A.	Latar Belakang
Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang memiliki daya saing dalam perdagangan internasional. Perkembangan bisnis di Indonesia pun kian pesat baik yang itu bisnis skala kecil, skala menengah maupun skala besar yang mampu melakukan transaksi perdagangan sekala internasional. Perkembangan bisnis yang mencapai taraf internasional dapat dikegorikan sebagai bisnis internasional karena kegiatan bisnis yang dilakukan sudah menyangkut hubungan antar Negara yang dilakukan oleh para pihak baik perseorangan maupun pemerintah, tentunya dalam berbisnis disini para pihak membutuhkan kepastian hukum guna menjamin hak dan kewajiban para pihak oleh karena itu perlu diatur lebih jauh yakni melalui hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban disatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban dipihak yang lain.Hak dan kewajiban para pihak dituangkan dalam bentuk tertulis yakni berupa Kontrak.
Hubungan bisnis dalam pelaksanaannya tentunya didasarkan pada suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak merupakan serangkaian kesepakatan yang dibuat oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri.Dalam kehidupan sehari-hari seringkali dipergunakan istilah perjanjian, meskipun hanya dibuat secara lisan saja.Tetapi di dalam dunia usaha, perjanjian adalah suatu hal yang sangat penting karena menyangkut kesepakatan dalam suatu bidang usaha yang digeluti. Oleh karena itu dalam prakteknya setiap perjanjian dibuat secara tertulis agar diperoleh suatu kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.
Masalah kontrak atau perjanjian telah dirumuskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyebutkan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Subekti memberikan defenisi perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
Menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai rumusan Pasal 1313 KUHPerdata, perbaikan tersebut ialah:
(a)	Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
(b)	Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUHPerdata;
(c)	Sehingga perumusannya menjadi, “perjanjian adalah perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Di dalam suatu perjanjian pada umumnya memuat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dapat di katakan sah, sebagaimana di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1.	Adanya kesepakatan kedua belah pihak.
Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam kontrak.
2.	Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.
Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya. Ketentuan sudah dewasa, ada beberapa pendapat, menurut KUHPerdata, dewasa adalah 21 tahun bagi laki-laki,dan 19 th bagi wanita. Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dewasa adalah 19 tahun bagi laki-laki, 16 tahun bagi wanita. Acuan hukum yang kita pakai adalah KUHPerdata karena berlaku secara umum.
3.	Adanya Obyek.
Sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas.
4.	Adanya kausa yang halal.
Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.
Pada umumnya jika semua persyaratan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah dipenuhi maka perbuatan hukum yaitu berupa perjanjian baik itu perjanjian sewa menyewa, perjanjian kontrak, perjanjian perdagangan maupun perjanjian lain dianggap sah dan memiliki akibat hukum jika perjanjian tersebut di langgar.
Adanya kerjasama perdagangan alat-alat kebutuhan guna menunjang perlengkapan pembangkit yang dilaksanakan antara PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali (selanjutnya dalam tesis ini disebut PT.KPJB) dengan PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri. Permasalahan yang muncul dalam perdagangan barang antar kedua PT tesebut bermula karena adanya kontrak perdagangan barang yang dibuat oleh PT.KPJB yang berbentuk purchasing order, yang dibuat dalam bahasa Inggris, baik mengenai dokumen-dokumen, maupun perjanjian-perjanjian selama kontrak tersebut dilaksanakan.
Pada prakteknya PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri pernah melakukan wanprestasi atas kontrak yang tercantum dalam purchasing order yang dibuat oleh PT.KPJB tersebut. Adapun kontrak yang dilanggar tersebut berbunyi :
“Delivery completion shall be completed to the place designated by PT.KPJB not latter than July 24 2017, with closing time 02:00 pm” bunyi kontrak ini jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: pengiriman barang harus sudah terpenuhi dan diterima oleh PT. KPJB maksimal pada tanggal 24 Juli 2017, dengan waktu terakhir pada pukul 02:00 siang.
Permasalahannya PT.Tesla Mega Perkasa Mandiri mengalami keterlambatan pengiriman barang dikarenakan kendala teknis dimana kapal pengangkut barang tersebut mengalami kerusakan teknis di perjalanan menuju lokasi pengiriman ke PT.KPJB dan akhirnya baru terkirim pada tanggal 26 Juli 2017. Artinya terjadi keterlambatan pengiriman selama 2 hari, oleh karena sparepart tersebut adalah critical sparepart yang dipesan agar dapat menggantikan sparepart lama pada outage atau overhaule yang sudah ditentukan dan dijadwalkan penggantiannya, maka keterlambatan tersebut mengakibatkan waktu shut down tidak sesuai jadwal. Sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.KPJB.
Perlu penulis terangkan terlebih dahulu bahwa kasus yang terjadi antara kedua PT tersebut saat ini masih dalam proses mediasi dan sampai tesis ini dilaksanakan kedua belah pihak tidak mengajukan gugatan terkait perihal tersebut.
Fokus penelitian dalam tesis ini adalah perlindungan hukum bagi para pihak, hal ini menyangkut penggunaan bahasa Inggris dalam kontrak yang sebenarnya melanggar Pasal 31 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 31 tersebut berbunyi :
(1)	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia.” “
(2)	Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”
Pasal tersebut secara tegas mewajibkan penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian dan bila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka perjanjian tersebut juga ditulis dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Undang-Undang No. 24 tahun 2009 memang tidak menyebutkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam perjanjian.Akan tetapi, banyak kekhawatiran muncul terutama terkait dengan ancaman pembatalan terhadap kontrak-kontrak yang dibuat dengan tidak menggunakan Bahasa Indonesia pada saat Undang-Undang No. 24/2009 ini berlaku.
Maka dari itu terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian pada tesis ini, pertama adalah tentang penerapan asas kebebasan berkontrak yang akan dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang merupakan suatu dasar sahnya suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak. 
Hal yang menjadi menarik adalah perjanjian yang tertulis dalam purchase order PT Komipo Pembangkit Jawa Bali dibuat dalam bahasa Inggris, dan sama sekali tidak terdapat penjelasan pada perjanjian tersebut yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Apakah hal tersebut dapat dianggap melanggar Undang-Undang Bahasa yang mewajibkan segala perjanjian harus dibuat dalam bahasa Indonesia? Jika melanggar, seperti apa implikasinya terhadap keabsahan suatu kontrak perjanjian yang telah dibuat atas dasar kesepakatan bersama?. Hal ini menarik untuk di kaji sehingga diharapkan dari penelitian ini akan dapat memberikan masukan dan gambaran yang tepat bagi kedua belah pihak untuk dapat mencari penyelesaian sengketa yang tidak merugikan kedua belah pihak. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Barang Yang Dibuat Dalam Bahasa Inggris (Studi Kasus Kontrak Perdagangan Antara PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali Dan PT Tesla Mega Perkasa Mandiri)”
A.	Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini antara lain adalah sebagai berikut:
1.	Bagaimana fungsi asas kebebasan berkontrak dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontak perdagangan?
2.	Bagaimana penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak perdagangan dan implikasi terhadap keabsahan sebuah kontrak?
3.	Bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak sebagai akibat dari batalnya kontrak yang melanggar Undang-Undang Bahasa?
B.	Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:
1.	Mengetahui dan menganalisis tentang Bagaimana fungsi asas kebabasan berkontrak dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontak perdagangan.
2.	Mengetahui dan menganalisis tentang penggunaan Bahasa Indonesia dalam pembuatan kontrak perdagangan dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontrak perjanjian.
3.	Mengetahui dan menganalisis tentang Perlindungan hukum bagi para pihak sebagai akibat dari batalnya kontrak yang melanggar Undang-Undang Bahasa.
C.	Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini meliputi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut:
1.	Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini memiliki manfaat utama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian ilmu hukum.Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak yang menggunakan bahasa Inggris.
2.	Manfaat Praktis
Secara praktis maka penelitian hukum ini bertujuan memberi pertimbangan, gambaran serta penjelasan tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kontrak yang menggunakan bahasa Inggris bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat umum.
a)	Bagi Pemerintah
Pemerintah selaku pemilik otoritas terhadap pertaruran dan kebijakan-kebijakan terkait pelaksanaan perjanjian dan ketentuan-ketentuan hukum di dalamnya khususnya tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pelaksanaan perjanjian maupun kontrak yang dibuat oleh para pihak di Indonesia, baik antara orang Indonesia asli maupun antara orang Indonesia dengan orang asing. Agar dapat memberikan masukan kepada pemerintah tentang frase “wajib” yang tercantum dalam Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut agar tidak menjadi pasal yang rancu.
b)	Bagi Pelaku Usaha
Sebagaimana telah dijelaskan bahwa saat penelitian ini dilaksanakan, kasus antara kedua belah pihak masih diupayakan melalui jalur mediasi di luar persidangan, maka dari itu diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan tambahan pemikiran bagi para pihak agar dapat menyelesaikan permasalahan sebaik mungkin dengan keputusan yang tepat dan tidak melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.
c)	Bagi Masyarakat
Bagi masyarakat tentunya penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kontrak antara para pihak yang menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa asing lainnya. Agar menjadikan masyarakat lebih paham akan aturan-aturan yang berlaku sehingga dalam pelaksanaan perjanjian dikemudian hari dapat dilakukan dengan baik.
D.	Kerangka Pemikiran
Kerangka pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentangkerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran dalam sebuah penelitian kuantitatif, sangat menentukan kejelasan dan validitas proses penelitian secara keseluruhan. Kerangka pemikiran akan dibagi menjadi Konseptual dan Teoretik.
1.	Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep berasal dari bahasa Latin, conceptus yang memiliki arti sebagai suatu kegiatan atau proses berfikir, daya berfikir khususnya penalaran dan pertimbangan.
Kerangka konseptual ini dapat penulis gambarkan dalam skema di bawah ini:

Purchase Order dibuat oleh PT Komipo Pembangkit Jawa Bali

DIBUAT DALAM BAHASA INGGRIS

PERJANJIAN (PURCHASE ORDER)
Pasal 1320 KUHPerdata

PT KOMIPO PEMBANGKIT JAWA BALI

PT TESLA MEGA PERKASA

	

PENGADAAN BARANG
Machine Laping Tools of Steam Turbin Valves For 2017, Steam Turbin Class H Overhauel

PEMESANAN
Dengan pembuatan purchase order dalam bahasa Inggris, dan berlaku untuk segala dokumen dan komunikasi selama perjanjian

Pasal 31 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2009
Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia Dalam Pembuatan Nota Kesepahaman Atau Perjanjian Yang Melibatkan Lembaga Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia

PT KOMIPO PEMBANGKIT JAWA BALI mengalami kerugian dikarenakan tambahan waktu Shut Down dan akan mengalami kurigian materiil yang belum diperkirakan nilainya

PT TESLA MEGA PERKASA
Mengalami keterlambatan dalam pemenuhan pengadaan barang yang seharusnya sudah diterima pada tanggal 24 Juli 2017
Baru sampai di PT.KPJB pada tanggal 26 Juli 2017.

Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak

PERMASALAHAN:
1.	Bagaimana fungsi asas kebabasan berkontrak dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontak perdagangan?
2.	Bagaimana penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak perdagangan dan implikasi terhadap keabsahan sebuah kontrak
3.	Bagaimana Perlindungan hukum bagi para pihak sebagai akibat dari batalnya kontrak yang melanggar Undang-Undang Bahasa?

HUKUM PROGRESIF

NON CONTRACTUAL BUSSINES
(STEWART MACAULAY)

Apakah Perjanjian Menjadi Batal?

Bagaimana Akibat Hukumnya Jika Perjanjian Batal?

