UPAYA HUKUM KURATOR UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KARYAWAN PADA PERUSAHAAN YANG DIPUTUS PAILIT SETELAH PUTUSAN MK NO. 67/PUU-XI/2013

Abstract

suatu perusahaan yang dinyatakan pailit adalah yang berkaitan dengan pembayaran upah dan pesangon. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, pembayaran upah pekerja didahulukan dari tagihan pajak dan kreditur lainnya, Mahkamah Konstitusi memberi alasan bahwa upah pekerja yang belum dibayar debitur sebelum diputus pailit, merupakan hak dasar pekerja yang tidak boleh hapus maupun dikurangi. Salah satu bagian terpenting dalam penyelesaian perkara kepailitan adalah kurator. Kurator dalam menjalankan tugas dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Keharusan ini bertujuan menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor. Tugas Kurator dalam mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 saat ini masih berdasarkan pada ketentuan dalam Undangundang No.37 Tahun 2004, walaupun dalam praktek UU No. 37 Tahun 2004 belum dapat mengakomodasi Kurator dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013. Rekomendasi kepada Pemerintah agar revisi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang saat ini sedang dalam proses seharusnya memberikan pengaturan tentang kepastian hukum terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Kurator, pelaksanaan hak-hak kreditor separatis, keditor pajak, kreditor dengan hak retain dan kreditor buruh sehubungan dengan pembagian hasil penjualan boedel pailit. Kata Kunci : Putusan Mahkamah Konstitusi, Kepailitan, Hak Pekerja