REVITALISASI PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH DI PROVINSI MALUKU (Studi Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)

Abstract

ABSTRAK Otonomi daerah dan desentralisasi fiskalmengharapkan pemerintahdaerah memilikikemandirian yang lebihbesar dalamkeuangandaerah.Olehkarena itu, perananPAD(Pendapatan AsliDaerah) sangatmenentukan kinerja keuangan daerah.Pengukurankinerja keuangan daerahyang banyakdilakukansaatini antara laindenganmelihatrasioAntara PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan APBD (Anggaran Pendapatan danBelanjaDaerah). Prinsipnya, semakinbesarsumbangan PAD kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)akan menunjukkan semakin kecil ketergantungandaerahkepada pusat.Salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah penentuan sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai potensinya masing-masing. Kewenangan daerah tersebut diwujudkan dengan memungut pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Permasalahan yang timbul sekarang adalah di Provinsi Maluku Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor masih belum mencapai angka 100% atau belum maksimal, selain itu juga masih terjadi naik turunnya (masih fluktuatif) penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Permasalahan ini tidak seharusnya terjadi di era otonomi daerah seperti ini. Pemerintah Daerah seharunya dituntut untuk mampu mengoptimalisasikan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan daerah salah satunya adalah sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat meningkat secara merata, karena rendah atau tingginya penerimaan sektor pajak tentu akan berimbas pada laju pembangunan daerah Berdasarkan penelitian ini ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut model dan strategi revitalisasi pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, menjadi penting guna melakukan peningkatan penerimaan ataupun pendapatan dareah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Kata Kunci: Revitalisasi, Pemungutan, PKB dan BBN-KB, Provinsi Maluku