DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25-PUU/XIV/2016 TENTANG PERGESERAN KONSEP KERUGIAN KEUANGAN NEGARA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Abstract

ABSTRAK Putusan MK Nomor 25-PUU/XIV/2016 mencabut frasa “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraankerugian keuangan negara (potential loss). Tujuan dari penelitian ini Mengetahui sejauh mana konsep kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi sebelum dan sesudah putusan mahkamah konstitusi serta untuk mengetahui dampak putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan konsep kerugian keuangan negara terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan analisis yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss). Putusan MK menggeser makna subtansi terhadap delik korupsi, munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil;, maka perlu perhatian serius di kalangan semua pemerhati hukum, terutama penegak hukum mengenai konsep kerugian keuangan negara. Kata kunci : Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.