan manajerial akan mampu mendorong turunnya potensi terjadinya kesulitan keuangan. Keadaan tersebut disebabkan  karena peningkatan kepemilikan manajerial akan mampu menyatukan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pengaruh kepemilikan direksi dan komisaris menjadi hipotesis yang keenam dalam penelitian ini.
Ha6	: Terdapat pengaruh yang negatif  kepemilikan oleh dewan direksi dan dewan komisaris terhadap financial distress. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metoda causal explanatory, yaitu menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian melalui pengujian hipotesis.  
Data yang digunakan adalah data sekunder selama tahun 2003 – 2007, yang diperoleh langsung dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan  Indonesia  Stock Exchange (IDX).
Variabel dependen atau variabel tergantung adalah  financial distress yang merupakan variabel dikotomi (dichotomous dependent variables). Financial distress didefinisikan sebagai (Elloumi dan Gueyie., 2001) perusahaan yang memiliki laba per lembar saham  (earning per share) negatif. Dalam penelitian ini variabel dependen disajikan dalam bentuk variabel dummy dengan ukuran binomial, yaitu nilai satu (1) apabila perusahaan memiliki earning per share (EPS) negatif dan nol (0) apabila perusahaan memiliki earning per share (EPS) positif. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur corporate governance, yang diukur berdasarkan enam  variabel  bebas, yaitu : Jumlah Dewan Direksi, Jumlah Dewan Komisaris, Kepemilikan Publik, Jumlah Direksi Keluar, Kepemilikan Institusional , Kepemilikan oleh Direksi 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di PT. Bursa Efek Indonesia (PT. BEI). Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling atau sampel bertujuan dengan kriteria tertentu . Kriteria penarikan sampel yang diterapkan adalah :
1.	Perusahaan listing di BEI pada tahun 2003 - 2007.
2.	Semua perusahaan manufaktur kecuali perusahaan perbankan dan perusahaan asuransi
3.	Perusahaan yang tidak memiliki data laporan keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember dan data pendukung lain yang lengkap, dikeluarkan dari sampel.
Metoda Analisis yang digunakan adalah  Model Logit Regression  . Menurut Maddada (1991) model logit regression tepat digunakan untuk kasus penyampelan dari dua populasi, yaitu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dan perusahaan yang tidak mengalami kesulitan keuangan.  Secara lengkap model tersebut dirumuskan sebagai berikut :
Ln (p/1-p) = DISTRESSEDt = β0 + β1 DIR_SIZE + β2 COM_SIZE + β3 PUBL_OWN + β4 DIR_OUT  +  β5 INST_OWN  + β6DIR_OWN + εi

Pengujian hipotesis  dilakukan dengan membandingkan hasil uji nilai signifikan t (Sig t)  dengan alpha. Adapun kriterianya adalah jika nilai sig > alpha (0.05) maka Ho diterima, jika nilai sig < alpha (0.05) maka Ho ditolak. 
Praktek Corporate Governance dan kondisi keuangan suatu perusahan kemungkinan tidak membuat perusahaan berada pada kesulitan keuangan pada periode yang bersangkutan secara langsung. Model dalam analisis  yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel indipenden dengan lag satu tahun. Hal ini dilakukan karena kondisi kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan merupakan dampak dari kebijakan strategis pada periode sebelumnya, sehingga kebijakan strategis sebelumnya (periode t-1) akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan di periode tertentu (periode t). 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sejumlah 152 perusahaan manufaktur yang tercatat, diambil 19 perusahaan yang memenuhi kriteria untuk digunakan sebagai sampel, Dari  proses pengumpulan data , jumlah observasi yang diperoleh sebesar  95 observasi.
Tabel 1. berikut ini menampilkan  descriptive statistics  dari data yang akan digunakan dalam analisis.
Tabel 1
Descriptive Statistics
    
