KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM PEMBELIAN BARANG SECARA ONLINE

Abstract

Para bisnis dalam era globalisasi kecenderungan memanfaatkan teknologi informasi dengan melakukan transaksi secara online atau transaksi melalui internet yang lebih dikenal masyarakat dengan nama transaksi e-commerce, selain adanya kemudahan terdapat pula kejahatan melalui transaksi e-commerce atau disebut “CyberCrime”. Karakteristik khusus transaksi e-commerce ini menempatkan pembeli pada posisi tawar yang lemah sehingga rentan terhadap berbagai pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun hukum di bidang teknologi informasi sudah menjadi bidang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Permasalahan yang menarik untuk dikaji kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online dan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online. Tujuan dari penelitian ini memberikan pengenalan dan mengetahui perkembangan pola tindak pidana penipuan yang di pakai pelaku yang terjadi dalam pembelian barang secara online, mencegah terjadinya tindak pidana penipuan dalam pembelian barang secara online yang terjadi pada konsumen dan memberikan pengetahuan ataupun menjelaskan upaya yang harus dilakukan kepada konsumen bila terjadi tindak pidana penipuan terhadap pembelian barang secara online. Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Jual-Beli Barang secara Online. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder., data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Kesimpulan dari KUHP Pasal 378 tentang Penipuan masih memerlukan interpretasi atau penafsiran dalam memasukkan penipuan dalam jual-beli online karena belum masuknya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah. Perlindungan konsumen dalam lingkup transaksi ini sejatinya hanya digunakan untuk perdagangan konvensional, namun melalui penafsiran dapat pula diterapkan dalam jual-beli yang menggunakan sistem elektronik atau jual beli online Kata kunci: Online, CyberCrime,. Perlindungan Konsumen, Informasi dan Transaksi Elektronik dan Penipuan.