KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP “PERDAGANGAN BLACK MARKET” DALAM TINDAK PIDANA KEPABEANAN DI INDONESIA

Abstract

Seiring berkembangnya jaman, dampak negatif yang sering terjadi didalam bidan¬g perekonomian adalah salah satunya perdagangan pasar gelap atau yang biasa sering disebut dengan black market.Tidak sedikit para pedagang di Indonesia yang menghalalkan segala cara demi mendorong keuntungan terhadap suatu barang dagangannya, salah satunya dengan cara menjual barang yang merupakan salah satu kategori barang pasar gelap.Dalam hal ini, banyak juga para konsumen yang lebih tertarik dengan barang pasar gelap dikarenakan harga yang cenderung lebih murah, para konsumen itu sendiri sering tidak mengetahui bahwa tindakan jual beli barang black marketmerupakan salah satu kejahatan.Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penulisan Hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penanganan kejahatan pasar gelap (black market) pada saat ini dan bagaimana kebijakan hukum pidana tentang penanganan kejahatan pasar gelap (black market) pada masa yang akan datang. Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif, Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Deskriptif Analitis. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan dibicarakan. Data ini terdiri dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana kepabeanan khususnyapasar gelap (black market) pada saat ini yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.. Kemudian dijelaskan juga tentang gambaran mengenai kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pasar gelap (black market) di masa mendatang. Kata kunci: Kebijakan, Hukum Pidana, Kepabeanan, Black Market