2.	Penjelasan Kerangka Konseputal
PT Tesla Mega Perkasa Mandiri merupakan salah satu perusahaan Indonesia yang bergerak dalam perdagangan alat-alat supply peralatantenaga listrik yang diperlukan oleh Perusahaan Listrik Negara. 
PT Komipo Pembangkit Jawa Bali memilih PT Tesla Mega Perkasa Mandiri sebagai satu-satunya perusahaan rekanan yang bertugas menyiapkan peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam pengoperasian dan distribusi listrik melalui PLN se Jawa Tengah.
Kegiatan kerjasama tersebut akhirnya dituangkan dalam bentuk Purchase Order yang dibuat oleh PT Komipo Pembangkit Jawa Bali dalam bentuk formulir yang berisikan data-data pesanan serta klausula-klausula yang mengikat bagi kedua belah pihak. Perjanjian yang tercantum didalamnya berisikan tentang pembelian Machine Laping Tools of Steam Turbin Valves For 2017, Steam Turbin Class H Overhauel sebagai berikut:
No	Deskripsi	Jumlah	Harga per unit	Total Harga
Rupiah	
1	Machine Laping Tools of Steam Turbin Valves (Almunium 3 pcs, Shaft 2 pcs, Center Plate 3 pcs, Motor Gear Box 1 pcs)	1 lot	189.700.000	189.700.000	
Sub Total	189.700.000	
VAT 10%	18.970.000	
Total	208.670.000	
Purchase order dibuat pada tanggal 11 Juli 2017, dengan ketentuan bahwa barang yang dikirimkan tersebut harus sudah sampai di gudang PT Komipo Pembangkit Jawa Bali selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2017 pukul 02:00 WIB. Pada ketentuan purchase order yang dibuat dalam Bahasa Inggris tersebut dicantumkan pula klausula “all documents and communication shall be English” yang artinya seluruh dokumen dan komunikasi yang digunakan harus dalam Bahasa Inggris.
PT Tesla Mega Perkasa Mandiri mengalami keterlambatan dalam pemenuhan pengadaan barang yang seharusnya sudah diterima pada tanggal 24 Juli 2017 Baru sampai di PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali pada tanggal 26 Juli 2017 pukul 15:00 WIB. Akibat keterlambatan tersebut PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali mengalami kerugian secara materil dikarenakan peralatan yang dipesan tersebut harus digunakan untuk overhaule pada hari yang telah dihadwalkan yakni tanggal 25 Juli 2017 sehingga PT. KPJB tidak dapat startup sesuai jadwal.
Atas kerugian tersebut PT Komipo Pembangkit Jawa Bali mengajukan surat panggilan kepada PT. Telsa Mega Perkasa Mandiri guna membahas penyelesaian permasalahan yang dialami tersebut. Kedua belah pihak masih kesulitan untuk menentukan solusi penyelesaian masalah ini, dan sepakat untuk tidak menggunakan jalur hukum dalam proses penyelesaian tersebut.
Penelitian ini akan mengusung teori Hukum Progresif dalam perumusan penyelesaian sengketa nya. Dengan mengacu pada Teori Non Contractual yang di perkenalkan oleh Stewart Macaulay.Harapannya dapat diperoleh kepastian secara teori hukum bahwa penyelesaian sengketa yang digunakan kedua belah pihak tersebut benar-benar memperoleh solusi yang baik bagi kedua belah pihak tanpa memberikan efek negativ bagi perjanjian yang telah berlangsung.
3.	Kerangka Teoretik
Kerangka teoritis adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor‐faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Arti teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variabel yang diobservasi.
Penyusunan teori merupakan tujuan utama dari ilmu karena teori merupakan alat untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena yang diteliti. Teori selalu berdasarkan fakta, didukung oleh dalil dan proposisi. Secara definisi, teori harus berlandaskan fakta empiris karena tujuan utamanya adalah menjelaskan dan memprediksikan kenyataan atau realitas. Suatu penelitian dengan dasar teori yang baik akan membantu mengarahkan peneliti dalam upaya menjelaskan fenomena yang diteliti.
a.	Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian
Indonesia telah mempunyai suatu aturan khusus yang mengatur mengenai bahasa. Aturan tersebut tertuang didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Didalam undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Didalam undang-undang ini yang dimaksud dengan bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan yang dimaksud dengan bahasa asing adalah bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah.
Didalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan mengatakan :
1)	Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
2)	Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”
Hal ini memiliki implikasi bahwa perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia jika dibuat oleh dua kewarganegaan yang berbeda. Walaupun didalam Pasal 1320 KUHPerdata yang menjadi syarat sah sebuah perjanjian adalah sepakat, cakap, hal tertentu dan kausa yang halal, tidak mengatur mengenai bahasa yang digunakan, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan hukum yang berlaku mengenai bahasa yang harus digunakan didalam membuat suatu perjanjian.
Yurisprudensi atas kasus penggunaan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) tersebut, yaitu Putusan Mahkaman Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 yang pada pertimbangannya hakim Mahkamah Agung sepakat bahwa perjanjian atau nota kesepahaman harus dibuat menggunakan bahasa Indonesia, apabila tidak terdapat penjelasan dalam bahasa Indonesia maka perjanjian atau kontrak tersebut dinyatakan batal demi hukum karena dianggap melanggar Pasal 1320 KUHPerdata yaitu dibuat dengan suatu sebab yang dilarang oleh undang-undang. Berdasarkan putusan ini maka penggunaan bahasa Indonesia adalah wajib, baik perjanjian tersebut dibuat antara orang Indonesia, maupun antara orang Indonesia dengan pihak lain yang bersifat kerjasama lintas Negara, baik ekspor maupun impor, yang pada klausulnya diwajibkan tetap memberikan penjelasan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak antara lain adalah bahasa Indonesia.
b.	Teori Non Contractual Teori 
Itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan imperatif, yaitu “kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik adalah istilah yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda yaitu “te goede trouw” dan dari bahasa inggris, yaitu “in good faith”. Terdapat dua makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaan kontrak sebagaiamana ditentukan dalam Pasal 1338 (3) BW. Dalam kaitan ini itikad bak atau bona fides diartikan perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak. Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti misalnya pembayaran dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1368 BW.
Menurut Macaulay kontrak didisain untuk mendefinisikan dan menjaga serta memelihara pertukaran atau transaksi. Dalam ilmu ekonomi, kontrak merupakan hal yang mendasar. Setiap transaksi selalu difasilitasi dengan kontrak dalam bentuk tertentu, baik eksplisit maupun implisit. Namun demikian, ilmu ekonomi sebelumnya lebih banyak memberikan perhatian pada transaksi on the spot, dimana dua sisi transaksi yaitu membeli dan menjual terjadi secara bersamaan (ada uang ada barang), dan dimana elemen kontraktual relatif sederhana dan tidak eksplisit.
E.	Metode Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto,metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan  sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi  dalam melakukan penelitian.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:
1.	Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian menggunakanpendekatan perilaku hukum yang terjadi dimasyarakat (socio legal research). Hal ini mengandung dua aspek penelitian, yaitu aspek legal research yakni objek penelitian tetap ada yang berupahukum dalam arti norm dan aspek socio research yaitu digunakannya metode dan teori-teori ilmu social tentang hukum untuk membantu peneliti dalammelakukan analisis.Menurut Piter Mahmud Marzuki penelitian sosial empiris atau socio legal research hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Oleh karenanya, dalam penelitian ini selalu dikaitkan masalah sosial.Sementara Bahder Johan Nasution berpendapat titik tolak penelitian sosial empiris atau socio legal research adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Faktor sosial adalah suatu kebiasaan pedoman perilaku.
Untuk transaksi yang sederhana (barang/jasa yang sudah standar), peran dan ekspektasi para pihak lebih mudah dipahami bahkan tanpa kontrak formal. Namun untuk kontrak atau transaksi yang menyangkut barang/jasa yang lebih kompleks, peran masing-masing pihak seringkali sulit atau bahkan tidak dapat didefinisikan dengan jelas, dan ketidaksepahaman dapat timbul terkait dengan siapa bertanggungjawab terhadap apa. Dalam pengadaan barang/jasa yang kompleks, kontrak sangat membantu karena memberikan definisi yang jelas mengenai peran dan tanggungjawab para pihak. Kontrak juga dapat menjamin para pihak mengetahui ekspektasi masing-masing, sehingga dapat mengurangi efek detrimental/merugikan jika timbul perselisihan.
Karakteristik lain dari ekonomi kontrak yang membedakan dengan transaksi ekonomi on the spot pada umumnya adalah bahwa transaksi yang dilakukan oleh para pihak dalam konteks kontrak berada diluar keseimbangan pasar dan dilakukan secara bilateral, serta pada kondisi dimana para pihak umumnya tidak memiliki pengetahuan mengenai harga (pasar). Pada kondisi seperti ini kontrak menjadi semakin penting karena didalamnya juga terdapat elemen waktu dimana salah satu pihak tidak yakin dengan apa yang akan dikerjakan oleh pihak lain. Menurut Teori yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay kontrak atau hukum kontrak sering dianggap tidak perlu, karena dengan kedua belah pihak saling percaya saja sudah dapat dilakukan suatu perjanjian.
2.	Spesifikasi Penelitian
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, atau menggambarkan peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan permasalahan penelitian ini. 
Penelitianyang bersifat deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif, yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini. Penelitian ini melakukan analitis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan dalam bentuk pendekatan kualitatif.
Penelitian dengan metode kualitatif ini akan berdasarkan pada panduan prosedur yang sistematik sesuai dengan teori Creswell. Pada metode ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki keterhubungan kuat dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren. Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian kualitatif ini akan digunakan model perbedaan triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah justifikasi yang koheren dalam mengartikan komponen utama dalam menganalisa Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Perdagangan Barang Yang Dibuat Dalam Bahasa Inggris.
3.	Sumber dan Jenis Data
Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.
1)	Data Primer
Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.Adapun Data Primer terdiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.
2)	Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kepustakaan dengan jalan membaca, mengkaji dan mempelajari undang-undang, peraturan-peraturan birokrasi serta buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti dengan tujuan untuk menggali makna hukum dibalik teks otoritatif dan fakta-fakta secara empirik. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
(1)	Bahan Hukum Primer, 
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: (a) norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang 1945, (b) peraturan dasar, mencakup diantaranya batang tubuh Undang-Undang 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, (c) peraturan perundang-undangan, (d) bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, (e) yurisprudensi, (f) traktat, (g) bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. Bahan Hukum Primer dalam penelitian ini meliputi :
a)	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b)	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
c)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
d)	Putusan Mahkaman Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 sebagai Yurisprudensi.
(2)	Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, dan hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain adalah:
(a)	Dhoni Yusra, Nelly Nilam Sari, Jurnal Hukum, Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. 2012.
(b)	Maya Rismauly Hutapea, Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
(3)	Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
4.	Teknik Pengumpulan Data
Alat pengumpul data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah melaluiwawancara, terhadap narasumber untuk memperoleh data yang akurat. Bahan data primer akan dianalisis dengan metode Strauss dan J. Corbin yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada di lapangan (field). Selama dalam penelitian, peneliti menggunakan analisis interaktif dengan membuat fieldnote yang terdiri atas deskripsi dan refleksi dari hasil wawancara dilapangan. Adapun narasumber terdiri dari:
a)	Widodo W. staff PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri.
b)	J. Wahyudi Staff Finance and Administration PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali.
c)	Fernando Manulang Ahli hukum dari akademisi Universitas Indonesia.
Setelah data primer diperoleh maka selanjutnya penelitian dilanjutkan dengan mengumpulkan data sekunder. Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain. 
Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, obsevator tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.
5.	Teknik Analisis Data
Sebelum analisa dilakukan terlebih dahulu diadakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum yang dikumpulkan (primer, sekunder maupun tersier) untuk mengetahui validitasnya. Setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang baik pula.
Setelah data dari hasil penelitian dianggap valid dan reliable, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya secarainduktif kualitatif untuk menjawab problematika yang menjadi fokus studi penelitian ini. Langkah-langkah teknik analisis data penelitian ini mengikuti model interaktif analisis data seperti yang dikemukakan oleh Mattew B. Miles and A. Michael Huberman, yang bergerak dalam tiga siklus kegiatan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Simpulan yang dimaksud bukanlah simpulan yang bersederajat dengan generalisasi.
F.	Orisinalitas Penelitian
Orisinalitas penelitian digunakan untuk membuktikan bahwa tesis ini adalah karya sendiri, semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah dinyatakan benar. Orisinalitas ini akan memberikan perbandingan penelitian tedahulu dengan penelitian sekarang sehingga dapat diketahui kebaharuan dari penelitian ini. Adapun orisinalitas dapat dilihat sebagai berikut:

ORISINALITAS PENELITIAN	
No	Peneliti dan Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan	
1	
TESIS HUKUM

oleh
CHANDRA HALIM
Universitas Sumatera Utara 2015
ANALISIS PENERAPAN PASAL 31 UNDANG-UNDANG NO 24 TAHUN 2009 TENTANG KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA TERHADAP KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERPEDOMAN PADA ASAS-ASAS DALAM HUKUM KONTRAK (STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NO.451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar)	
1.	Apakah Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam Kontrak Internasional melanggar asas asas hukum kontrak?
2.	Bagaimana Asas Kepastian hukum dalam Pelaksanaan Kontrak Internasional Pasca pemberlakuan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009? 
	Pasal 31 Undang Undang Bahasa ayat 1 dan 2 menjadi ketentuan yang saling mengikat tentang kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dan bahasa Asing sudah sesuai dengan asas hukum kontrak dan tidak melanggar asas hukum kontrak untuk diterapkan terhadap Kontrak yang menggunakan Bahasa Asing. Dikaji dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menginginkan materi muatan undang undang mencerminkan asas kepastian hukum, Undang-Undang 1945 dan asas hukum kontrak, dan hal ini sudah tercermin dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2, akan tetapi dalam pelaksanaan penerapan Pasal 31 ayat (1) dan (2) tidak dapat terlaksana dengan baik karena menimbulkan multitafsir terhadap kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat (1) yang mengharuskan penggunaan bahasa Indonesia dan mengabaikan ayat (2) yang isinya dapat “ditulis juga” dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. 

Terhadap Asas Kepastian hukum menyangkut keabsahan dan pembuktian suatu kontak yang dibuat baik kontrak dalam bentuk Kontrak Otentik ataupun Kontrak Dibawah tangan yang dibuat dengan menggunakan bahasa Asing setelah di Undangkannya Undang-Undang Bahasa khususnya Pasal 31 yang mengatur mengenai perjanjian dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya. Akan tetapi sebenarnya terhadap Kontrak yang dibuat dalam Bahasa Asing tetaplah menjadi dokumen pembuktian sah di Pengadilan. 
	Penelitian yang dilakukan Oleh Chandra Halim merupakan bentuk penelitian Normatif yang mengkaji kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia pada Kontrak Internasional pasca berlakunya Undang-Undang No 24 Tahun 2009, hasil penelitian masih bersifat normatif dan umum sehingga masih perlu di lakukan pembaharuan penelitian sebagaimana yang akan di kaji pada penelitian yang penulis lakukan.

Penulis menitik beratkan pada pendekatan Socio legal yang memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk melakukan observasi secara mendalam terkait permasalahan yang telah diajukan, antara lain terkait kepastian hukum atas kebebasan berkontrak, implikasinya terhadap perjanjian maupun kontrak yang telah dibuat dalam Bahasa Inggris, dan dampak yang ditimbulkan dari adanya pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 itu sendiri. 
Sehingga penulis menelaah dengan menggunakan teori Hukum Progresif agar dapat ditemukan penyelesaian masalah yang tepat dan sesuai dengan keinginan para pihak, dan penyelesaian sengketa pun dapat dilaksanakan dengan tujuan 	

2	JURNAL HUKUM
Cindawati
Universitas Palembang
2016
ANALISIS KEKUATAN MENGIKAT KONTRAK SEBAGAI DASAR YURIDIS DALAM BISNIS INTERNASIONAL	 Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisis kekuatan mengikat kontrak sebagai dasar yuridis dalam bisnis Internasional	Hasil penelitian: kontrak atau perjanjian sebagai ungkapan kehendak yang dinyatakan dengan penawaran dan penerimaan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontraktual. Penawaran dan permintaan mengandung suatu janji. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau kesepakatan antara janji-janji yang ditujukan satu terhadap lainnya	Peneltian yang telah dilakukan Cindawati memiliki kesamaan pada konteks analisa kekuatan mengikat dari suatu kontrak sebagai dasar yuridis dalam bisnis. Penelitian tersebut bersifat analisa dengan pendekatan Normatif sehingga hasil penelitian mengacu pada salah satu Undang-Undang yang berlaku pada salah satu Negara yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri pada Kontrak tersebut.
Penulis merasa kajian tersebut masih perlu di perbaharui lagi dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni mengkaji dampak secara hukum, apabila perjanjian tersebut dibuat dengan Bahasa Inggris, apakah perjanjian dapat dianggap batal demi hukum? Hal ini merupakan unsur kebaharuan dari tema yang telah penulis ajukan dalam penelitian ini.	
3	JURNAL HUKUM
Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.
Universitas Lampung
2016

IMPLEMENTASI KONSEP HUKUM PROGRESIF DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN DI INDONESIA	Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimanakah konsep hukum progresif ?,
Bagaimanakah implementasi konsep hukum progresif dalam penegakan hukum oleh kepolisian Indonesia ?.	Hasil penelitian menunjukkan, bahwa konsep hukum progresif Konsep hukum progresif merupakan, serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mampu menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia. Karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Penegakan hukum oleh Polri sebagian masih berorientasi pada legalistic positivisme seperti mengeja undang-undang tanpa menemukan adanya hukum di dalam undang-undang secara formal, tetapi sebagian sudah bergeser ke arah hukum progresif dengan menggunakan model penyelesaian Restorative of Justice.	Hal yang menarik dari penelitian yang dilakukan oleh Damanhuri Warga negara sangat erat kaitannya dengan penelitian yang penulis lakukan.
Terdapat kesamaan pada telaah implementasi hukum progresif pada penerapan dan pelaskanaan penegakan hukum di Indonesia. Jika Damanhuri mengkaji pada penegakan hukum di ranah Kepolisian, maka penulis melakukan telaah hukum progresif pada ranah perdata, yakni hubungan hukum antara keduabelah pihak yang bersengketa atas suatu perjanjian yang dibuat dalam Bahasa Inggris. 
Hingga saat ini terdapat beberapa Yurisprudensi yang berupa putusan Mahkamah Agung terkait hal ini, maka analisa hukum progresif sangat perlu digunakan dalam menelaah putusan tersebut, dan implementasinya pada kasus yang penulis angkat pada Tesis ini.
Sehingga ditemukan penanganan hukum yang tepat, dengan mengedepankan keadilan bagi keduabelah pihak, dengan penyelesaian yang mengacu pada paradigma konstruktivisme hukum	