	All Sample	Financially Distressed Subsample	Non Financially Distressed Subsample	
	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Dir_Size	2	12	4,17	2	5	3,33	2	12	4,5	
Com_Size	2	7	3,33	2	7	3,41	2	6	3,29	
Publ_Own	6,3	86,52	30,09	6,3	39,44	28,08	6,3	86,52	30,88	
Dir_Out	0	5	0,25	0	2	0,26	0	5	0,25	
Inst_Own	12,93	92,43	61,50	43,11	88,13	64,68	12,93	92,43	60,24	
Dir_Own	0,02	25,78	6,80	0,03	15,37	5,41	0,02	25,78	5,95	
Valid N 
(listwise)	95	27	68	
Sumber : data sekunder diolah, 2009
Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata jumlah dewan direksi, persentase kepemilikan publik, dan persentase saham yang dimiliki direksi dan komisaris  pada perusahaan yang mengalami financial distress lebih kecil apabila dibandingkan dengan rata-rata pada perusahaan yang tidak mengalami financial distress. Hal ini berbeda dengan Jumlah dewan komisaris, Jumlah direksi yang keluar, serta persentase kepemilikan institusi. Pada perusahaan yang mengalami financial distress ternyata jumlah dewan komisaris, jumlah direksi yang keluar, serta persentase kepemilikan institusi memiliki rata-rata yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengalami financial distress.
Adapun hasil uji statistik Logit regression  ditunjukkan pada tabel 2.  sebagai berikut :
Tabel 2.
Uji Statistic Logit Regression
Independent Variable	Koefisien	Signifikansi	Eks (B)	
Constant	0.825	0.837	2.282	
DIR_SIZE	-1.614	0.000	0.199	
COM_SIZE	0.645	0.027	1.906	
PUBL_OWN	0.234	0.954	1.264	
DIR_OUT	0.675	0.248	1.963	
INST_OWN                 	3.425	0.373	30.734	
DIR_OWN	-4.118	0.469	0.016	
- 2 Log Likelihood                             113.408 
Cox and Snell R Squared                       0.259
Hosmer and Lemeshow (Chi Squared)  5.587
Negelkerke R Square                             0.371	
Sumber : data sekunder diolah, 2009
1.  Uji Likelihood
Hasil perhitungan yang dilakukan oleh SPSS diperoleh nilai -2 Log Likelihood sebesar 113.408 .Nilai ini sangat besar dibandingkan dengan tabel χ2 df n-1(dengan alpha = 5%) = χ2 df ( 95-1) = 113,145, dan angka tersebut menunjukkan angka yang tidak signifikan pada alpha 5%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model dengan konstanta saja  fit dengan data. Apabila dilihat model dengan konstanta dan enam variabel bebas, nilai -2Log  Likelihood juga menghasilkan angka yang sama  yaitu sebesar 113,145 atau memiliki distribusi χ 2 dengan df (n-k)= (95 – 7)= 88 sebesar 101,879, dimana angka ini menunjukkan angka yang tidak signifikan pada alpha 5%. Dengan demikian dikatakan bahwa model dengan konstanta dan enam variabel bebas fit dengan data.
2.  Cox and Snell R Square
Hasil perhitungan yang dilakukan SPSS diperoleh nilai Cox and Snell R Square sebesar  0.259 dan nilai Nagelkerke R Square sebesar 0.371. Hal ini berarti bahwa model yang digunakan mampu menjelaskan  perubahan yang terjadi pada variabel penelitian sebanyak 37,1%, sedangkan 62,9% dijelaskan oleh variabel lain.
3.   Hosmer and Lemeshow Goodness of Fit
Alat uji ini digunakan untuk menguji bahwa  data empiris sesuai dengan model atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit. Berdasarkan pada hasil perhitungan yang dilakukan oleh SPSS diperoleh nilai sebesar  5,584 dimana nilai tersebut jauh di atas 5%. Hal  ini menunjukkan bahwa model tersebut fit atau model yang digunakan mampu  memprediksi nilai observasinya.
4.  Tabel klasifikasi 2 x 2
Berdasarkan pada hasil output SPSS di lampiran dapat dijelaskan bahwa,  menurut prediksi perusahaan manufaktur yang tidak mengalami financial distress (kode 0) adalah 68 perusahaan sedangkan hasil observasi hanya 61 perusahaan, jadi ketepatan klasifikasi 89.7%. Prediksi perusahaan manufaktur  yang mengalami financial distress (kode 1) ada 27 perusahaan, sedangkan hasil observasi hanya 11, jadi ketepatan klasifikasi 40.7%. Secara keseluruhan ketepatan klasifikasi adalah sebesar 75.8%.
Hasil pengujian hipotesis  untuk masing-masing variabel ditunjukan pada tabel 3. sebagai berikut :
Tabel 3.
Hasil Pengujian Hipotesis
Hipotesis	Variabel
Independen	Ekspektasi Tanda 	Sig	Keputusan	
Ha1

