STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR KAWASAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) MODEL UNIT VII-HULU SAROLANGUN DALAM RANGKA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (Studi Kasus Desa Sungai Bemban, Kecamatan Batang Asai dan Desa Temalang, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun)

Abstract

Keberadaan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun sebagai organisasi pengelola hutan di tingkat tapak diharapkan mampu menjadi instrumen dalam rangka perbaikan tata kelola hutan yang menjamin keadilan bagi para pemangku kepentingan khususnya masyarakat setempat yang selama ini terpinggirkan. Permasalahan yang terjadi di dalam kawasan hutan seperti kebakaran, perambahan, penebangan dan penambangan ilegal umumnya dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya. Keadaan ini jika tidak ditangani dengan baik akan mengancam kelestarian hutan itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat dipandang sebagai solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat guna mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dengan didasarkan pada kondisi biofisik kawasan, karakteristik sosial ekonomi, persepsi dan tingkat partisipasi masyarakat sekitar. Desa yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Sungai Bemban dan Desa Temalang yang merupakan bagian dari beberapa desa yang menjadi sasaran untuk pelaksanaan program pengelolaan hutan secara partisipatif oleh pihak KPHP. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, kuesioner, dan wawancara. Analisa data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, statistik inferensial (Mann-Whitney U test dan koefisien kontingensi), dan SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan persepsi di antara kedua desa mengenai faktor penyebab kerusakan hutan (pressure), kondisi hutan (state), dan pengelolaan hutan (response), namun memiliki kesamaan persepsi mengenai keberadaan hutan. Karakteristik sosial ekonomi diketahui tidak memberi pengaruh terhadap persepsi responden. Secara umum partisipasi responden berada pada tingkatan yang rendah. Faktor yang memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi yaitu pendidikan, pendapatan, jumlah anggota keluarga, persepsi state dan response. Faktor lain yang diduga turut berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi antara lain terbatasnya kesempatan dan kemampuan masyarakat, komunikasi yang tidak efektif, dan belum signifikannya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan antara lain : 1) peningkatan kapasitas SDM (masyarakat, penyuluh, dan personel KPHP); 2) meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait; 3) mengoptimalkan peran penyuluh dan pendamping dari LSM; 4) mendorong pelaksanaan kemitraan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci : KPH, Persepsi, Partisipasi, Pemberdayaan The existence of the Production Forest Management Unit (KPHP) Model Unit VII-Hulu Sarolangun as a forest management organization at the site level is expected to be an instrument in the framework of improving forest governance that ensures justice for all stakeholders, especially local communities who have been marginalized. Problems that occur in forest areas such as fires, encroachment, illegal logging and illegal mining are generally caused by the socio-economic conditions of the local communities. This situation will threaten the sustainability of the forest if it is not handled properly. Community empowerment is seen as the best solution to solve the problems. This research aims to formulate community empowerment strategy to support sustainable forest management based on biophysical condition, socioeconomic characteristic, perception and level of local community participation. The research was conducted in Sungai Bemban and Temalang village which was part of several villages targeted for the implementation of participatory forest management program by KPHP. Methods of data collection were conducted by literature study, questionnaire, and interview. The data were analyzed using descriptive statistics, inferential statistics (Mann-Whitney U test and contingency coefficient), and SWOT. The analysis shows that there are differences in perception between two villages on the causes of forest degradation (pressure), forest condition (state), and forest management (response), but have the same perception about the forest existence. Respondents' perceptions are not influenced by their socio-economic characteristics. Factors that have an influence on the level of participation were education, income, number of family members, and perceptions (state and response). Another factors that allegedly contributed to the low level of participation were the limited opportunities and capacities of the community, ineffective communication, and the lack of significant benefits felt by the community. The community empowerment strategies that can be applied, among others: 1) capacity building of human resources (people, extension workers, and personnel KPHP); 2) improve coordination with other stakeholders; 3) optimizing the role of forestry extension worker and counselors from NGOs; and 4) encourage the implementation of the partnership as set out in the regulations. Keyword(s) : Forest Managemen Unit (KPH), Perception, Participation, Empowerment