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum Perjanjian 
1.	Pengertian Perjanjian
Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”Dari ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. Yang menjadi masalah adalah apakah kedua kata tersebut yaitu perjanjian dan persetujuan memiliki arti yang sama.Menurut R. Subekti, “Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu”.Dari kedua pendapat ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian sama pengertiannya dengan persetujuan. Oleh karena itu, persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdata dapat dibaca dengan perjanjian.
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.
Dari beberapa pengertian perjanjian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah : 
a)	Terdapat para pihak yang berjanji;
b)	Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak
c)	Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum; 
d)	Terletak dalam bidang harta kekayaan;
e)	Adanya hak dan kewajiban para pihak
f)	Menimbulkan akibat hukum;
Dari 6 unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handleling), selanjutnya oleh para sarjana disempurnakan menjadi perbuatan hukum (rechtshandeling) dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum (rechtsverhoudingen). Jadi para ahli hukum perdata hendak menemukan perbedaan antara perbuatan hukum dengan hubungan hukum. Perbedaan ini bukan hanya mengenai istilahnya saja tetapi lebih kepada subtansi yang dibawa oleh pengertian perjanjian itu.
Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa Perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut: bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen).
Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjiian dapat dirumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak”. Perjanjian itu adalah merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan diantara dua orang atau lebih yangmenyebabkan pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi sesuatu. Atau dengan kata lain pihak yang mempunyai hak disebut kreditur, sedangkan pihak yang mempunyai kewajiban disebut debitur. Jadi jelaslah bahwa yang menjadi subjek perjanjian adalah kreditur dan debitur. Perjanjian itu tidak hanya harus antara seorang debitur dengan seorang kreditur saja, tetapi beberapa orang kreditur berhadapan dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang kemudian yang tinggal hanya seorang kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.
2.	Unsur-Unsur Perjanjian
a)	Ada pihak-pihak minimal dua pihak. Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua. 
b)	Ada persetujuan antara para pihak, mengenai : 
1)	Tujuan 
2)	Prestasi 
3)	Bentuk tertentu lisan/tulisan 
Dalam perjanjian itu sendiri terdapat 3 (unsur), yaitu sebagai berikut :
a)	Unsur esensialia
Unsur essensialia adalah unsur perjanjian yang selalu harus ada di dalam suatu perjanjian, unsur mutlak, dimana tanpa adanya unsur tersebut, perjanjian tidak mungkin ada. Dengan demikian unsur ini penting untuk terciptanya perjanjian, mutlak harus ada agar perjanjian itu sah sehingga merupakan syarat sahnya perjanjian.
b)	Unsur Naturalia
Unsur naturalia adalah unsur lazim melekat pada perjanjian, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian secara diam-diam dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan bawaan atau melekat pada perjanjian. Dengan demikian, unsur ini oleh undang-undang diatur tetapi oleh para pihak dapat disingkirkan. Jadi sifat unsur ini adalah aanvullendrecht (hukum mengatur).
c)	Unsur Accidentalia
Unsur accidentalia adalah unsur yang harus dimuat atau disebut secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini ditambahkan oleh para pihak dalam perjanjian artinya undang–undang tidak mengaturnya. Dengan demikian unsur ini harus secara tegas diperjanjikan para pihak.
3.	Syarat Perjanjian
Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah :
a)	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. 
b)	Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
c)	Suatu hal tertentu. 
d)	Suatu sebab yang halal.
Dengan kata sepakat dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, para pihak setuju atau seia sekata mereka mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu hal yang sama secara timbal balik, misalnya seorang penjual suatu benda untuk mendapatkan uang, sedang si pembeli menginginkan benda itu dari yang menjualnya.
Dalam hal ini kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan cakap untuk membuat perjanjian. Kecakapan di sini orang yang cakap yang dimaksudkan adalah mereka yang telah berumur 21 tahun atau belum berumur 21 tahun tetapi telah pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Tidak termasuk orang-orang sakit ingatan atau bersifat pemboros yang karena itu oleh Pengadilan diputuskan berada di bawah pengampuan dan seorang perempuan yang masih bersuami.
Dengan syarat ini dimaksudkan adalah tujuan dari perjanjian itu sendiri. Sebab yang tidak halal adalah berlawanan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dari syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut di atas, kedua syarat pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian.
Syarat subjektif adalah suatu syarat yang menyangkut pada subjek-subjek perjanjian itu atau dengan perkataan lain, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjiannya bukan batal demi hukum tetapi salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Syarat ketiga dan syarat keempat yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal jika tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
Akibat perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian disebutkan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan:
a)	Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
b)	Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
c)	Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.
Dengan demikian, perjanjian yang dibuat secara sah yaitu memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Artinya pihak-pihak harus mentaati isi perjanjian seperti mereka mentaati Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat dianggap sama dengan melanggar Undang-Undang. Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat pihak-pihak dan perjanjian tersebut tidak boleh ditarik kembali atau membatalkan harus memperoleh persetujuan pihak lainnya.
B.	Tinjauan Umum Tentang Kontrak
1.	Pengertian Kontrak
Suatu kontrak atau perjanjian adalah suatu “peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Pengaturan tentang kontrak ini diatur di dalam buku III KUHPerdata. Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.
Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam (Pasal 1234 KUHPerdata), yaitu :
a.	Perjanjian untuk memberikan / menyerahkan sesuatu barang; 
b.	Perjanjian untuk berbuat sesuatu; 
c.	Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.
Perjanjian didalam Pasal 1313 KUHPerdata definisikan sebagai berikut :
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Namun, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata tersebut tidaklah lengkap, karena hanya mencakup kontrak sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu kontrak lainnya atau lebih itu tidak diharuskan untuk mengikatkan diri kepada pihak pertama. Selain itu, pengertian kontrak menurut Pasal 1313 KUHPerdata juga terlalu luas, karena dapat mencakup perbuatan hukum dalam lapangan hukum keluarga, misalnya perjanjian perkawinan yang merupakan kontrak juga. Tetapi sifatnya berbeda dengan yang diatur dalam buku III KUHPerdata yang merupakan perbuatan hukum dalam lapangan harta kekayaan, yang kriteria dasarnya adalah dapat dinilai secara materil mengandung nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang.
Suatu kontrak, menurut Erman Radjagukguk, pada dasarnya adalah suatu dokumen tertulis yang memuat keinginan para pihak untuk mencapai tujuan komersialnya, dan bagaimana pihaknya di untungkan, dilindungi atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Melalui kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dimana, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan undang undang. Tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuatnya saja.
Hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sepanjang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.hal ini disebut dengan Asas kebebasan berkontrak. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata memberi kebebasan kepada para pihak untuk :
1. Membuat atau tidak membuat perjanjian, 
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun, 
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, 
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis ataupun lisan
Sistem pengaturan hukum kontrak adalah menganut sistem terbuka (open system). Artinya bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur undang-undang.
2.	Asas Kebebasan Berkontrak 
Hukum perjanjian terdapat dua istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu istilah Verbintenis dan Overeenkomst diatur dalam Buku III KUHPerdata. Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam menerjemahkan istilah Verbintenis dan Overeenkomst dalam Bahasa Indonesia mempunyai arti yang luas, sehingga menimbulkan perbedaan dan beragam pendapat dari para sarjana hukum.
Agar memahami istilah mengenai perikatan dan perjanjian terdapat beberapa pendapat para sarjana. Adapun pendapat para sarjana tersebut adalah:
a.	R. Subekti memberikan pengertian perikatan sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, kemudian menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.
b.	Abdul Kadir Muhammad memberikan pengertian bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan peristiwa atau keadaan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum keluarga, dan bidang hukum pribadi. Perikatan yang meliputi beberapa bidang hukum ini disebut perikatan dalam arti luas.
c.	R. M. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.
(1)	Asas Kebebasan Berkontrak (Freedom Of Contract).
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi:“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dari perkataan ‘semua’ dapat ditafsirkan, bahwa masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian yang berisi apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, serta perjanjian itu mengikat para pihak yang membuat seperti mengikatnya suatu undang-undang, seperti halnya yang telah ditentukan dalam Pasal 1337 KUHPerdata. Adapun kebebasan untuk membuat perjanjian itu terdiri dari beberapa hal yaitu: 
a.	Kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian 
b.	Bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapa saja
c.	Bebas untuk menentukan isi perjanjian yang dibuatnya
d.	Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian, dan
e.	Kebebasan untuk menentukan terhadap hukum mana perjanjian itu akan tunduk.
(2)	Asas Konsensualisme (Concensualism)
Asas ini berkaitan dengan lahirnya suatu perjanjian. Kata konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya suatu perjanjian timbul sejak saat tercapainya konsensus atau kesepakatan atau kehendak yang bebas antara para pihak yang melakukan perjanjian.
Asas konsensualitas ini tercermin dalam unsur pertama. Pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan “sepakat mereka yang mengikatkan diri”, artinya dari asas ini menurut Subekti adalah “pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan”, sedangkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 
Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut, dan bahwa perjanjian sudah lahir pada saat atau detik tercapainya consensus.

(3)	Asas Kekuatan Mengikat Hukum (Pacta Sunt Servanda)
Asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda berarti bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini berkenaan dengan akibat dari adanya suatu perjanjian.
Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) dan (2) KUHPerdata. Pasal 1338 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Ketentuan tersebut berarti bahwa perjanjian yang dibuat dengancara yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yang berarti mengikat para pihak dalam perjanjian, seperti undang-undang juga mengikat orang terhadap siapa undang-undang itu berlaku.Tujuannya tentu saja “demi kepastian hukum”.
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Ayat (2) KUHPerdata menentukan “Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.Dari ketentuan tersebut terkandung maksud bahwa perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.
Asas kepastian hukum ini dapat dipertahankan sepenuhnya asalkan kedudukan para pihak seimbang, jika kedudukan itu tidak seimbang. Undang-undang memberi perlindungan dalam bentuk perjanjian tersebut dapat dibatalkan, baik atas perintah pihak yang dirugikan maupun oleh hakim karena jabatannya. Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pihak yang dirugikan itu sepenuhnya menyadari akibat-akibat yang timbul.
3.	Akibat Hukum Suatu Kontrak
Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan kewajiban inilah yang merupakan salah satu bentuk dari pada akibat hukum suatu kontrak. Akibat hukum adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak itu sendiri (prestasi). Menurut Pasal 1234 KUHPerdata yang dimaksud denganprestasi adalah seseorang yang menyerahkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu, dan sebaliknya dianggap wanprestasi bila seseorang:
1.	Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2.	Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3.	Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat; atau 
4.	Melakuakan sesuatu yang menurut kontrak tidak boleh dilakukannya.

