VERIFIKASI LETAK SEGMEN BATAS INDIKATIF BERDASARKAN ASPEK TEKNIS DAN NON-TEKNIS (Studi Kasus : Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang)

Abstract

ABSTRAK Pada UU No. 06 Tahun 2014 tentang Desa berimplikasi bahwa Desa harus mandiri (otonom) salah satunya dalam hal pembangunan, pembangunan membutuhkan perencanaan, perencanaan membutuhkan peta dan salah satu unsur dalam peta adalah batas wilayah yang jelas dan pasti (batas definitif). Ketidakjelasan batas wilayah berpotensi konflik bahkan sengketa. Kecamatan Getasan memiliki 13 Desa dan semua segmen batasnya masih bersifat indikatif yang bersumber dari 2 instansi berbeda yaitu BIG dan Bappeda. Proses penataan batas (penetapan dan penegasan ) menjadi solusi dari ketidakjelasan batas wilayah. Dalam Permendagri No. 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan No. 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah proses penataan batas terdiri dari 3 tahapan utama yaitu tahap pengumpulan dokumen, pembuatan peta dasar dan delineasi garis batas, tahapan tersebut didasarkan pada aspek teknis (prinsip geodesi) dan aspek non-teknis (administratif dan geografis). Hasil penelitian didapatkan skala maksimal yang bisa dibuat adalah 1:5.000, ketelitian planimetris 0,5mm diatas peta dilakukan uji t-student dengan hipotesis Ha = selisih rat-rata < 2,5, diperoleh hasil t tabel = -1,691 dan t hitung = -35, 205 (masuk daerah penolakan) maka Ha diterima. Batas versi RBI dan Bappeda pada aspek administratif (blok pajak) seluruh segmennya tidak sesuai dan aspek geografis ada yang sesuai dan ada yang tidak (2 segmen vesi RBI tidak sesuai dan 4 segmen versi Bappeda tidak sesuai). Apabila dibandingkan batas versi RBI dengan setelah penelitian luasnya betambah 37,095 Ha, dengan Bappeda berkurang sebesar 49,931 Ha sedangkan apabila dibandingkan dengan data BPS 2015 bertambah 10,207 Ha. Kata Kunci : Batas Indikatif, Batas Definitif, Aspek Teknis dan Non-Teknis