REGULASI INDEPENDENT POWER PRODUCERS (IPPs) : SEBUAHSTUDI KOMPARATIF BERDASARKAN POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT

Abstract

ABSTRAK REGULASI INDEPENDENT POWER PRODUCERS (IPPs) : STUDI KOMPARATIF BERDASARKAN POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA) DI INDONESIA DAN DI AMERIKA SERIKAT Indonesia sebagai negara berkembang dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo melakukan percepatan pembangunan infrastruktur khususnya dibidang ketenagalistrikan. Penyediaan infrastruktur dalam bidang ketenagalistrikan mulai dibuka bagi pihak swasta melalui mekanisme Independent Power Producers (IPPs). Sedangkan di Amerika Serikat (AS) sebagai negara maju telah mulai mengatur sektor ketenagalistrikan dari tahun 1978. Hingga saat ini IPPs di AS telah bisa mencukupi kebutuhan listrik dan mulai mengutamakan pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan. Penelitian ini membahas dan menganalisisperbandingan pengaturan IPPs, Power Purchase Agreement (PPA), dan Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan AS. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami persamaan maupun perbedaan dari perbandingan pengaturan IPPs, Power Purchase Agreement (PPA), dan Penyelesaian Sengketa antara Indonesia dan AS berdasarkan teori perbandingan hukum, teori-teori perjanjian, dan teori-teori penyelesaian sengketa. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum dan penelitian hukum melalui internet. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam rangka mengkaitkan persamaan dan perbedaan pengaturan baik dari Indonesia maupun AS berdasarkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini bahwa, Indonesia dan Amerika Serikat telah memiliki dasar hukum yang kuat berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan di masing-masing negara. Peraturan berkaitan dengan isi PPA antara Indonesia maupun AS telah mengatur hal-hal pokok yang serupa, namun di Indonesia masih kurang rinci berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam perjanjian apabila dibandingkan dengan PPA Amerika Serikat. Hal ini merupakan hal yang wajar karena Indonesia merupakan negara berkembang sedangkan Amerika Serikat sudah sebagai negara maju. Melalui penelitian ini dapat diketahui perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat khususnya dalam sektor ketenagalistrikan. Berdasarkan hasil dari perbandingan pada penelitian ini maka diharapkan Indonesia dapat berkembang menuju ke pengaturan yang lebih baik lagi khususnya dalam sektor ketenagalistrikan dengan mekanisme IPPs. Kata Kunci : Independent Power Producers (IPPs), Power Purchase Agreement (PPA), Indonesia, Amerika Serikat