Jika dalam kontrak terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka akibatnya terhadap perjanjian itu adalah :
1.	Perikatan tetap ada, Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.
2.	Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata), namun tidak semua wanprestasi lahir karena kelalaian debitur bisa pula jadi karena keadaan memaksa (force majore) ketentuan ini diatur pada Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata. Dalam hal ini debitur tidak wajib mengganti kerugian.
3.	Beban risiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa. Mengenai Risiko ini diatur pada Pasal 1237, 1460, 1545, 1553 ayat (1) KUHPerdata.
4.	Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapar membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdata.
Berkaitan dengan akibat hukum, menurut Pasal 1339 KUHPerdata suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal hal yang ditegaskan dalam perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.
4.	Berakhirnya Suatu Kontrak
Berakhirnya perikatan diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata.Yang diartikan dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan oleh dua pihak yaitu kreditur dan debitur tentang sesuatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Dalam Pasal 1381 KUHPerdata berakhirnya perikatan dikarenakan:
1)	Karena Pembayaran, Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang digunakan dalam percakapan sehari-hari karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.
2)	Karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan kreditur.
3)	Karena pembaharuan utang (Novasi), Pembaharuan utang pada merupakan penggantian objek atau subjek kontrak lama dengan objek atau subjek kontrak yang baru.
4)	Karena perjumpaan utang atau kompensasi, Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antar dua pihak saling berutang antara satu denganyang lain sehingga apabila utang tersebut masing-masing diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya. Perjumpaan utang ini terjadi secara hukum walaupun hal itu tidak diketahui oleh debitur. Perjumpaan utang hanya dapat terjadi jika utang tersebut berupa uang atau barang habis karena pemakaian yang sama jenisnya serta dapat ditetapkan dan jatuh tempo.
5)	Karena percampuran utang (Konfusio), Apabila kedudukan kreditur dan debitur berkumpul pada satu orang, utang tersebut hapus demi hukum. Dengan demikian percampuran utang tersebut juga dengan sendirinya menghapuskan tanggung jawab penanggungan utang. Namun, sebaliknya, apabila percampuran utang terjadi pada penanggung utang, tidak dengan sendirinya menghapuskan utang pokok. Demikian pula percampuran utang terhadap salah seorang piutang tanggung menanggung tersebut tidak dengan sendirinya menghapus utang kawan-kawan berutangnya.
6)	Karena pembebasan utang, Pembebasan utang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk memenuhi prestasi atau utang berdasarkan pada perikatanya kepada kreditur tersebut. Pembebasan utang menghapuskan perikatan yang melahirkan utang yang sedianya harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh debitur tersebut.
7)	Karena musnahnya barang yang terutang, Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perikatannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
8)	Karena batal atau pembatalan, Perjanjian-perjanjian pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap itu atau oleh pihak yang memberikan perizinannya secara tidak bebas karena menderita paksaan atau yang kekurangan syarat objektifnya (sepakat atau kecakapan) dapat dimintakan karena khilaf atau ditipu.
9)	Karena berlakunya suatu syarat batal, Hapusnya perikatan yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika kontrak yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal karena apabila kontrak tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal. Demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, kontrak tersebut dengan sendirinya batal.
10)	Karena lewatnya waktu (Kedaluwarsa). Kadaluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya kontrak antara para pihak.  Hal ini diatur dalam KUHPerdata Pasal 1967 dan seterusnya.
5.	Jenis Kontrak
Jenis kontrak dapat dibagi berdasarkan sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut jenis kontrak berdasarkan pembagiannya:
a.	Kontrak Menurut Sumber Hukumnya. 
Ada beberapa jenis kontrak (perjanjian) dari sumbernya antara lain:
Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
1)	Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik; 
2)	Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban; 
3)	Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan bewijsovereenkomst; 
4)	Perjanjian yang bersumber dari hukum public, yang disebut dengan publieckechtelijk eovereenkomst.
b.	Kontrak Menurut Namanya, Penggolongan berdasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yaitu kontrak nominaat (bernama). Sedangkan kontrak innominaat adalah kontak yang timbul, tumbuh dan berkembang didalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal di KUHPerdata.
c.	Kontrak menurut bentuknya, dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak lisan dan kontrak tulisan. Kontrak lisan adalah kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak (Pasal 1320 KUHPerdata). Kontrak tertulis adalah kontrak yang dibuat para pihak dalam bentuk tulisan. Kontrak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dibawah tangan oleh para pihak. Sedangkan akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris (pejabat).
d.	Kontrak Timbal Balik, ialah perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian ini dibagi 2 yaitu:
1)	Kontrak timbal balik tidak sempurna, menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak sedangkan yang lainnya wajib melakukan sesuatu.
2)	Perjanjian sepihak, merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan kewajiaban-kewajiban hanya bagi satu pihak.
e.	Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan alas Hak yang Membebaninya, perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak. Sedangkan perjanjian dengan alas hak yang membebani merupakan perjanjian, disamping pihak yang satu senantiasa ada prestasi (kontra) dari pihak lain, yang menurut hukum saling berkaitan.
f.	Perjanjian berdasarkan sifatnya, dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaaan (zakelijke overeenkomst) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian, yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.
g.	Perjanjian dari Aspek Larangan, merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yangbertentanga dengan undang undang, kesusilaan, ketertiban umum. Ini disebabpan perjanjian tersebut mengandung praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
Dalam Pengadaan barang/jasa terdapat beberapa jenis kontrak, kontrak tersebut dibedakan atas :
1)	Berdasarkan bentuk imbalan :
a)	Kontrak Lump sum, adalah kontrak pengadaan barang/ jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya di tanggung oleh penyedia barang/ jasa. 
b)	Kontrak Harga satuan, adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan / unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume pekerjaannya masih bersifat pekerjaan sementara, sedangkan pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa. 
c)	Kontrak gabungan Lump sum dengan harga satuan, adalah kontrak yang merupakan gabungan lump sum dan harga satuan dalam suatu pekerjaan yang di perjanjikan.
d)	Kontrak terima jadi (turn key), adalah kontrak pengadaan barang/jasa pemborongan atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentudengan jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh bangunan / kontruksi, peralatan dan jaringan utama maupun penunjangnya dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.
e)	Kontrak persentase, adalah kontrak pelaksanaan jasa konsultasi dibidang konstuksi atau pekerjaan pemborongan tertentu, dimana konsultan yang bersangkutan menerima imbalan jasa berdasarkan persentase tertentu dari nilai pekerjaan fisik kontruksi / pemborongan tersebut.
2)	Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :
a)	Kontrak tahun tunggal adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa 1 (satu) tahun anggaran .
b)	Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggran yang dilakukan atas persetujuan oleh Menteri Keuangan untuk pengadaan yang dibiayai APBD Propinsi, Bupati/Walikota, untuk pengadaan yang dibiayai APBD Kabupaten/ Kota.
3)	Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa :
a)	Kontrak pengadaan tunggal adalah kontrak antara satu unit kerja atau satu proyek dengan penyedia barang/ jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu. 
b)	Kontrak pengadaan bersama adalah kontrak antara beberapa unit kerja atau beberapa proyek dengan penyedia barang/jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dan waktu tertentu sesuai dengan kegiatan bersama yang jelas dari masing-masing unit kerja dan pendanaan bersama yang dituangkan dalam kesempatan bersama.
C.	Tinjauan Umum Hukum Progresif
Studi hubungan antara konfgurasi politik dan karakter produk hukum menghasilkan tesis bahwa setiap produk hukum merupakan percerminan dari konfigurasi politik yang melahirkannya. Artinya setiap muatan produk hukum akan sangat ditentukan oleh visi kelompok dominan (Penguasa). Oleh karena itu, setiap upaya melahirkan hukum-hukum yang berkarakter responsif/populistik harus dimulai dari upaya demokratisasi dalam kehidupan politik.
Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah progress yang artinya maju. Progressive adalah kata sifat, jadi sesuatu yang bersifat maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Pengertian progresif secara harfiah ialah, favouring new, modern ideas, happening or developing steadily (menyokong ke arah yang baru, gagasan modern, peristiwa atau perkembangan yang mantap), atau berhasrat maju, selalu (lebih) maju, meningkat.
Istilah hukum progresif di sini adalah istilah hukum yang diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Satjipto Rahardjo merasa prihatin dengan rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Untuk itu beliau melontarkan suatu pemecahan masalah dengan gagasan tentang hukum progresif.
Adapun pengertian hukum progresif itu sendiri adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan. Pembebasan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia.
Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia. Secara lebih sederhana beliau mengatakan bahwa hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab menurutnya, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat.
Satjipto Rahardjo mencoba menyoroti kondisi di atas ke dalam situasi ilmu-ilmu sosial, termasuk ilmu hukum, meski tidak sedramatis dalam ilmu fisika, tetapi pada dasarnya terjadi perubahan yang fenomenal mengenai hukum yang dirumuskannya dengan kalimat dari yang sederhana menjadi rumit dan dari yang terkotak-kotak menjadi satu kesatuan. Inilah yang disebutnya sebagai pandangan holistik dalam ilmu (hukum). Pandangan holistik tersebut memberikan kesadaran visioner bahwa sesuatu dalam tatanan tertentu memiliki bagian yang saling berkaitan baik dengan bagian lainnya atau dengan keseluruhannya. Misalnya saja untuk memahami manusia secara utuh tidak cukup hanya memahami, mata, telinga, tangan, kaki atau otak saja, tetapi harus dipahami secara menyeluruh
Menurut Satjipto tumbangnya era Newton mengisyaratkan suatu perubahan penting dalam metodologi ilmu dan sebaiknya hukum juga memperhatikannya dengan cermat. Karena adanya kesamaan antara metode Newton yang linier, matematis dan deterministic dengan metode hukum yang analytical-positivism atau rechtdogmatiek yaitu bahwa alam (dalam terminology Newton) atau hukum dalam terminologi positivistic (Kelsen dan Austin) dilihat sebagai suatu sistem yang tersusun logis, teratur dan tanpa cacat.
Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek.
Aliran-aliran tersebut hanya melihat ke dalam hukum dan membicarakan serta melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Hukum progresif bersifat responsif yang mana dalam responsif ini hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri
Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.
Suteki berpendapat bahwa kehidupan manusia bersifat dinamikal. Struktural masyarakat juga berubah berseiring dengan tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan yang tengah terjadi. Perubahan struktur masyarakat pada akhirnya berpengaruh pada kehidupan hukum termasuk pemilihan hukum mana yang sesuai dengan tipe masyarakat tersebut. 
Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses searching for the truth (pencarian kebenaran) yang tidak pernah berhenti. Maka dari itu dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalism hukum yang dalam praktek menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial.  Dalam formalisme, hukum dan penegakannya dengan mata tertutup pun, akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begiktu saja akan diciptakan pula. Formalisme melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukkan kita ke dalam kerangkeng hipokrisi penegakan hukum.
Berdasar asumsi-asumsi di atas maka kriteria hukum progresif adalah:
1.	Mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. 
2.	Memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat. 
3.	Hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik melainkan juga teori. 
4.	Bersifat kritis dan fungsional.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	DESKRIPSI UMUM KASUS 
1.	Social Setting
a.	PT Tesla Mega Perkasa Mandiri
PT Tesla Mega Perkasa Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan barang dan jasa.Salah satu usaha yang saat ini di jalankan oleh PT Tesla Mega Perkasa Mandiri adalah kegiatan perdagangan, baik expor maupun impor barang-barang keperluan untuk alat-alat pelistrikan, supplier berbagai macam komponen-komponen yang dibutuhkan oleh PLN.
PT Tesla Mega Perkasa Mandiri berkedudukan di Kota Semarang, yang berdiri sejak tahun 2016, berdasarkan Akta Pendirian PT Nomor 1011/2016. Sejak berdiri hingga saat ini kegiatan perdagangan barang dan jasa yang dilakukan oleh PT. Tesla Mega Perkasa mandiri termasuk baik.
Saat ini PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri telah melayani beberapa pelanggan baik segmen corporate (perusahaan)maupun kantor-kantor pemerintah, swasta dan BUMN/BUMD. Komitmennya adalah memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan User/pelanggan, sehingga dapat memberikan pemecahan masalah atau solusi yang realistis. Profesionalisme merupakan tuntutan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap karyawan, guna memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pelanggan. Para tenagan ahli yang dimiliki merupakan professional muda yang dikombinasikan dengan beberapa tenaga ahli yang sangat sarat dengan pengalaman dan jam terbang, sehingga menghasilkan kombinasi kerja yang dinamis dan kreatif.
Visi dari perusahaan ini adalah berkomitmen untuk mendedikasikan diri untuk membuat reputasi yang baik dalam pekerjaan proyek yang tepat waktu dan sesuai dengan permintaan serta produk dan pelayanan dengan kualitas tinggi, maka kedepannya bisa dipercaya sebagai sebuah perusahaan yang berdedikasi tinggi serta profesional dalam Pelayanan baikpada sector swasta maupun pemerintah terkait perdagangan produk-produk yang terkait dengan  instrument, electrical dan mechanical di Indonesia
Misi dari PT Tesla Mega Perkasa Mandiri antara lain adalah:
1.	Menjadi perusahaan yang bergerak dalam bidang instrument, electrical dan mechanical yang memberikan kualitas produk dan merek terbaik.
2.	Menjadi perusahaan yang mampu memberikan jasa layanan dan support memuaskankepada setiap mitra bisnis dan usaha.
3.	Menjadi perusahaan mitra bisnis terpercaya bagi konsumen dan stakeholder.

Dengan kekuatan interval, maka akan membuat perusahaan ini semakin kuat dan ditambah dengan pesonil-personil yang berdedikasi dan disiplin yang tinggi serta memilki pengalaman dan menyupervisi dan kerja sama tim maka visi dan misi sebagai perusahaan yang professionalserta bereputasi baik dan bisa sejajar dengan Negara-negara lain yang lebih maju akanterbentuk dengan sendirinya.
Struktur organisasi dari PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri dapat dilihat pada bagan di bawah ini:

Saat ini mitra terbesar yang bekerjasama dengan PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri adalah PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali.

b.	PT Komipo Pembangkit Jawa Bali (PT. KPJB)
Komipo Pembangkitan Jawa Bali yang terletak di desa Tubanan Kecamatan Kembang, Jepara, jawa tengah. Didirikan pada 30 September 2010, PT Komipo Pembangkitan Jawa Bali (Konsorsium Korea Midland Power Co, Ltd dan PT. Pembangkitan Jawa Bali) berjalan di bawah Operasi Ekspansi danPemeliharaan Perjanjian dengan PT. PLN (Persero) Pembangkitan untuk mengoperasikan dan memelihara PLTU.
PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT KPJB) adalah Perusahaanpengoperasi dan Pemeliharaan (O & M) yang ditunjuk oleh PT PLN Pembangkitan untuk mengoperasikan dan memelihara unit pembangkit. PT KPJB berkomitmen untuk menjadi World Class Power Plant O & M yang menjunjung Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar.
Sebagai Operasional dan Pemelihara, PT KPJB bertanggung jawab untuk mengoperasikan pembangkit listrik dan pemeliharaan, penanganan batubara, dermaga dan pelabuhan manajemen di bawah Perjanjian O & M dengan PT PLN (Persero) Dalam melaksanakan O & M Services, KPJB berlaku World Class Standard Manajemen didukung oleh karyawan yang berpengalaman dan kompetensi serta didukung oleh perusahaan induk yang berpengalaman dan terpercaya terlibat dalam bisnis pembangkit listrik.
KOMIPO (Korea Midland Power) bertanggung jawab untuk memasok 13% dari semua tenaga listrik domestik di Republic Korea melalui operasi pembangkit listrik utama di 6 wilayah yang berbeda di seluruh negara termasuk Boryeong Pembangkit Listrik Tenaga Panas Site Divisi. Perusahaan menyediakan jasa pembangunan pabrik dan konsultasi, beroperasi pembangkit listrik termal, dan juga menyediakan perawatan dan perbaikan. KOMIPO menyediakan listrik ke Korea Electric Power Corporation.
PT. Pembangkitan Jawa Bali (PT. PJB) adalah anak perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang didirikan pada tahun 1995. PT. PJB memiliki 6 (enam) UnitPower Plant dengan kapasitas total hingga 6,977 MW terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG), Gas dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTGU) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Saat ini, PT. PJB memperluas bisnisnya terkait dengan pembangkit listrik seperti pembangkit listrik O & M, EPC (Engineering, Procurement and Construction), konsultasi Power Plant, Power Plant pendidikan dan pelatihan,pelatihan energi terbarukan dan lainnya.
Terdapat 8 divisi dalam keorganisasian PT. Komipo Pembangkitan Jawa Bali (PT. KPJB) yaitu Operation Division (divisi operasional), Mechanical Division (divisi mekanikal), Electrical Division (divisi elektrikal), EngineeringDivision (divisi teknis), Jetty and Material Division (divisi dermaga dan material),Human Resource (HR), Finance and Administraasi dan HSE.
B.	Fungsi Asas Kebebasan Berkontrak Dan Implikasi Terhadap Keabsahan Suatu Kontak Perdagangan 
Sebagaimana diketahui dalam literatur hukum perdata, asas kebebasan berkontrak masuk dalam pembahasan hukum perikatan. Hukum perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata yang memuat asas-asas umum dalam empat bab (titel) dan ketentuan-ketentuan khusus dalam limabelas bab. Di Indonesia, kontrak atau perjanjian yang berlaku harus didasarkan pada Buku III KUHPerdata Tentang Perikatan. Menurut pasal 1313 KUHPerdata kontrak atau perjanjian adalah suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.  Pelaksanaan kontrak atau perjanjian ini harus sesuai dengan syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1320 KUH-Perdata, yaitu :
1.	Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya ;
	Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang membuat suatu kontrak merupakan suatu perwujudan dari adanya persesuaian kehendak dari masing-masing pihak.  Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, didukung oleh Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiada kata sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan, maksudnya bahwa antara pihak-pihak dalam suatu perjanjian harus ada persesuaian kehendak tanpa adanya paksaan, kekhilapan dan penipuan.
2.	Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
Kecakapan merupakan syarat utama terjadinya perjanjian, karena orang yang belum cakap hukum tidak dapat melakukan perbuatan hukum. Syarat ini didukung oleh Pasal 1330 KUHPerdata yang menegaskan bahwa cakap (bekwaam) merupakan syarat umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.  Menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seseorang yang dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan sehat akal dan pikiran menurut Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan artinya adalah orang yang mampu untuk melakukan perbuatan hukum, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu artinya orang yang dalam pengampuan seperti orang yang ditahan karena melanggar hukum dilarang melakukan suatu perjanjian atau kontrak.
3.	Suatu hal tertentu ;
Syarat ketiga adalah suatu hal tertentu, syarat ini didukung oleh Pasal 1332 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian, maksudnya bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan sajalah yang dapat dijadikan objek persetujuan. Syarat lainnya yaitu dapat ditentukan jumlah dan jenisnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1333 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok dari suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat itu tidak hanya mengenai obyek tertentu jenisnya, tetapi meliputi juga benda-benda yang jumlahnya pada saat dibuatnya persetujuan belum ditentukan, asal jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.
4.	Suatu sebab yang halal.
	Syarat keempat adalah suatu sebab yang halal, syarat ini didukung oleh Pasal 1335 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan, maksudnya bahwa jenis-jenis perjanjian tertentu yang dengan jelas bertentangan dengan ketertiban umum tidak dibenarkan sama sekali oleh hukum.
Dari rumusan diatas, jelas bahwa suatu perjanjian jual beli harus memenuhi keempat syarat tersebut, ada 2 (dua) syarat yang digolongkan ke dalam syarat sahnya suatu perjanjian yang terdiri dari :
a)	Syarat subyektif terdiri dari kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dan kecakapan hukum, apabila syarat subyektif ini tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan artinya selama para pihak tidak membatalkan perjanjian, maka perjanjian masih tetap berlaku.
b)	Syarat obyektif terdiri dari suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini berhubungan dengan objek yang diperjanjikan dan yang akan dilaksanakan oleh para pihak  sebagai prestasi atau utang dari para pihak, apabila syarat obyektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum yang artinya sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian.
Sementara itu menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.Ketentuan tersebut mengandung asas kebebasan berkontrak maksudnya bahwa setiap orang bebas untuk menentukan bentuk, macam dan isi perjanjian dengan siapapun asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.  Salah satu perwujudan asas kebebasan berkontrak ini yaitu dengan munculnya perjanjian baku (standard of contract), yang mana isi perjanjian tersebut ditentukan oleh salah satu pihak saja, dengan demikian terlihat bahwa unsur kesepakatan dalam perjanjian, seperti itu tidak terpenuhi seutuhnya, karena seseorang dihadapkan pada kondisi harus menerima isi perjanjian dengan segala konsekuensinya, apabila tidak setuju dengan isi perjanjian, maka tidak ada perjanjian antara kedua pihak tersebut, atau dengan kata lain “Take It or Leave It ”.  Asas lain yang terkandung dalam suatu perjanjian adalah :
a)	Asas konsensualisme, yaitu asas tentang kesepakatan, maksudnya adalah perjanjian dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat ;
b)	Asas kepercayaan, yaitu diantara pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini diantara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian memiliki rasa saling percaya ;
c)	Asas kekuatan mengikat, maksudnya adalah para pihak yang membuat perjanjian terikat pada isi perjanjian dan kepatutan ;
d)	Asas persamaan hukum, maksudnya setiap orang dalam hal ini para pihak mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum ;
e)	Asas keseimbangan, maksudnya yaitu dalam pelaksanaan perjanjian harus ada keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian ;
f)	Asas moral, maksudnya yaitu sikap moral yang baik harus menjadi motivasi para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian ;
g)	Asas kepastian hukum, maksudnya yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya ;
h)	Asas kepatuhan, yaitu bahwa isi perjanjian itu tidak hanya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi juga harus sesuai dengan kepatutan, hal ini sesuai dengan Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang ;
i)	Asas kebiasaan, yaitu perjanjian harus mengikuti kebiasaan yang lazim dilakukan, sesuai dengan isi dalam Pasal 1347 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.   
Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata sebagai berikut jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.  Para pihak dalam jual beli ini terdiri dari penjual dan pembeli, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajibannya. Penjual wajib menyerahkan barang sebagai hak pembeli dan pembeli wajib membayar harga barang sesuai perjanjian jual beli sebagai hak penjual.
Berdasarkan asas konsensualisme, kontrak dianggap ada seketika setelah adanya kata sepakat, dalam hal ini kontrak jual beli dianggap terjadi pada saat kedua belah pihak setuju tentang barang dan harga.  Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi bahwa jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.
Apabila melihat pada rumusan dan unsur-unsur kontrak yang telah dijabarkan di atas, maka dapat di jabarkan bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak yang telah dilaksanakan oleh PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali Dan PT Tesla Mega Perkasa Mandiri. Untuk itu penulis melakukan interpretasi terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian sehingga dapat di temukan bagaimana fungsi asas kebebasan berkontrak tersebut apakah terlaksana atau tidak.
Hal utama yang harus dilakukan adalah, mengetahui unsur-unsur pelaksanaan kontrak perdagangan yang diatur dalam KUHPerdata yakni Pasal 1320 syarat sah nya suatu perjanjian.