Ha2

Ha3

Ha4

Ha5

Ha6	Jumlah dewan direksi

Jumlah dewan
Komisaris

Kepemilikan publik

Jumlah direksi keluar

Kepemilikan
Institusional

Kepemilikan direksi	-

-

-

+

-

-
	0.000*

0.027*

0.954

0.248

0.373

0.469	Signifikan

Signifikan

Tidak Signifikan

Tidak Signifikan

Tidak Signifikan

Tidak Signifikan
	
Sumber : Hasil analisis
* Signifikan pada level 5% 

Hasil pengujian terhadap Jumlah dewan direksi  menghasilkan nilai yang signifikan dengan tanda negatif, yang  berarti semakin besar jumlah dewan direksi yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka kemungkinan perusahaan  mengalami financial distress semakin kecil. Hasil ini mendukung hipotesis yang telah dikemukakan di awal, serta kosisten dengan hasil penelitian Deni Darmawati (2004) , Masruddin (2007) , dan Emrinaldi Nur DP (2007) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi signifikan dengan kemungkinan terjadinya financial distress dimana  pengaruhnya bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki jumlah direksi yang besar, kemungkinan mengalami  financial distress lebih kecil.  Keadaan ini dimungkinkan bahwa  jumlah direksi yang kecil  tidak mampu menjalankan perusahaan dengan optimal sedangkan jumlah dewan direksi yang besar memberikan manfaat yang besar  bagi perusahaan  karena terciptanya network dengan pihak luar  dalam menjamin ketersediaan sumber daya, seperti yang dinyatakan Deni Darmawati (2004). Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian Jensen (1993) yang mencatat bahwa ukuran dewan direksi yang besar dapat memonitor proses pelaporan keuangan dengan lebih efektif dibandingkan ukuran dewan direksi yang kecil.  
Hasil pengujian  jumlah dewan komisaris menghasilkan nilai yang signifikan pada tingkat alpha 5% namun memiliki tanda positif, dimana hasil ini berlawanan arah dengan  hipotesis yang diajukan. Hal ini menunjukkan  bahwa perusahaan yang memiliki jumlah dewan komisaris yang lebih besar justru kemungkinan mengalami financial distress semakin besar, yang berarti fungsi monitoring yang dijalankan dalam perusahaan relatif  lebih lemah. 
Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Jensen (1993), Lipton dan Lorsch (1992), Yermark (1996), serta Marihot Nasution dan Doddy Setiawan (2007) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap financial distress. Keadaan ini juga didukung atau sejalan dengan hasil penelitian Tabalujan (2001) yang  menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia, pembentukan dewan komisaris  terbatas hanya untuk memenuhi aturan pendirian sebuah perusahaan yang go public, dalam prakteknya dewan komisaris tidak bekerja secara optimal sesuai dengan peran yang seharusnya dilaksanakan. 
Kepemilikan publik ternyata tidak signifikan dalam pengujian ini, atau dengan kata lain kepemilikan publik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial distress.  Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Masrudin (2007) yang menyatakan bahwa keberadaan publik menuntut untuk diberikannya informasi kinerja perusahaan yang jujur, jelas dan tepat waktu sehingga kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap financial distress. Tri Gunarsih (2003) didalam penelitianya mengatakan bahwa pola kepemilikan saham perusahaan publik di Indonesia cenderung terpusat pada beberapa orang tertentu dan tidak menyebar secara merata.   
Atas dasar hasil penelitian Tri Gunarsih (2003), dapat dikatakan bahwa karena pola kepemilikan saham perusahaan publik di Indonesia yang cenderung tidak merata , hal ini mengakibatkan  pengendalian pemegang saham terhadap manajemen cenderung lemah, karena tidak meratanya hak suara dari masing-masing pemegang saham sehingga RUPS tidak  mempunyai wewenang untuk mengendalikan manajemen  apalagi terlibat dalam pengelolaan perusahaan.  Keberadaan RUPS  yang bukan sebagai pengelola, dan hanya memberikan hak suara dalam periode tertentu saja,  memberi dampak terhadap ketidaktahuan RUPS dalam segala kejadian perusahaan sehari-hari sehingga kepemilikan publik menjadi tidak signifikan terhadap financial distress.
