PERANAN AUTOPSI FORENSIK SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI DALAM PROSES PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI KASUS POLRES GROBOGAN)

Abstract

Penegakan hukum tidak terlepas dari pemanfaatan berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu kedokteran forensik. Pemanfaatannya yaitu dengan melakukan autopsi forensik untuk keperluan penyidikan terhadap korban dalam peristiwa kematian tidak wajar, mencurigakan, diduga terkait dengan tindak pidana, seperti dalam kasus dugaan tindak pidana pembnunuhan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tentang autopsi forensik dalam hukum yang ada di Indonesia, dan untuk mengetahui dan menganalisa peranan autopsi forensik sebagai salah satu alat bukti dalam kasus pembunuhan di wilayah Polres Grobogan.. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sehingga yang diteliti adalah asas hukum dan kaidah hukum yang masih berlaku namun juga didukung dengan data empiris yang berasal dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Polres Grobogan, pelaksanaan autopsi forensik hanya dilakukan atas permintaan tertulis dari penyidik yang mana tertuang dalam Pasal 133 ayat (2) KUHAP serta autopsi forensik ini hanya dilakukan dalam hal autopsi (bedah mayat) tidak mungkin lagi dihindarkan (Pasal 134 ayat (1) KUHAP). Pengaturan tentang autopsi forensik sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu menurut hukum acara, menurut hukum pidana serta menurut hukum administratif. Dibaginya pengaturan tersebut dikarenakan pada dasarnya semua kasus pembunuhan meskipun sekecil apapun untuk memperjelas proses pengungkapan dan penyidikan, merupakan suatu keharusan untuk melakukan autopsi forensik (bedah mayat). Dengan demikian hasil dari proses autopsi forensik itu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah oleh ahli yang kompeten.