PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (STUDI TENTANG PEMBENTUKAN PERDA KOTA TEGAL PERIODE 2014-2019)

Abstract

ABSTRAK Penguatan fungsi legislasi DPRD dalam membentuk perda telah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan perda dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.” Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam mengaktualisasikan fungsi legislasi yang dimilikinya. Namun sayangnya, selama ini fungsi legislasi DPRD Kota Tegal sebagai objek penelitian Penulis masih belum dapat dijalankan dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur dalam undang-undang, dan dapat dikatakan fungsi legislasi belum berjalan dengan optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal periode 2014-2019 serta mengetahui dan menganalisis proses pembentukan peraturan daerah Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam Pembentukan Perda berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa DPRD Kota Tegal belum dapat menjalankan fungsi legislasinya dengan optimal.Hal tersebut dibuktikan dengan minimnya usulan/inisiatif rancangan peraturan daerah Kota Tegal yang berasal dari DPRD pada periode 2009-2014 serta periode 2014-2019. Serta perbandingan pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Tegal dengan DPRD di beberapa daerah lainnya pun sama belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Selama ini fungsi legislasi sering dilaksanakan dalam mekanisme konvensional yang masih cenderung mirip dengan apa yang dilakukan sebelum pelaksanaan otonomi luas, yaitu bergerak pasif. Dalam pembentukan perda Kota Tegal, DPRD sudah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, namun sangat disayangkan DPRD Kota Tegal belum mempunyai perda tersendiri untuk mengatur produk hukum daerahnya (Perda tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) dan kendala lainnya adalah dalam proses pembentukan perda, DPRD Kota Tegal belum melibatkan masyarakat Kota Tegal dalam penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah hingga ditetapkan menjadi perda. Kata Kunci :DPRD Kota Tegal; Fungsi Legislasi DPRD; Pembentukan Peraturan Daerah