Kebijakan Pemerintah Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia

Abstract

Keberadaan perbankan syariah merupakan representasi pelaksanaan hukum ekonomi Islam bagi orang Islam. Oleh dikarena itu diperlukan campur tangan pemerintah dalam memberikan kebijakan hukum untuk melindungi warganya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Kebijakan pemerintah kaitannya dengan penegakan hukum perbankan syariah ada tiga unsur. Pertama, struktur hukum yakni kebijakan negara pada penyelesaian sengketa hukum perbankan syariah yang diserahkan kepada kewenangan absolut PA. Kedua, substansi hukum yakni kebijakan negara pada pembentukan regulasi perundang-undangan yang mengatur tentang landasan, pedoman, aturan, sistem yang berlaku pada perbankan syariah. Ketiga kebijakan negara yang memberikan perlindungan hukum bagi umat Islam untuk melaksanakan budaya perbankan syariah.