KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENJATUHAN VONIS REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DI JAWA TENGAH

Abstract

Peredaran narkotika terus terjadi disebabkan terus meningkatnya jumlah pecandu narkotika karena pecandu narkotika inilah yang menjadi pangsa pasar peredaran narkotika. Salah satu cara menanggulangi tindak pidana narkotika adalah dengan mengurangi pangsa pasar yaitu dengan menyembuhkan para pecandu narkotika melalui rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga penting karena melihat kedudukan pecandu narkotika selain menjadi pelaku tetapi juga sebagai korban. Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan menggunakan sarana dari kebijakan kriminal yaitu kebijakan penal (hukum pidana) dan kebijakan nonpenal (bukan/diluar hukum pidana). Rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama bagaimana kebijakan kriminal sebagai dasar penjatuhan vonis rehabilitasi terhadap pecandu narkotika. Kedua, pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengamatan atau observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan kriminal merupakan usaha untuk menanggulangi kejahatan yaitu melalui jalur penal dan non penal. Menanggulangi tindak pidana narkotika dengan memberikan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan upaya yang tepat. Rehabilitasi yang diberikan yaitu rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dapat dilakukan melalui saran penal dan non penal. Melalui sarana penal, bagi pecandu narkotika yang tertangkap dan melewati proses peradilan rehabilitasi akan diperiksa oleh tim asesmen terpadu kemudian rehabilitasi diberikan melalui vonis hakim sebagai bentuk sanksi tindakan yang diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Pecandu narkotika yang divonis pidana penjara tanpa rehabilitasi tidak akan sembuh dari ketergantungannya terhadap narkotika dan tidak dapat mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan akan menyebabkan kepadatan di Lapas. Melalui sarana non penal, rehabilitasi diberikan kepada pecandu narkotika yang melakukan wajib lapor yaitu pecandu melaporkan diri atau dilaporkan oleh orang tua atau walinya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Jawa Tengah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang ada untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dinilai penting untuk pengobatan agar pecandu sembuh dari ketergantungannya terhadap narkotika.