No
	Syarat Sah Perjanjian/Kontrak Ps. 1320 KUHPerdata	
	Syarat Subjektif	Syarat Objektif	
1	Sepakat antara kedua belah pihak dalam tulisan maupun secara lisan.

Pelaksanaan perjanjian perdagangan barang telah dilakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Pusrchashing Order yang ditulis dalam bentuk dokumen berbahasa Inggris, dan disepakati oleh kedua belah pihak dengan dibuktikan adanya penanda tanganan purchase order tersebut.	Suatu hal tertentu artinya dalam suatu perjanjian, harus jelas barang apa yang di perjual belikan. Pada kasus ini produk yang dijual belikan berupa Machine Laping Tools of Steam Turbin Valves (Almunium 3 pcs, Shaft 2 pcs, Center Plate 3 pcs, Motor Gear Box 1 pcs)	
2	Cakap dalam Bertindak kedua PT Tersebut dalam keadaan baik, dan masih dalam jangka waktu menjalani usaha. Sehingga kedua PT yang bersangkutan benar-benar untuk hal billing tersebut.	Sutu sebab yang halal, artinya barang yang di perdagangkan tersebut tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 	

Tabel ragaan tersebut menggambarkan bahwa unsur perjanjian telah terpenuhi, perjanjian dibuat dalam Bahasa Inggris merupakan kesepakatan kedua belah pihak, yang mana telah disepakati berdasarkan bukti penandatangan Purchase Order yang ada. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjianjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, Tanpa sepakat maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah Contradictio interminis. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (take it or leave it).
Menurut Widodo W, penanda tanganan purchase order tersebut selalu dilakukan sebelum pelaksanaan perjanjian kontrak dan selama ini perjanjian kontrak tersebut tidak pernah dilanggar oleh kedua belah pihak. Widodo menjelaskan bahwa dibuatnya perjanjian kontrak dalam bentuk purchase order yang seluruhnya menggunakan Bahasa Inggris merupakan ketentuan dari KPJB karena dokumen tersebut akan digunakan pula dalam pengadaan barang ke pihak ke tiga di luar Indonesia. Sehingga diwajibkan menggunakan Bahasa Inggris dan telah memenuhi asas kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak ini juga pada era globalisasi telah disepakati sebagai suatu asas hukum dapat dilihat dalam The Unidroit Principles of International Institute Contract yang diselesaikan penyusunannya oleh The International Institute for the univication of Private Law (UNIDROIT) di Roma pada bulan Mei 1994 memuat kebebasan berkontrak sebagai suatu asas dan diatur di dalam Pasal pertama. Selain itu, Commission on Europen Contract Law, sebuah badan yang beranggotakan para ahli hukum dari European Community (sekarang Uni Eropa) telah pula menyelesaikan The principles Of European Contract Law pada tahun 1998 pada Pasal 1.102 mengatur tentang kebebasan berkontrak sebagai suatu asas.
Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Asas ini diimplementasikan pada hukum perjanjian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menentukan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian dengan siapa yang dikehendakinya dan bebas menentukan isi perjanjian yang akan dilakukan. Berdasarkan prinsip asas inilah maka Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka. Asas kebebasan berkontrak pada prinsipnya sebagai sarana hukum yang digunakan subjek hukum untuk memperoleh hak kebendaan dan mengalihkan hak kebendaan demi pemenuhan kebutuhan diri pribadi subjek hukum. Dalam KUHPerdata yang menganut sistem kontinental kebebasan untuk melakukan kontrak dan menentukan isi kontrak dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Wujud kebebasan berkontrak baru dapat diketahui dalam praktiknya pada saat melakukan perjanjian. Dalam memenuhi kebutuhan manusia, termasuk kebutuhan akan benda ekonomi, peranan perjanjian ini sangat penting karena perjanjian oleh hukum disebutkan sebagai titel untuk memperoleh hak kepemilikan.
Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut :
a.	kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian; 
b.	kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian; 
c.	kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang dibuatnya; 
d.	kebebasan untuk menentukan objek perjanjian; 
e.	kebebasan untuk menentukan syarat-syarat suatu perjanjian termasuk kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional).
Meskipun dalam pembuatan Perjanjian atau kontrak di Indonesia mengacu kepada asas kebebasan berkontrak,bukan berarti pembuatan perjanjian atau kontrak bisa dibuat bebas sesuai dengan keinginan dari para pihak. Hukum Perjanjian di Indonesia seperti yang dikatakan pada ruang lingkup diatas mengenai kebebasan dalam Perjanjian tetap ada mengatur batasaan batasan yang mana dapat dan tidak dapat diadakan dalam pembuatan kontrak tersebut di Indonesia.
Dalam Hukum Perjanjian (kontrak), mengenal adanya penghormatan dan pengakuan terhadap prinsip konsensus dan kebebasan para pihak (party autonomy). Syarat-syarat bisnis atau perdagangan dalam Hak dan Kewajiban para pihak seluruhnya diserahkan kepada para pihak dan hukum menghormati kesepakatan ini yang tertuang dalam perjanjian. Meskipun kebebasan para pihak sangatlah esensialnamun kebebasan tersebut ada batas batasnya. Ia tunduk pada berbagai pembatasan yang melingkupinya:
a)	Pembatasan yang utama adalah kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, dan dalam taraf tertentu, dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kesopanan. 
b)	Status dari kontrak itu sendiri. Kontrak dalam perdagangan internasional yang ada unsur asingnya. Artinya kontrak tersebut meskipun di bidang perdagangan internasional paling tidak tunduk dan dibatasi oleh hukum nasional (suatu negara tertentu). 
c)	Kebebasan berkontrak dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia juga tidak boleh bertentangan dengan undang undang, kepatutan/kesusilaan dan ketertiban umum.
d)	Mengikatnya para pihak adalah kesepakatan-kesepakatan atau kebiasaan dagang yang sebelumnya dilakukan oleh para pihak yang bersangkutan. Daya mengikat kesepakatan-kesepakatan meskipun tidak tertulis, tetapi mengikat, sebagai berikut:
“In addition to the contractual terms agreed by the parties, the course of past dealings between traders may result in terms becoming part of an agreement between them. These past dealings, or trade usages between the parties, may apply to the contractual relationship despite their not being incorporated into it in written form”
(Selain persyaratan kontrak yang telah disepakati olehpara pihak, bagian selama hubungan antara trader dapat mengakibatkan syarat-syarat yang menjadi bagian dari kesepakatan antara mereka.Terakhir transaksi, atau penggunaan perdagangan antara para pihak, ini mungkin berlaku untuk hubungan kontrak meskipun mereka tidak sedang dimasukkan ke dalamnya dalam bentuk tertulis).

Pencapaian tujuan suatu perjanjian dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan yakni dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam kontrak bisnis merupakan instrumen terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan dalam bentuk pembagian barang dan jasa. Ratio (dasar pemikiran) kontrak merujuk pada tujuan terjadinya pergeseran harta kekayaan secara adil (gerechtvaardigde) dan memunculkan akibat hukum terjadinya pengayaan para pihak secara adil (perjanjian pada prinsipnya mengakibatkan pengayaan secara legal). Kontrak mengejawantahkan ke dalam maksud dan tujuan “menciptakan keadaan yang lebih baik (een beter leven brengen) bagi kedua belah pihak. Agar pertukaran sebagai pengayaan yang adil, dapat dipandang sebagai fair exchange, maka suatu prestasi harus diimbangi dengan kontraprestasi. Pertukaran secara timbal balik merupakan konsep kunci bagi terciptanya keadilan di atas.
Dalam menyusun kontrak penjualan (sales contract) relevan untuk diperhatikan antara lain: 
1.	Uraian barang-barang (description of goods), harus dibuat sejelas-jelasnya oleh kedua belah pihak baik pembeli maupun penjual. Bilamana barang tersebut sudah mempunyai mutu baku internasional (International Standard Quality), maka dalam menentukan mutu disebutkan mutu baku ini, misalnya karet alam, gula, kapas dan sebagainya. Mengenai industri, di samping keterangan tehnik (technical spesification), harus disebutkan nama pabriknya, seperti Singer, Philips, Siemens, dengan melampirkan brochure atau leaflet. Dalam kontrak ini menyebutkan bahwa  yang dimaksud barang-barang tersebut yaitu “machine lapping main turbine valve (alumunium 3 pcs, shaft 2 pcs, center plate 3 pcs, motor gearbox 1 pc)”;
2.	Jumlah barang (Quantity), penetapan istilah mengenai kuantum (jumlah barang) harus jelas sehingga tidak mungkin timbul perselisihan tafsiran. Sebagaimana diketahui terdapat bermacam-macam satuan hitung, sehingga dalam hal ini perlu disebutkan dengan lengkap dan sempurna satuan hitung yang dimaksudkan. Dalam kontrak menyebutkan bahwa jumlah barang tersebut sebanyak 1 lot
3.	Harga (price), dalam menentukan harga jual beli, di samping jenis mata uang, harus jelas syarat-syarat penyerahannya harus tegas. Mengenai jenis mata uang harus ditegaskan, misalnya English Pound Sterling, Australian Dollar (A.$), United States Dollar (US$), Singapore Dollar (S$), Hongkong Dollar (H$), Uni Eropa (Euro). Dalam kontrak menyebutkan bahwa dalam menentukan harga barang yaitu dengan melihat unit price-nya dan VAT-nya sehingga muncul harga barang sebesar 208.670.000
4.	Tempat penyerahan barang (place of deliver), syarat penyerahan barang harus ditentukan secara tepat karena kaitannya untuk menentukan harga dari suatu transaksi, di samping syarat penyerahan barang harus dijelaskan, nama tempat, penyerahan itu akan dilakukan secara langsung. Ini penting untuk mengetahui batas tanggung jawab masing-masing pihak penjual maupun pembeli. Dalam kontrak ini menyebutkan bahwa tempat penyerahan barang di “ PT. KPJB at PLTU  unit 3 & 4  pada tanggal July 24,2017”
Tujuan pokok memilih menentukan syarat di atas adalah untuk menentukan pada titik atau tempat mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan “penyerahan” barang secara yuridis kepada pembeli “titik” atau “tempat” penyerahan itu, juga merupakan titik batas di mana resiko atas barang (terhadap kehilangan, kerusakan pengangkutan lanjutan dan biaya penimbunan) dari penjual berakhir, dan dari “titik” atau “tempat” itu pula pembeli mulai memikul resiko atas barang itu.
Maka kekuatan mengikat suatu kontrak yaitu perjanjian dengan ungkapan kehendak yang dinyatakan dengan penawaran dan penerimaan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat kontraktual. Penawaran dan permintaan mengandung suatu janji. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu terhadap lainnya. Pentingnya perbuatan dalam bentuk berjanji, yang dalam dirinya sendiri mengimplikasikan kekuatan mengikat, dalam makna yang terkandung dalam dirinya sendiri. Janji adalah faktor potensial, titik taut yang sesungguhnya dikehendaki ataupun sepatutnya dimaksud para pihak dalam rangka menegaskan hubungan hukum tertentu (terikat pada kata dan perbuatan, dan kemampuan mewujudkannya).
Setelah kontrak bisnis disepakati oleh kedua belah pihak, maka akan timbul undang-undang atau hukum yang hanya berlaku untuk kedua pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjianatau kontrak bisnis internasional. Bermuatan ketentuan yang “mengikat” adanya akibat hukum bagi kedua belah pihak, maka timbullah “Hukum Perdagangan”. Lahirnya “Hukum” akan menjadi ekspresi atau pencerminan aspirasi dari pihak-pihak pelaku bisnis untuk perlindungan hak-hak dan kepentingan kedua belah pihak, dengan norma-norma yang bermuatan sanksi bagi pihak yang melakukan wanprestasi. 
Kesemuanya mencerminkan “rule of the game” yang jelas dan rinci. Maka dari itu mengenai tanggung jawab dan syarat perdagangan untuk menentukan titik atau tempat dimana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang “secara fisik dan yuridis” kepada pembeli. Syarat perdagangan dalam hukum kontrak perdagangan adalah: untuk menentukan titik atau tempat di mana penjual harus memenuhi kewajibannya melakukan penyerahan barang secara fisik dan yuridis kepada pembeli. Untuk itu kontrak bisnis harus diawali dengan kecermatan masing-masing pihak untuk mempelajari klausula kontrak, yang pada umumnya berdasarkan kontrak atau perjanjian baku (berstandar). Kecermatan dan kehati-hatian masing-masing pihak adalah faktor antisipatif yang bijaksana.
C.	Penggunaan Bahasa Dalam Pembuatan Kontrak Perdagangan Dan Implikasi Terhadap Keabsahan Sebuah Kontrak
Sebelum adanya pengaturan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009, tidak ada kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia dalam setiap Nota Kesepahaman dan Kontrak perorangan. Seluruh pengaturan mengenai perjanjian masih murni menggunakan ketentuan didalam KUHPerdata, yang mana aturan-aturan atau Pasal dalam suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak akan berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak yang dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yangditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Terlihat jelas pada paragraf diatas bahwa kesepakatan tersebut yang menekankan terhadap sahnya suatu kontraklah yang akan membuat aturan-aturan yang dicapai dapat berlaku mengikat kepada para pihak dalam kontrak tersebut, bukan suatu kewajiban untuk menggunakan Bahasa Indonesia, yang mana diperkuat lagi jika telah memenuhi 4 syarat seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu :
5.	Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 
6.	Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
7.	Suatu pokok persoalan tertentu; 
8.	Suatu sebab yang tidak terlarang.
Apabila syarat objektif tidak di penuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum (void ab initio) adalah perjanjian yang dari semula sudah batal, berarti perjanjian itu dianggap tidak pernah ada. Sedangkan apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya. Perjanjian yang dapat dimintakan pembatalannya (voidable) adalah perjanjian yang dari semula berlaku tetapi perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya dan bila tidak dimintakan pembatalannya maka perjanjian itu tetap berlaku.
Sahnya Perjanjian Berbahasa Asing Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan diatur dalam Pasal 31 yang berbunyi:
1)	“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia. 
2)	Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

Jika hendak menafsirkan dari ayat tersebut di atas, maka penggunaan Bahasa Negara dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian adalah menjadi wajib apabila pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut melibatkan:
a.	Lembaga Negara; 
b.	Instansi Pemerintah RI; 
c.	Lembaga Swasta Indonesia; atau 
d.	Perseorangan Warga Negara Indonesia.
Secara a contrario, dapat disimpulkan jika tidak melibatkan salah satu dari keempat unsur di atas, maka Bahasa Indonesia tidak wajib digunakan dalam pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian. Atas Nota Kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan pihak asing, maka ketentuannya: Selain ditulis dalam Bahasa Indonesia, juga:
a.	Dalam Bahasa Nasional Pihak Asing tersebut; dan/atau 
b.	Dalam Bahasa Inggris
Dengan demikian, dalam ayat ini bisa diberlakukan 2 (dua) ketentuan, jika kita merujuk kata-kata “dan/atau” , yaitu sebagai berikut:
1)	Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 2 bahasa, yaitu: Bahasa Indonesia dan Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan. 
2)	Pembuatan Nota Kesepahaman atau Perjanjian tersebut, menggunakan 3 bahasa; yaitu: Bahasa Indonesia, Bahasa Nasional Negara asing yang bersangkutan, serta Bahasa Inggris.
Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut, yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam ayat (1) pasal itu adalah termasuk perjanjian internasional, yaitu setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh pemerintah dan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain. Perjanjian internasional ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa negara lain, dan/atau bahasa Inggris; khusus dalam perjanjian dengan organisasi internasional yang digunakan adalah bahasa-bahasa organisasi internasional. Lebih lanjut penjelasan ayat (2) dari pasal itu menyebutkan bahwasanya dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya.

