KONSEP PENGATURAN CROSS-BORDER INSOLVENCY BADAN USAHA DI ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) DALAM RANGKA MEWUJUDKAN ASEAN ECONOMIC INTEGRATION

Abstract

ABSTRAK Perkembangan dunia usaha tidak lagi terbatas pada wilayah negara. Perkembangan tersebut membawa pengaruh salah satunya terkait dengan kasus kepailitan dimana harta kekayaan debitor pailit dapat tersebar di beberapa negara. Assosiation of Southeast Asian Nations (ASEAN) telah mencanangkan untuk melakukan integrasi ekonomi di negara-negara anggotanya, namun demikian belum ada unifikasi terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas. Hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang termasuk dalam penelitian yuridis normatif dan penelitian doktrinal terkait dengan pengaturan kepailitan lintas batas di ASEAN. Pengaturan terkait substansi hukum kepailitan di negara anggota ASEAN memiliki perbedaan. Perbedaan substansi hukum tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam kerjasama penyelesaian perkara kepailitan lintas negara. Selain itu terdapat fakta bahwa satu dari empat negara ASEAN menganut asas universal dalam hukum kepailitannya, sementara kebanyakan negara anggota lainnya menganut asas teritorial. Tidak dianutnya asas universal dalam hukum kepailitan negara anggota menjadi hambatan utama untuk terjadinya kerjasama penyelesaian perkara kepailitan lintas negara. Konsep yang sesuai untuk ASEAN dalam penyelesaian perkara kepailitan lintas negara adalah dengan melakukan kerjasama berupa perjanjian mutilateral di antara negara anggota. Tidak dibutuhkan unifikasi hukum seperti yang terjadi di Uni Eropa. UNCITRAL Model on Cross-Border Incolvency dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. Kata Kunci: Kepailitan Lintas Negara dan Integrasi Ekonomi ASEAN.