Jumlah direksi yang keluar  memberikan hasil yang tidak  signifikan terhadap financial distress. Hasil temuan ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Ratna Wardhani (2006) yang menyatakan bahwa dengan adanya direksi yang keluar maka perusahaan akan kehilangan keahlian direksi dan networking yang dimiliki dari direksi  sehingga kinerja perusahaan justru akan menurun dan kemungkinan perusahaan berada dalam kondisi financial distress meningkat.  Tidak signifikannya jumlah direksi keluar terhadap financial distress disebabkan karena kondisi  sehat tidaknya suatu perusahaan bukan diakibatkan oleh banyak tidaknya direksi yang keluar, namun  lebih diakibatkan oleh hal-hal lain, seperti profesionalisme, pengalaman yang memadai, dan kemampuan untuk menjalankan power yang dimiliki direksi dalam mengelola perusahaan, seperti yang dinyatakan oleh Tjager dkk. (2003 : 177) dan  Chariri (2006).   
Kepemilikan institusional ternyata tidak signifikan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan hasil penelitiannya Crutchley (1999) dan Emrinaldi Nur DP (2007) dan teori yang dikemukakan di depan. Seperti yang telah dikemukakan di telaah pustaka bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan semakin kuat kontrol internal terhadap perusahaan sehingga akan dapat mengurangi agency cost. Adanya kontrol ini akan membuat manajer menggunakan hutang pada tingkat rendah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya financial distress dan kebangkrutan perusahaan (Crutchley, et al, 1999). Dengan demikian kepemilikan institusional yang diharapkan  akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen sehingga biaya agensi dapat diminimalkan, tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. 
La Porta, Lopez-de-Silanes dan Shleifer (1998), Claessens, Djankov dan Lang (2000) serta Faccio dan Lang (2002),  telah menemukan bukti bahwa lebih dari 60% dari perseroan terbuka di seluruh dunia dimiliki oleh satu pemilik terkuat (pemegang saham terbesar) kecuali di Amerika, Inggris, dan Jepang. Tsun dan Yin (2004) menyatakan lebih lanjut bahwa kepemilikan yang terpusat dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang saham dengan pengelolaan manajemen perusahaan dan antara pemegang saham pengendali (controlling shareholder) dengan pemegang saham minoritas. Perusahaan publik yang ada di Indonesia  kepemilikannya cenderung terpusat dan tidak menyebar secara merata (Tri Gunarsih, 2003), sehingga perusahaan dengan struktur  kepemilikan yang tidak menyebar secara merata menyebabkan pengendalian pemegang saham terhadap manajemen cenderung lemah. Dengan demikian pemegang saham tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengendalikan manajemen sehingga manajemen  mempunyai kemungkinan untuk mengambil keputusan  yang menguntungkan dirinya sendiri (Tri Gunarsih, 2003).   
Kepemilikan oleh direksi dan komisaris dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hasil temuan ini tidak konsisten dengan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen (1993), yang menyatakan bahwa kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial, maka semakin baik kinerja perusahaan. Teori Jensen didasarkan atas asumsi bahwa antara pemilik perusahaan dan manajemen (pengelola perusahaan) adalah terpisah, sehingga timbul peluang terjadinya konflik  antara pemilik perusahaan dengan pengelola perusahaan (agency conflict). 
Tidak signifikannya kepemilikan oleh direksi dan  komisaris terhadap financial distress disebabkan karena kondisi sehat tidaknya suatu perusahaan khususnya perusahaan publik yang ada di Indonesia bukan diakibatkan oleh besar kecilnya saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris saja, tetapi lebih diakibatkan oleh kemampuan dewan direksi dalam mengelola perusahaan seperti yang dinyatakan oleh Tjager dkk. (2003 : 177) . Di Indonesia, 66,9% perusahaan yang go public adalah perusahaan keluarg (Classen, Djankov dan Lang, 2000). Untuk perusahaan keluarga ada kecenderungan bahwa antara pemilik perusahaan dan manajemen (pengelola perusahaan) adalah sama atau masih ada hubungan keluarga sehingga tidak bisa dipisahkan antara keputusan yang ditetapkan oleh pemilik perusahaan dengan keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan.   
                                                     