1.	Implikasi Perjanjian Menggunakan Bahasa Inggris dianggap Batal Demi Hukum
Secara substansial, ada beberapa pengaturan yang menonjol dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini, yang antara lain adalah sebagai berikut:
a)	Dimuatnya ketentuan pidana bagi siapa saja yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan terkait tata cara penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsan. 
b)	Undang-undang itu memberikan kepastian perlindungan hukum terhadap pengembangan, pembinaan, serta perlindungan, tidak hanya bagi bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga bahasa daerah. 
c)	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 secara yuridis memberikan kepastian hukum untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Upaya itu dilatarbelakangi besarnya jumlah penutur bahasa Melayu (asal mula bahasa Indonesia) di dunia. Berdasarkan statistik penggunaan bahasa di dunia, jumlah penutur bahasa Melayu diperkirakan mencapai 400 juta orang. Selain itu, bahasa Melayu merupakan bahasa keempat dalam urutan jumlah penutur bahasa-bahasa di dunia setelah bahasa Mandain, bahasa Inggris, dan bahasa Hindi.
d)	Undang-undang itu mengamanatkan pembentukan lembaga kebahasaan yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengembangkan, membina, serta melindungi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
Dari keempat pengaturan yang secara substansial menonjol dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut di atas, pengaturan yang perlu mendapat perhatian lebih adalah pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan bahasa; dalam hal ini bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan bangsa Indonesia dan dipergunakan secara terusmenerus. Di samping itu, bahasa Indonesia juga memiliki banyak fungsi dalam kehidupan bernegara di Indonesia, yaitu fungsi sebagai:
a)	Jati diri bangsa; 
b)	Kebanggan nasional; 
c)	Sarana pemersatu berbagai suku bangsa; 
d)	Sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah; 
e)	Bahasa resmi kenegaraan; 
f)	Pengantar pendidikan; 
g)	Komunikasi tingkat nasional; 
h)	Transaksi dan dokumentasi niaga; 
i)	Sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.
Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara. Penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa yang dimaksud dengan dokumen resmi negara adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, putusan pengadilan. Poin yang perlu digarisbawahi dari penjelasan pasal tersebut adalah “surat perjanjian.” Dengan adanya pasal ini maka untuk seterusnya seluruh surat perjanjian yang tunduk pada Hukum Indonesia wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
Pertanyaan pada penelitian ini adalah, apakah dengan dibuatnya perjanjian menggunakan Bahasa Inggris, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut maka penulis melakukan analisis terhadap unsur-unsur pada Pasal 27 maupun Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut.
Apabila dilihat dari isinya dikenal tiga jenis kaedah hukum, yaitu berisi suruhan atau perintah, larangan, dan perkenan (dibolehkan)Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 ini termasuk ke dalam jenis kaidah yang berupa suruhan atau perintah karena dalam pasal tersebut undang-undang memerintahkan dilaksanakannya kewajiban menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh pihak Indonesia, baik itu lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia.
Selain karena pasal tersebut berupa perintah, adanya unsur kepentingan umum yang terkandung dalam pasal itu juga menjadikannya sebagai suatu kaidah yang memaksa atau bersifat imperatif. Menurut Pasal 23 Algemene Bepalingen van wetgeving voor Indonesie (AB) Staatsblad 1847 Nomor 23, suatu undang-undang memaksa atau bersifat imperatif bilamana undang-undang tersebut berhubungan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.
Berdasarkan semangat nasionalisme, jelaslah kiranya bahwa ada suatu ketertiban umum yang ingin dicapai dan kepentingan umum yang ingin diperhatikan. Sebagaimana perkembangan dewasa ini, semua peraturan yang menurut pembentuk undang-undang menyentuh kepentingan umum biasanya bersifat memaksa. Maka dari itu, semakin meyakinkanlah undang-undang ini sebagai kaidah hukum yang bersifat memaksa karena ada pihak-pihak yang ingin dilindungi dari terjadinya kesalahpahaman akan perjanjian yang akan mereka sepakati yang berarti adanya kepentingan umum di dalam undang-undang tersebut.
Di samping sifatnya yang memaksa, kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini juga bersifat normatif. Kaidah hukum normatif merupakan kaidah hukum yang menciptakan kewajiban-kewajiban bagi subjek hukum dalam bentuk perintah atau larangan.Dengan adanya kata “wajib” dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut, maka tidak meragukan lagi bila ketentuan dalam pasal tersebut juga bersifat normatif.
Sebagai kaidah hukum yang berupa perintah serta bersifat imperatif dan normatif, akan sangat sulit menghindari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia ini. Tidak bisa tidak kewajiban tersebut wajib dilaksanakan. Apabila suatu perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut berusaha menghindari kewajiban yang ada; sehingga akan ada suatu konsekuensi hukum yang harus diterima oleh perjanjian itu.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak mengatur mengenai konsekuensi hukum atau sanksi yang dapat menimpa suatu perjanjian yang tidak menjalankan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia.Namun, dengan menggunakan teori penafsiran undang-undang, konsekuensi atau akibat hukum itu sekiranya dapat diketahui. Teori penafsiran undang-undang yang digunakan adalah penafsiran sistematikal. Menurut penafsiran sistematikal, tidak sebuah pun dari peraturan dapat ditafsirkan seolah-olah berdiri sendiri.
Begitu pula yang terjadi pada UU Nomor 24 Tahun 2009 ini, ia tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, sudah tepat bila dirujuk Buku III KUHPerdata yang pada salah satu bagiannya mengatur mengenai syarat-syarat sah perjanjian untuk dapat mengetahui akibat hukum apa yang akan menimpa perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut. Dengan melihat dari sudut pandang keharusan suatu perjanjian memenuhi seluruh syarat-syarat sah perjanjian untuk dapat perjanjian itu dikatakan sah, maka perjanjian yang melanggar kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu dapat dinyatakan batal demi hukum.
Salah satu dari syarat-syarat sah perjanjian tersebut adalah sebab (causa) yang halal. Pasal 1337 KUHPerdata menetapkan sebab (causa) apa saja yang terlarang, yang salah satunya adalah sebab (causa) yang dilarang oleh undangundang. UU Nomor 24 Tahun 2009, dalam Pasal 27 dan Pasal 31, memang tidak secara eksplisit menyebutkan “dilarang untuk tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam perjanjian”. Akan tetapi, sebagai suatu kaidah yang berupa perintah, sebenarnya secara tidak langsung ada larangan untuk tidak tak mematuhi perintah dalam pasal tersebut. Maka dari itu, bila perintah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu tidak dijalankan, perjanjian itu dapat diklasifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung suatu sebab (causa) terlarang. 
Di samping itu, sebagai peraturan yang juga mengedepankan kepentingan umum, tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berarti telah pula bertentangan dengan ketertiban umum. Suatu perjanjian yang bertentangan dengan ketertiban umum berarti mengandung sebab (causa) terlarang. Dari uraian tersebut di atas, tidak dilaksanakannya kewajiban penggunaan bahasa Indonesia menyebabkan suatu perjanjian memiliki dua sebab (causa) terlarang, yaitu bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan ketertiban umum. Bilamana suatu perjanjian ternyata memiliki sebab (causa) terlarang, maka perjanjian itu telah tidak memenuhi salah satu syarat dari syarat-syarat sah perjanjian yang ada; yaitu sebab (causa) yang halal.Karena sebab (causa) yang halal termasuk dalam klasifikasi syarat-syarat objektif suatu perjanjian, tidak terpenuhinya syarat tersebut menyebabkan perjanjian batal demi hukum.
Salah satu ahli hukum yakni Fernando Manullang menyatakan pendapatnya yang tercantum Pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/PDT/2015 yang mengatakankata “wajib” tidak identik dengan sanksi. Menurutnya, jika suatu hukumtidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak terdapat sanksi sehingga tidaksempurna dan tidak dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar untuk menjadi syarat batal demi hukum suatu perjanjian;
Pendapat ini juga di kuatkan oleh Hikmahanto Juwana bahwa Penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian tidak serta merta membuat Perjanjian batal demi hukum, dalam makalahnya yang berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional”dalam Seminar ”Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha. Pertama, kata wajib dalam Pasal 31 tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan Bahasa Indonesia atau yang memakai dua bahasa. Kata Wajib disini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak
2.	Implikasi Perjanjian Menggunakan Bahasa Inggris dianggap Dapat Dibatalkan
Pada sub sebelumnya dijabarkan pendapat yang menyatakan perjanjian batal demi hukum mendasarkan pemikirannya pada tidak terpenuhinya syarat objektif dari suatu perjanjian, pendapat yang mengatakan bahwa perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban penggunaan bahasa Indonesia itu dapat dibatalkan mendasarkan pemikirannya pada tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif dari syarat-syarat sah perjanjian. Salah satu syarat subjektif itu adalah “sepakat”. Sepakat merupakan komponen penting dan bahkan komponen utama dari suatu perjanjian. Tidak mungkin rasanya bila suatu perjanjian dibuat tanpa adanya kata sepakat dari kedua belah pihak karena suatu perjanjian itu sebenarnya adalah suatu peristiwa di mana para pihak yang membuat perjanjian tersebut sepakat untuk saling berjanji untuk memenuhi prestasi, baik itu melaksanakan sesuatu, memberikan sesuatu, atau tidak melaksanakan sesuatu. Namun, pada dasarnya terdapat kemungkinan “sepakat” itu diberikan dalam keadaan tidak bebas.
Kata “sepakat” itu diberikan dalam keadaan bebas yang artinya “sepakat” itu diberikan tanpa adanya paksaan, kekhilafan, atau pun penipuan.Apabila kesepakatan diberikan salah satu pihak karena dipaksa –baik oleh pihak lain atau pihak ketiga–, atau karena khilaf, atau karena ditipu oleh pihak lain; maka ia memperoleh hak untuk meminta perjanjian yang ia sepakati sebelumnya itu untuk dibatalkan.
Perusahaan atau pihak yang berasal dari Indonesia yang membuat perjanjian tidak dalam Bahasa Indonesia dapat memenuhi unsur kekhilafan bilamana pihak yang bersangkutan mengaku bahwa ia sebenarnya kurang atau bahkan tidak memahami bahasa asing yang dipergunakan dalam perjanjian tersebut, sehingga ia dapat saja mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada majelis hakim dengan alasan kekhilafan itu. Ketika mengajukan permohonan pembatalan perjanjian kepada pengadilan, ia dapat menggunakan alasan tidak begitu memahami perjanjian yang dimaksud karena perjanjian tersebut ditulis dalam bahasa yang sulit atau bahkan tidak ia mengerti. Karena tidak begitu memahami apa yang dimaksudkan dalam perjanjian tersebut, ia berada dalam kondisi khilaf ketika menyepakati perjanjian tersebut. Majelis hakim yang menerima permintaan pembatalan perjanjian dengan alasan seperti diuraikan di atas dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan dasar terpenuhinya unsur-unsur yang mengakibatkan “sepakat” yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan menjadi tidak sah, yaitu adanya kekhilafan. Jadi, majelis hakim tidak membatalkan perjanjian tersebut karena tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tetapi karena ada unsur kekhilafan dari salah satu pihak ketika menyepakati perjanjian tersebut.
Pada titik ini muncullah tanda tanya mengenai manfaat sebenarnya dari kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut sebab sesungguhnya dalam bahasa apapun perjanjian itu dibuat tidak menjadi suatu masalah yang berarti sepanjang para pihak yang terlibat di dalamnya memahami perjanjian tersebut dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan, kekhilafan, atau pun penipuan. Hal ini pun sebenarnya sejalan dengan maksud dari pembentuk undang-undang ketika mengatur ketentuan ini, yaitu demi menghindarkan kesalah pahaman pihak Indonesia yang mengadakan perjanjian dengan pihak asing. Memang ada semangat nasionalisme yang juga ingin diwujudkan oleh pembentuk undang-undang, tetapi inti dari ketentuan itu sebenarnya untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.
Apabila mengacu pada teori penafsiran undang-undang yang membatasi penafsiran undang-undang pada kehendak pembentuk undang-undang, tidaklah mengherankan bila ada pihak-pihak yang berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam suatu perjanjian bukan menjadi suatu masalah sepanjang para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut memiliki pemahaman yang sama terhadap setiap klausula dalam perjanjian itu dan sepakat mengadakan perjanjian.
3.	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor MA Nomor 1572 K/Pdt/2015
Pada 31 Agustus 2015 lalu, Mahkamah Agung (MA) telah memutuskan Loan Agreement antara Nine AM Ltd. dan PT. Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) batal demi hukum karena melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, terkait penggunaan bahasa dalam kontrak dengan pihak asing.
MA dalam putusannya telah menguatkan 2 (dua) putusan pada tingkat peradilan sebelumnya yaitu pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 48/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 7 Mei 2014 dan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 451/PDT.G/2013/PN.JKT.BRT tertanggal 20 Juni 2013, yang menyatakan Perjanjian Kredit antara Nine AM Ltd dan BKPL tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum.
Pada tahun 2010, antara Nine AM Ltd., dengan BKPL telah bmengadakan kesepakatan yang termuat dalam Loan Agreement tertanggal 23 April 2010. Berdasarkan Perjanjian tersebut BKPL menerima pinjaman dana dari Nine AM Ltd.  senilai US$ 4.422.000,-. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris tanpa ada penjelasannya dalam bahasa Indonesia.
Dalam Pasal 18 Loan Agreement tersebut diatur memgenai pilihan hukum yang dipilih para pihak, ditentukan perjanjian tersebut diatur dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di indonesia dan menggunakan domisili hukum di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
Untuk menjamin terlaksanannya perjanjian tersebut, BKPL memberikan jaminan fidusia berupa 6 unit truk caterpillar model 775 off highway kepada Nine AM Ltd, yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda, No. 33  tertanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta. Berbeda dengan perjanjian pokoknya, perjanjian jaminan fiducia tersebut dibuat dalam Bahasa Indonesia.
Setelah kontrak tersebut berjalan 2 tahun yaitu pada tahun 2012, BKPL mengajukan gugatan kepada Nine AM Ltd., dengan tuntutan Loan Agreement tertanggal 23 April 2010 batal demi hukum karena Loan Agreement tersebut dibuat dalam bahasa inggris tanpa ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Menurut BKPL, hal tersebut bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (UU Bahasa).
BKPL menyatakan Loan Agreement tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata.
Dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa diatur, dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia wajib menggunakan bahasa indonesia. Apabila perjanjian tersebut melibatkan pihak asing maka ditulis juga dalam bahasa asing dan/atau bahasa inggris.
Majelis Hakim dalam putusannya tersebut mengenyampingkan adanya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No. M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, perihal: Klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2009. Dalam surat tersebut Menteri Hukum dan HAM berpendapat penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil yang ditentukan dalam UU No. 24 tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden. Akan adanya Peraturan Presiden tersebut sebagaiman termuat dalam Pasal 40 UU Bahasa, yaitu “ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden.”
Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan, peraturan presiden tersebut nantinya tidak dapat melumpuhkan kata-kata “wajib” sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) UU Bahasa, karena Peraturan Presiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari UU.
Demikian pula dengan surat dari Menteri Hukum dan Ham tersebut, tidak dapat mengalahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU. Dengan demikian karena Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa indonesia maka bertentangan dengan UU Bahasa sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengan sebab yang terlarang.
Selain menyatakan perjanjian pokok Loan Agreement batal demi hukum, MA juga membatalkan Perjanjian Jaminan Fidusia yang merupakan perjanjian accesoir dari Loan Agreement tersebut. Selain itu BKPL selaku Penggugat diwajibkan untuk mengembalikan sisa uang pinjaman yang telah diperolehnya dari Nine AM Ltd. yaitu sebesar USD 115.540.
Kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia di dalam perjanjian memang telah diatur tegas di dalam Undang-Undang Bahasa, namun tidak ada ketentuan mengenai sanksi akan batalnya suatu perjanjian jika dibuat dalam bahasa lain selain Bahasa indonesia.
Menurut Agustinus Pohan :
"Dalam hukum acara kita menggunakan bahasa Indonesia, baik pidana maupun perdata. Masalah kontrak atau dokumen dalam bahasa Inggris, saya pikir tidak jadi masalah, karena toh nanti diminta juga diterjemahkan dokumen itu oleh ahli bahasa,"

