PIDANA MATI BERSYARAT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Abstract

Pidana mati sampai saat ini masih diakui dalam hukum positif Indonesia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pelaksanaan pidana mati yang memakan tenggang waktu relatif lama setelah semua upaya hukum terpidana mati ditempuh.Tidak adanya ketentuan yang mengatur tenggang waktu pelaksanaan pidana mati di Indonesia, menyebabkanmasa tunggu terpidana mati bervariasi bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Faktor yang menyebabkan “penundaan” ini antara lain karena permohonan grasi ataupun PK yang belum diputus. Dengan adanya ketentuan pidana mati bersyarat dalam Pasal 91 RUU KUHP, maka aturan ini dinilai lebih adil bagi terpidana terkait dengan hak-haknya sebagaimana dalam Pasal 28I ayat (5) UUD NRI 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945.