SIMPULAN 

Pengujian empiris menunjukan bahwa jumlah dewan direksi dan jumlah dewan komisaris signifikan terhadap financial distress. Dengan demikian Ha 1 diterima, namun Ha2 memberikan temuan yang berlawanan dengan hipotesis yang diajukan meskipun secara statistik signifikan, sehingga Ha2 ditolak.  
Model yang digunakan hanya mampu menjelaskan variabilitas  variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 37,1%, sedangkan  sisanya sebesar 62,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti. 
  Kecilnya kemampuan model menjelaskan fenomena financial distress menunjukkan bahwa variabel yang digunakan belum mampu  menunjukkan bagaimana struktur corporate governance memiliki dampak terhadap financial distress. 
Pengukuran jumlah komisaris masih merupakan jumlah secara keseluruhan, belum memisahkan  jumlah komisaris independenya. 
 Untuk penelitian mendatang disarankan menggunakan variabel struktur corporate governance yang lebih beragam, seperti komite audit, komisaris independen, partisipasi pendiri, sekretaris perusahaan, serta rasio dewan direksi yang dipegang pemegang saham terbesar.
Untuk penelitian mendatang disarankan  menggunakan indikator lain dalam mengukur financial distress, seperti  nilai buku ekuitas, laba operasi, arus kas, return saham, likuiditas, dan lain-lain.
Untuk penelitian mendatang, selain menggunakan data sekunder perlu  juga dipertimbangkan untuk menggunakan data primer  dengan mengirimkan kuesioner  kepada emiten misalnya tentang  keberadaan, independensi, dan aktivitas dari komite audit, sehingga  dapat diketahui praktek Good Corporate Governance yang dijalankan perusahaan yang diharapkan akan lebih bisa menggambarkan pengaruh struktur corporate governance terhadap financial distress.

Daftar Referensi

Altman, Ei, 1993. Corporate Financial Distress – A Complete Guide to Predicting Avoiding and Dealing with Bankruptcy, John Willey, New York.

Azhar Maksum, 2005. Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Sumatra Utara, Medan.

Baldwin, C dan Scott M., 2001, The resolution of claims in financial distress: the case of messey ferguson, Accounting Horizon Vol.3 No.1.

Baird, M., (2000), ’The proper Governance of Companies Will Become as Crucial to the World Economy as the proper Governing of Countries,’ Paper.

Black, B., Jang, H., dan Kim, W., (2003), ”Does Corporate Governance Affect Firm Value?” Working Paper.

Chtourou, S. M., Bedard, J., dan Courteau, L., (2001), ”Corporate Governance and Earning Management,” Working Paper, April.

Classens, S, Djankov, S and Klapper. 1999. Resolution of Corporate Distress :Evidence from East Asia’s Financial Crisis. The Annual World Bank Group-Brooking, Institution Conference Palisades. New York.

Classens, S, Djankov, S and Lang.L.H,P. 2000.” The separation of Ownership and Control in East Asian Corporation “. Journal of Finance Economics, Vol.58.

Crutchley, Claire E marlin R.H. Jensen, John S Jahera, Jr, Jennie E. Raymond, 1999,”Agency Problem and The Simultaneity of Finacial Decision Making The Role of Institusional Ownership”, International Review of Financial Analysis;8:2,pp. 177-197.

Chariri, A., 2006, “The Dynamics of Financial Reporting Practice in an Indonesian Company-A Reflection of Javanese Views on an Ethical Social relationship”, Disertasi PhD, School of Accounting and Finance, University of Wollongong, Australia.

Darmawati, D. (2004). “Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan”. SNA VII. 2004.

Daily, Catherine M., dan R. Dalton. 1994. “Bankruptcy and Corporate Governance and Bankcrupt Firm: An Empirical Assessment”. Strategic Management Journal. October, Vol. 15(8), 643-654.

Elloumi dan Gueyie, 2001, Financial Distress and corporate governance : An Empirical Analysis, Corporate governance, MCB University press.

Emrinaldi, 2007. ”Analisis Pengaruh Praktek tata kelola Perusahaan terhadap Kesulitan Keuangan”, Jurnal Bisnis dan Akuntansi, Vol.9. No. 1. 88-102.

Hambrick, D. C.,D’Aveni, R. A. 1992. Top Team Deterioration as part of the Downward Spiral of Large Corporate Bankruptcies. Management Science. 38. 1445-1446.

Ghozali, Imam. 2006. Analisis Multivariate lanjutan Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang.

Gunarsih Tri (2003), “ Pengaruh Struktur Kepemilikan dalam Corporate Governance dan strategi Diversifikasi terhadap Kinerja Perusahaan”, Disertasi Derajat Doktor, UGM.

Husnan, S. 2001. “Corporate Governance dan Keputusan Pendanaan”. Jurnal Riset Akuntansi, Manajemen, Ekonomi, Vol. 1, No.1.

Jensen, Michael C, 1993. “The Modern, Industrial Revolution, Exit and Failure of  Internal Control System”. Journal of Finance Economics, Vol.48, pp 831-880.

Jensen, Michael C, dan W.H. Meckling. “Theory of the Firm : Managerial behaviour, agency Cost and Ownership Structure”. 1976. Journal of Financial Economics. Vol.3(4) : 305-360.