Namun Majelis Hakim berpendapat lain, adapun pertimbangan hukum dalam Putusan MA yang menolak permohonan kasasi dari NINE AM, Ltd sebagai berikut:
-Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang mengsyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia;
-Bahwa faktanya Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/Loan Agreement a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 juncto Pasal 1337 KUHPerdata perjanjian tersebut batal demi hukum;
-Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINE AM, LTD. tersebut harus ditolak;
Dalam pertimbangan hakim tersebut, dapat dilihat bahwa Putusan yang diambil tidak melihat kepada substansi dari sengketa perkara yaitu pelaksanaan Loan Agreement tersebut, melainkan hakim langsung menyoroti bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam bahasa Inggris sehingga dinyatakan oleh hakim bertentangan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009.
Sebagai dasar untuk membatalkannya, hakim berpendapat bahwa perjanjian tersebut bertentangan dengan “sebab yang halal” sebagai salah satu syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang mana hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1335 jo. Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1335 KUHPerdata
Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.
Pasal 1335 KUHPerdata
Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.
Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam perjanjian dengan pihak Indonesia, telah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga “Loan Agreement” tersebut dinyatakan dibuat berdasarkan sebab yang terlarang. Pertimbangan hukum ini yang dijadikan dasar bagi hakim untuk menyatakan batal demi hukum suatu perjanjian dengan pihak (perorangan atau badan hukum) Indonesia yang hanya dibuat dalam Bahasa Inggris..
Berdasarkan logika hukum yang diambil hakim dalam Putusan MA tersebut, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dapat kita tarik kesimpulan sebagai berikut:
1.	Segala bentuk perjanjian yang dibuat dengan pihak Indonesia (lembaga negara, badan Hukum Indonesia atau perorangan Warga Negara Indonesia, agar mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum harus dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2.	Makna kata “ditulis juga” dalam Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009, harus ditafsirkan bahwa apabila akan ditulis juga dalam Bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya) maka bahasa Indonesia tetap harus dituliskan juga. Dalam kata lain perjanjian harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk dua bahasa (bilingual) pada naskah aslinya.
Dari kesimpulan tersebut, dapat kita lihat pentingnya suatu proses penerjemahan perjanjian atau dokumen hukum yang bertujuan untuk mengikat yang salah satu pihaknya adalah pihak Indonesia. Bagaimana jika seorang pembuat atau penyusun perjanjian tidak memiliki kemampuan yang baik dalam menerjemahkan kata-kata secara baik dari bahasa Indonesia ke Bahasa Asing atau sebaliknya.
Di sini kita lihat pentingnya peran seorang penerjemah (translator) ataupun penerjemah tersumpah (sworn translator) untuk membantu pembuat atau penyusun perjanjian untuk menerjemahkan isi dari perjanjian dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (atau bahasa asing lainnya) untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, sehingga perjanjian mengikat secara sah dan memiliki kekuatan hukum menurut hukum Indonesia.
D.	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Sebagai Akibat Dari Batalnya Kontrak Yang Melanggar Undang-Undang Bahasa 
Kasus yang diangkat pada penulisan tesis ini merupakan kasus yang sedang terjadi pada saat ini, sebagaimana telah dijabarkan pada Bab sebelumnya. Kasus bermula saat adanya kerjasama antara PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri yang merupakan supplier peralatan electrical dan mechanical yang dibutuhkan dalam pengoperasian tenaga listrik pada PT. PLN Persero.
Untuk menjalankan segala operasi pembangkit listrik tersebut PT. PLN Membutuhkan peralatan-peralatan dan komponen-komponen pelistrikan yang harus selalu siap saat dibutuhkan dengan stok yang cukup. Untuk itu PT. PLN Menunjuk PT Komipo Jawa Bali (PT. KPJB) untuk mengoperasikan dan memelihara unit tersebut.
Agar persediaan komponen-komponen tersebut bisa tersedia maka PT. KPJB mengadakan kerjasama, salah satunya dengan PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri suatu perusahaan perdagangan yang memiliki kegiatan perdagangan alat-alat electrical dan mechanical yang dibutuhkan oleh PT. KPJB.
Kesepakatan antara kedua perusahaan tersebut dituangkan dalam bentuk purchase order atau dokumen pemesanan atas barang berupa Machine Laping Tools of Steam Turbin Valves For 2017, Steam Turbin Class H Overhauel. Kerjasama tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris, agar dipahami oleh kedua belah pihak, walaupun PT KPJB Berdomisili di Indonesia, namun pekerja yang ada saat ini merupakan pekerja-pekerja dari Korea, dan Indonesia.
Hal yang menjadi kasus pada perjanjian tersebut adalah, terjadinya keterlambatan pengiriman barang oleh PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri, dimana keterlambatan tersebut terjadi diluar kendali PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri. Hal ini mengakibatkan perusahaan melanggar perjanjian dalam purchase order tersebut. Adapun hal yang dilanggar adalah sebagai berikut:
“delivery completion shall be completed to the place designated by PT.KPJB not latter than July 24 2017, with closing time 02:00 pm” bunyi kontrak ini jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah sebagai berikut: pengiriman barang harus sudah terpenuhi dan diterima oleh PT. KPJB maksimal pada tanggal 24 Juli 2017, dengan waktu terakhir pada pukul 02:00 siang

Pada pelaksanaannya ternyata seluruh barang tersebut baru sampai kepada PT KPJB pada tanggal 26 Juli 2017. Artinya terjadi keterlambatan pengiriman selama 2 hari, oleh karena sparepart tersebut adalah critical sparepart yang dipesan agar dapat menggantikan sparepart lama yang telah rusak pada outage atau overhaule yang sudah ditentukan dan dijadwalkan penggantiannya, maka keterlambatan tersebut mengakibatkan waktu shut down diperpanjang 2 hari sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT.KPJB.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, PT. KPJB menempuh langkah musyawarah di antara kedua belah pihak. Adapun langkah penyelesaian masalah yang telah ditempuh antara lain :
Waktu	Upaya Penyelesaian	Hasil	
15-08-2017	Mediasi :
PT KPJB dihadiri oleh J. Wahyudi

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dihadiri Oleh Widodo W.

Pihak ke III adalah 
Perwakilan PT PLN Persero
Sebagai mediator	PT KPJB mengajukan nilai ganti kerugian

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri menolak, dan mengajukan pertimbangan bahwa masalah yang terjadi adalah force majeure, dan mengajukan pertimbangan bahwa kegiatan perjanjian ini dapat dianggap batal demi hukum karena melanggar Pasal 31 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009. Perjanjian tersebut dibuat dalam Bahasa Inggris dan putusan MA menjadi acuan bagi PT Tesla Mega Perkasa Mandiri. PT Tesla Mega Perkasa Mandiri mengajukan untuk berdiskusi kembali untuk membahas hal tersebut.	
20-08-2017	Mediasi :
PT KPJB dihadiri oleh J. Wahyudi

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dihadiri Oleh Widodo W.

Pihak ke III adalah 
Perwakilan PT PLN Persero
Sebagai mediator	Pertemuan kedua dilaksanakan di kantor PT KPJB di Jepara, dengan harapan kedua belah pihak dapat menentukan penyelesaian bersama, dengan pertimbanganan win-win solution.
Pada pertumuan kali ini PT KPJB diminta untuk menjelaskan rincian kerugian yang dialami selama 2 hari.

Sedangkan PT Tesla Mega Perkasa Mandiri diminta untuk menjelaskan alasan keterlambatan pengiriman barang.

Pada saat itu juga diketahui bahwa keterlambatan pengiriman dikarenakan terjadi kerusakan pada armada kapal pengangkutan container di Guangzou, China dan harus diperbaiki. Karena hal tersebut maka terjadi keterlambatan pengiriman pada tempat sebagaimana di tetapkan dalam purchase order.

Kedua belah pihak meminta waktu kembali untuk mendiskusikan hasil mediasi ini kepada pimpinan masing-masing perusahaan. Hingga saat ini kedua belah pihak masih bertahan untuk mencari penyelesaian dengan musyawarah dan tidak menyelesaikan permasalahan ini di jalur hukum.	
12-10-2017	Mediasi :
PT KPJB dihadiri oleh J. Wahyudi

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dihadiri Oleh Widodo W.

Pihak ke III adalah 
Perwakilan PT PLN Persero
Sebagai mediator	Pertemuan Ketiga dilaksanakan di Kantor PT. PLN Persero 

Penyelesaian masalah ini mulai terurai dengan adanya pernyataan sikap dari PT KPJB bahwa kompensasi untuk kerugian yang sudah terjadi nominalnya telah ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak.

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri tidak menggunakan putusan MA sebagai dasar perlindungan bagi masalah ini.

Tidak ada seorang pun yang menginginkan kejadian ini terjadi, bahkan tidak ada satu pihak pun yang menginginkan hubungan kerjasama rusak akibat permasalahan ini. 

Berdasarkan pertimbangan sosial dan dampak kerjasama dalam jangka waktu yang panjang, maka kedua belah pihak sepakat untuk membahas bagaimana penyelesaian kompensasi yang telah disepakati tersebut.

PT KPJB beranggapan bahwa keterlambatan murni karena kendala teknis pengiriman tanpa ada unsur kesengajaan untuk membiarkan pengiriman terlambat. Hal ini sangat dipahami pihak PT KPJB.	
05-11-2017	Mediasi :
PT KPJB dihadiri oleh J. Wahyudi

PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dihadiri Oleh Widodo W.

Pihak ke III adalah 
Perwakilan PT PLN Persero
Sebagai mediator	Pertemuan Keempat dilaksankan di PT PLN (Persero), berdasarkan hasil kesepakatan pada pertemuan ketiga maka hari ini hanya disepakati bagaimana penyelesaian kompensasi kerugian yang sudah terjadi tersebut. 
PT KPJB memberikan kemudahan kepada PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dan mengesampingkan purchase order yang ada. Perjanjian tersebut pada prinsipnya telah selesai karena barang telah selesai dikirim semua namun dalam kondisi keterlambatan selama 2 hari.
PT KPJB meminta pihak PT Tesla Mega Perkasa Mandiri untuk membuat suatu pernyataan yang isinya bersedia menyelesaikan kompensasi tersebut secara berangsur-angsur dan dalam periode 1 tahun. PT KPJB akan membantu dengan tetap memberikan proyek pengadaan komponen-komponen listrik tersebut kepada PT Tesla Mega Perkasa Mandiri sehingga kerjasama tetap dapat berjalan dengan sama-sama mengesampingkan perjanjian-perjanjian tertulis yang sudah dibuat sebelumnya.

