KAJIAN ISU PEMEKARAN DI KOTA MEDAN: TINJAUAN BERDASARKAN KONDISI KETIMPANGAN WILAYAH

Abstract

Ketimpangan sering dikaitkan dengan kondisi perekonomian di suatu wilayah. Namun menurut Ganie-Rochman (2013), salah satu perspektif untuk melihat ketimpangan adalah dari karakter pelayanan publik. Ketimpangan muncul karena pelayanan publik yang buruk untuk kalangan bawah seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan akses kredit (institusional dalam pembangunan). Pembangunan di Kota Medan pada awalnya memang mengalami pengkonsentrasian pada beberapa kecamatan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perdagangan. Berdasarkan RPJP Kota Medan tahun 2006-2025, dikemukakan bahwa kebijakan pembangunan Kota Medan belum memperhatikan pada kesenjangan, seperti menumpuknya kegiatan ekonomi di kawasan tertentu, melebarnya kesenjangan pembangunan antara kawasan inti kota dengan kawasan lingkar luar. meningkatnya kesenjangan pendapatan perkapita, masih banyak daerah-daerah miskin, relatif tingginya pengangguran. Pemekaran di Medan Utara sudah menjadi isu yang berkembang di masyarakat. . Ketimpangan pembangunan antara kecamatan yang berada di utara dan selatan Kota Medan menjadi sebuah permasalahan yang memunculkan isu pemekaran untuk keempat kecamatan di bagian utara Kota Medan. Beberapa tim kepanitian yang memprakarsai dan menyusun persiapan pemekaran Medan Utara telah dibentuk oleh masyarakat Medan Utara yaitu Tim Rotasi Pemrakarsa Medan Utara, Panitia Persiapan Pembentukan Pemerintahan Kota Medan Utara (P4KMU) , Tim 17 Pemekaran Medan Utara dan Presidium Masyarakat Medan Utara (PMMU) .