Kaen, Fred R., 2003, A Blueprint for Corporate Governance: Strategy, Accountability, and the Preservation of Shareholder Value. New York, NY: American Management Assosiation.

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M-MBU/2002.

La Porta,R. Lopez-de-Silanes,F.Shleifer, A.1998.”Corporate Ownership Around The World”. Journal of Finance, Vol.54.

Made Sudarma, 2005. “Struktur Kepemilikan, Biaya Agensi dan Good Corporate Governance sebagai Sarana Peningkatan Nilai Perusahaan Publik”, Makalah disampaikan pada Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Universitas Brawijaya, Malang.

Moenaf Regar,. 2000. Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan, Penerbit Bumi Aksara. Jakarta.

Masruddin, 2007. ”Pengaruh Corporate Governance terhadap Financial Distress”, Jurnal Keuangan dan Perbankan, XI, No.2, 236-247.

Nasser dan Aryati, 2000, ”Model Analisis Camel untuk Memprediksi Financial Distress pada Sektor Perbankan yang Go Public”, JAAI, Volume 4 No. 2.

Ohlson, James A., 1980. “Financial Ratios and Probabilistic Prediction of Bankruptcy”, Journal of Accounting Research, Spring.

Puspa Midiastuty, Pratana dan Mas’ud Machfoedz, 2003., ”Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba”, SNA VI, Oktober.

Sakai, H., dan Asoka, H., (2003), ”The Japanese Corporate Governance System and Firm Performance : toward sustainable growth,” Working Paper, Research Center for Policy and Economy Mitsubishi Research Institute, Inc.

Siallagan H., dan Machfoedz M., “ Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan”, SNA IX, 23-26 Agustus di Padang.

Syakhroza, Akhmad, 2004, “Model Komisaris untuk Efektivitas GCG di Indonesia”, Majalah Usahawan Indonesia, Mei.

Tabalujan, B. 2002. Family capitalism and corporate governance of family controlled listed companies in Indonesia. The University of New South Wales Law Journal, 25 (2), hal. 486 – 514.

Tjager, I.N., Alijoyo, F.A., Djemat, H.R, dan Soembodo, B (2003). Corporate Governance; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia, Serial Mastering Good Corporate Governance, Prenhanllindo, Jakarta.

Tsun-Siou, L and Yin Hua Yeh. 2004. Corporate Governance and Financial Distress; Evidence from Taiwan, Corporate Governance: An International Review, Vol. 12, No 3, pp.378-388.

Wardhani, R. 2006. “Mekanisme Corporate Governance Dalam Perusahaan Yang Mengalami Permasalahan Keuangan.” Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang. Oktober.

Weibach, M. 1988. “Outside Director and CEO Turnover”, Journal of Financial Economics 20.

Wicaksono, Andhika, Struktur Kepemilikan, Pengungkapan dan Corporate Governance : Suatu Analisa, Skripsi, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, Depok, 2000.(tidak dipublikasikan).

Zaenal Arifin, 2003. ”Pengaruh Corporate Governance terhadap Reaksi Harga dan Volume Perdagangan Pada Saat Pengumuman Earnings”. Simposium Nasional Akuntansi VI. 16-17 Oktober 2003, Surabaya. Hal 614-624.      

                                                                                                        

    

                                                                                                                                                      

									
Logistic Regression

Block 0: Beginning Block

Block 1: Method = Enter

            

 

Step number: 1

             Observed Groups and Predicted Probabilities

      16 ô                                                            ô
         ó                                                            ó
         ó                                                            ó
F        ó                                                            ó
R     12 ô                                                            ô
E        ó                                                            ó
Q        ó                                                            ó
U        ó0                                                           ó
E      8 ô0        1                                                  ô
N        ó0        0                                                  ó
C        ó0        0 0                 1                              ó
Y        ó0 01     0 0    1            1                              ó
       4 ô0000     0 0    0  1         1     1                        ô
         ó0000   0 0 0    0  01  1     1     1         1              ó
         ó00001000 0 0   100 00  1     1     101       1 1            ó
         ó0000000000 010 000 00 00 0 1 0 0   0001    1 1 001          ó
Predicted òòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòôòòòòòòòòòòòòòòò
  Prob:   0            .25            .5             .75             1
  Group:  000000000000000000000000000000111111111111111111111111111111

          Predicted Probability is of Membership for 1
          The Cut Value is .50
          Symbols: 0 - 0
                   1 - 1
          Each Symbol Represents 1 Case.