EVALUASI KEBIJAKAN PENINGKATAN KAPASITAS PADA INSTITUSI PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SLEMAN

Abstract

UU No.32 dan UU No.33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sifatnya kedaerahan seperti kurangnya lapangan pekerjaan, kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik (services provider), akan tetapi belum terselesaikan permasalahan tersebut stakeholders di daerah dihadapakan pada permasalahan ketidaksiapan aparat atau birokrasi di daerah untuk bisa mewujudkan keinginan desentralisasi, sehingga dirasa perlu untuk mengeluarkan kebijakan peningkatan kapasitas (capacity building) yang bersifat teknis untuk dapat mendukung kebijakan desentralisasi agar tujuan substansi kebijakan desentralisasi bagi Pemerintah Daerah dapat tercapai.