Apabila mengacu pada pelaksanaan yang dilakukan oleh Antara PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali Dan PT Tesla Mega Perkasa Mandiri maka pada prinsipnya perjanjian kontrak yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah disepakati bersama, tidak terdapat pelanggaran yang dapat mengakibatkan perjanjian kontrak tersebut batal demi hukum, namun adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT Tesla Mega Perkasa pada akhirnya memberikan dampak kerugian bagi PT KPJB sehingga diperlukan penanganan secara hukum, agar kedua belah pihak menemukan solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan tersebut. Hingga saat ini kedua belah pihak tidak mengajukan penyelesaian masalah tersebut ke jalur persidangan, sehingga sebagaimana asas perjanjian maka penyelesaian masalah pun dapat ditentukan oleh kedua belah pihak, apakah akan melanjutkan kerjasama tersebut ataukan akan menghentikannya. Hal ini sangat penting mengingat segala akibat dari perbuatan hukum, akan mengakibatkan akibat hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi terkait penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman dan perjanjian kontrak yang dibuat di Indonesia, maka penulis setuju jika perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dikatakan batal demi hukum karena syarat objektif tidak terpenuhi secara tafsiran normatif. Namun penulis dalam hal ini mengesampingkan Pasal 31 dan 27 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 dan mengajukan teori Non Contractual oleh Macaulay Stewert. Menurut Teori yang dikemukakan oleh Stewart Macaulay kontrak atau hukum kontrak sering dianggap tidak perlu, karena dengan kedua belah pihak saling percaya saja sudah dapat dilakukan suatu perjanjian.
Penulis mengusung analisa dari segi hukum progresif dalam menelaah kasus yang terjadi antara PT KPJB dan PT Tesla Mega Perkasa Mandiri. Adapun hubungan hukum yang terjadi dan proses penyelesaian dapat digambarkan dalam ragaan berikut ini:

PT TESLA MEGA PERKASA MANDIRI

PT KOMIMPO PEMBANGKIT JAWA BALI

KONTRAK TERTULIS
(PURCHASE ORDER)

WANPRESTASI

MENUNTUT KERUGIAN ATAS KETERLAMBATAN PENGIRIMAN

JIKA MENGACU PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG MAKA PURCHASER ORDER DIANGGAP BATAL DEMI HUKUM

HUKUM PROGRESIF

PELAKSANAAN NON CONTRACTUAL THEORY

Negara tidak serta merta menganggap perjanjian yang tidak menggunakan bahasa indonesia adalah batal demi hukum, para pihak diberik kebebasan menentukan arah kontrak tersebut

Berdasarkan ragaan tersebut maka dapat di jelaskan beberapa point penting dalam konsep pemberian perlindungan hukum secara progresif bagi kedua belah pihak yang melaksanakan kegiatan kontrak khususnya perjanjian antara PT Tesla Mega Perkasa Mandiri dengan PT KPJB Tersebut. Hal yang pertama dijabarkan antara lain adalah:
1.	Kesepakatan Kedua Belah Pihak
Berdasarkan hal di atas bahwa suatu persetujuan sudah cukup membuktikan bahwa telah terjadi hubungan keperdataan, dimana suatu perikatan telah timbul yang diakibatkan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling) antara satu orang atau lebih sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 dan Pasal 1314 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya, dapat dipahami bahwa suatu persetujuan sudah dapat membuktikan adanya kewajiban dan hak (akibat hukum) yang ditimbul dari pihak-pihak yang bersepakat.
Apakah suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis? Pada dasarnya, perjanjian tidak harus dibuat secara tertulis, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Perjanjian yang dibuat secara lisan/tidak tertulis pun tetap mengikat para pihak, dan tidak menghilangkan, baik hak dan kewajiban dari pihak yang bersepakat. Namun, untuk kemudahan pembuktian, acuan bekerja sama dan melaksanakan transaksi, sebaiknya dibuat secara tertulis. Hal ini juga dimaksudkan, agar apabila terdapat perbedaan pendapat dapat kembali mengacu kepada perjanjian yang telah disepakati.
Perlu dipahami bahwa suatu persetujuan wajib dilakukan dengan iktikad baik bagi mereka yang melakukannya, dan karenanya sifat mengikat dari persetujuan tersebut adalah pasti dan wajib. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPer dan Pasal 1339 KUHPer, yang menyatakan:
 		Pasal 1338
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 
Pasal 1339
Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.
2.	Wanprestasi
Selanjutnya, mengenai kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan cidera janji (Wanprestasi) ataupun Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Berikut kami sampaikan sekilas perbedaannya:
Cidera janji (Wanprestasi), merupakan suatu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian dikarenakan kesalahan/kelalaian para pihak atau salah satu pihak. Bentuk cidera janji (Wanprestasi) berupa:
a)	Tidak melaksanakan apa yang disanggupi akan dilakukan;
b)	Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi tidak sempurna;
c)	Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak tepat waktu; dan
d)	Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
3.	Perlindungan Hukum
Dalam mewujudkan keadilan atau keseimbangan berkontrak antara PT Teslah Perkasa Mandiri dan PT KPJB maka perlu adanya addendum atas kontrak tersebut. Bentuk addendum pada kontrak ini berupa klaim atas jangka waktu keterlambatan pengiriman dan model penyelesaian atas keterlambatan pengiriman. Hal ini harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak agar memberikan perlindungan hukum terhadap kontrak yang disepakati. 
Secara pengertian telah dijelaskan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan pelaku usaha, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut agar terpenuhi kepastian hukum baik secara yuridis maupun normatif.
Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.
Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yang dapat dipahami, sebagai berikut :
1.	Sarana perlindungan hukum Preventif, Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
2.	Sarana perlindungan hukum represif, Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.
4.	Hukum Progresif Sebagai paradigma Penyelesaian Masalah
Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter),melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (to the very meaning)dari undang-undang atau hukum. Penegakan hukum tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. Ide penegakan hukum progresif lahir dari refleksi intelektual yang cukup panjang.
Pembahasan penegakan hukum progresif di atas merupakan salah satu rekam jejak refleksi intelektual yang menjadi titik awal kenapa penegakan hukum progresif dijadikan sebagai tipe penegakan hukum alternatif. Tibalah kita pada sebuah kesimpulan bahwa “kebenaran hukum tidak dapat ditafsirkan semata-mata sebagai kebenaran undang-undang, tetapi harus dipahami sebagai kebenaran prinsip keadilan yang mendasari undang-undang“
Hukum progresif berarti hukum yang bersifat maju.Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, yang dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.
Secara lebih sederhana hukum progresif adalah hukum yang melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga mampu membiarkan hukum itu mengalir saja untuk menuntaskan tugasnya mengabdi kepada manusia dan kemanusiaan. Jadi tidak ada rekayasa atau keberpihakan dalam menegakkan hukum. Sebab, hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi semua rakyat. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan  kemuliaan  manusia. Hukum progresif bukan sebatas dogmatis belaka. Secara spesifik hukum progresif bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudence atau rechtsdogmatiek. Progresifisme hukum mengajarkan bahwa hukum bukan raja, tetapi alat untuk menjabarkan dasar kemanusiaan yang berfungsi memberikan rahmat kepada dunia dan manusia. Asumsi yang mendasari progresifisme hukum adalah pertama hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri, kedua hukum selalu berada pada status law in the making dan tidak bersifat final, ketiga hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan.
5.	Teori Non Contractual (Macaulay Steward) digunakan sebagai dasar penyelesaian permasalahan.
Guna menyelesaikan permasalahan yang ada pada tesis ini, penulis mengambil contoh kasus yang pernah diteliti oleh Macaulay tahun 1963, pada pembangunan The Johnson Building, oleh arsitek Frank Lloyd Wright, S.C, pada saat itu bangunan tersebut di kerjakan oleh arsitek Frank Lloyd Wright, S.C, namun Macaulay tidak menemukan satu kontrak pun yang digunakan oleh kedua belah pihak dalam kerjasama tersebut, hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa pekerjaan pembangunan gedung tersebut diselesaikan dalam waktu 3 tahun, dan hanya dilakukan dengan perjanjian secara alami, dengan interaksi kedua belah pihak tanpa perjanjian kontrak. 
Hal ini memberikan penjelasan bahwa keadilan dalam sebuah kontrak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseimbangan berkontrak. Di mana keseimbangan merupakan “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Di dalam konteks studi ini “keseimbangan” dimengerti sebagai “keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satupun mendominasi yang lainnya atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya.
Macaulay juga melihat bahwa kerjasama tersebut dimulai dengan suatu hubungan yang disebutnya “contract in context”. Kontrak tersebut telah di mulai sejak keduanya sepakat dalam proyek pembangunan gedung tersebut. Tidak ditemukan data, dokumen, ataupun perjanjian tentang kerjasama tersebut. Semua dilaksanakan begitu saja, dengan adanya usulan pembangunan, dan perencanaan pembangunan gedung, berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa kontrak antara kedua pihak telah dilakukan.
Selama proses pelaksanaan pembangunan semua tidak lepas dari permasalahan dan konflik antara kedua pihak, namun mereka menyelesaikannya secara baik, dengan mengedepankan asas itikad baik. Beberapa permasalahan yang muncul pada saat pembangunan adalah, keterlambatan penyelesaian, kenaikan gaji, dan lain sebagainya. Namun semua itu dapat di selesaikan tanpa menyentuh jalur hukum sama sekali.
Pada saat sang arsitek Llyod berusia tujuh puluh tahun, ia terserang pneumonia, penyakit yang saat itu sangat serius karena belum ada obat yang dapat menyembuhkannya, dan berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek pembangunan tersebut. Johnson mengirimkan surat kepada Llyod yang pada intinya berbunyi, “aku tahu banyak pembahasan yang harus kita bicarakan dan diskusikan segera, tetapi kesehatan mu lebih penting untuk saat ini”. Hal yang tidak kalah penting dari hasil penelitian Macaulay adalah adanya interaksi positif yang dilakukan kedua belah pihak seperti makan bersama, dan berbincang-bincang bersama layaknya keakraban di dalam sebuah keluarga. Hal ini menarik bagi Macaulay, dan menganggapnya sebagai salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi suksesnya kerjasama tersebut.
Macaulay berpendapat bahwa ada hal yang lebih penting dari sekedar kontrak, hal itu disebutnya sebagai managing a reletionship atau menjaga hubungan baik antara relasi. Hubungan ini pada akhirnya memunculkan kewajiban-kewajiban yang secara langsung menimbulkan rasa solidaritas, saling membutuhkan, dan tidak ingin mengecewakan satu sama lain. Bagi Macaulay kontrak tertulis akan memunculkan permasalahan dimana salah satu pihak sudah tidak menempatkan rasa percaya yang besar kepada pihak lain, dengan adanya fikiran suatu hari perjanjian ini akan digunakan untuk melindungi diri masing-masing. Hal ini mengakibatkan berkurang nya rasa kepercayaan antara rekan yang sedang melakukan kerjasama, baik dibidang jasa, perdagangan maupun lainnya.
Berdasarkan pada teori yang di kemukakan oleh Macaulay dan di dukung dengan keinginan penyelesaian masalah yang tepat dan tidak merugikan bagi kedua belah pihak maka, perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dapat dilakukan dengan mengutamakan kepercayaan dan mejalankan kerjasama dengan itikad baik. Menurut Suteki, kata “wajib” harus diartikan berbeda. Negara tidak serta merta secara otomatis menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Negara menjamin dan melindungi para pihak atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Maka dari itu Negara masih memberikan pilihan bagi para pihak, untuk dapat menentukan sendiri mau dibawa kemana penyelesaian masalah tersebut, agar diperoleh kesepakatan yang tidak merugikan para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar persidangan atau biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi
Pada akhirnya PT Tesla Mega Perkasa Mandiri harus segera membyarkan kerugian yang dialami oleh PT KPJB karena keterlambatan pengiriman alat-alat tersebut.
Selanjutnya kontrak yang telah dibuat dapat di simpan sebagai arsip pekerjaan, dan memulai kerjasama kembali dengan mengedepankan asas kekeluargaan, dan rasa saling membutuhkan satu sama lain, sehingga kontrak secara tertulis tersebut dapat di kesampingkan, dan pelaksanaan kewajiban pun dapat terpenuhi. Menurut J. Wahyudi Staff Finance and Administration PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali , apa yang dilakukan oleh PT Tesla Mega Perkasa Mandiri hingga saat ini merupakan kewajiban yang tepat, komunikasi yang lancar, dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tepat waktu, selebihnya tentu ada kekurangan dan kendala secara manusiawi. Tidak semua orang dapat secara berbesar hati dapat menerima penyelesaian masalah secara kekeluargaan apalagi jika berkenaan dengan masalah keuangan. Maka dari itu berdasarkan kaidah progresivisme kita memperoleh jalan lain untuk memandang suatu hukum, sehingga hukum tidak bekerja seperti robot, kaku dan dapat digunakan untuk seluruh kalangan masyarakat sebagai solusi dalam penyelesaian permasalahan-peramasalahan yang muncul di masyarakat itu sendiri.

BAB IV
PENUTUP

A.	Simpulan
1.	Fungsi asas kebebasan berkontrak dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontak perdagangan
Fungsi asas kebebasan berkontrak dan implikasi terhadap keabsahan suatu kontak perdagangan antara PT. Komipo Pembangkit Jawa Bali dan PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri telah dilaksanakan, perjanjian telah dibuat baradasarkan ketentuan yang berlaku. Asas kebebasan berkontrak bukan berarti memberikan segala wewenang kepada masyarakat dalam segala hal berkaitan dengan kontrak, Kontrak perjanjian harus dibuat dengan melihat aspek-aspek kepentingan pihak lain, sehingga perjanjian tersebut tidak memberatkan satu sama lain. Kebebasan berkontrak telah tercermin dalam seluruh aspek kegiatan perdagangan PT. Tesla Mega Perkasa Mandiri dan PT. KPJB.
2.	Penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak perdagangan dan implikasi terhadap keabsahan sebuah kontrak
Penggunaan bahasa dalam pembuatan kontrak perdagangan dan implikasi terhadap keabsahan sebuah kontrak telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang Negara, Nota Kesepahaman, dan Bendera Indonesia. Pelanggaran terhadap syarat penggunaan Bahasa Indonesia tersebut pada akhirnya dapat batal demi hukum sebagaimana hasil Putusan Mahkaman Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015. Perjanjian yang dibuat dengan itikad baik akan memberikan dampak yang baik bagi kedua belah pihak yang melakukan kontrak perjanjian.
3.	Perlindungan Hukum Bagi Pihak Sebagai Akibat dari Batalnya Kontrak yang melanggar Undang-Undang Bahasa 
Perlindungan hukum yang dapat diberikan antara lain adalah menggunakan teori Macaulay bahwa perjanjian kontrak dapat dikesampingkan dengan itikad baik, perjanjian kontrak yang dibuat dapat dikesampingkan dengan kesepakatan baru yang lebih baik dan sesuai untuk kepentingan kedua belah pihak. Dengan demikian secara progresif maka hukum perjanjian dapat bergerak maju dan dibutuhkan oleh masyarakat. Negara tidak serta merta secara otomatis menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Negara menjamin dan melindungi para pihak atas perjanjian yang telah dibuat tersebut. Maka dari itu Negara masih memberikan pilihan bagi para pihak, untuk dapat menentukan sendiri mau dibawa kemana penyelesaian masalah tersebut, agar diperoleh kesepakatan yang tidak merugikan para pihak. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan diluar persidangan atau biasa dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.
B.	Saran
1.	Bagi masyarakat sangat diperlukan adanya kerjasama yang baik, dengan mengedepankan itikad baik dan managing a reletionship, masyarakat harus mulai memahami bahwa hal yang paling penting dari suatu perjanjian adalah kepercayaan yang kuat satu sama lain. Kontrak sangat baik dibuat dalam bentuk tertulis dan menggunakan bahasa yang dipahami oleh kedua belah pihak.
2.	Kontrak dibuat atas dasar kepercayaan, maka dari itu penyelesaaian dari suatu permasalahan yang muncul kemudian hari ada baiknya untuk diselesaikan terlebih dahulu dengan mengedepankan asas kepercayaan dan kekeluargaan karena pada prinsipnya tidak ada seorang pun yang ingin mengalami kerugian dan tidak ada satu pihak pun yang mengininkan hubungan kerjasama menjadi rusak di kemudian hari, maka musyawarah adalah hal yang tepat untuk dilakukan sebelum menuju ke tahap gugatan pengadilan.

Daftar Pustaka
1.	BUKU
Arikunto, Suharsimi, 2010, Prosedur Penelitian, Cet. 8, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
B. Miles, Mattew and Huberman, A. Michael,1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press.
Creswell, J.W. 2007, Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Second Edition.SAGE Publications.
Denzin, Norman K dan Y. Vonna S. Lincoln, 1994, Introduction: Entering The Field of Qualitative Research, Sage Publikation, California.
Hadisoeprapto, Paulus, dkk, 2009, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis, Semarang: UNDIP.
Komaruddin dan Tjumparmah, Yooke, 2000, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Bumi Askara, Jakarta.
Marzuki, Piter Mahmud, 1999, Penelitian Hukum, Kencana Pradana Media Grup, Jakarta.
Mertokusumo, RM. Sudikno, 1988, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta.
Muhammad, Abdul Kadir, 1982, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung.
Nasution, Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju. Bandung.
Setiawan, 1997, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina 2Cipta, Jakarta.
Setiawan, R.  1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A. Bardin, Bandung.
Soehartono, Irawan , 2011, Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya, Remaja Rosda Karya, Bandung.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.
Strauss and J. Corbin, Busir, 1990, Qualitative Research; Grounded Theory Procedure and Techniques, Sage Publikation, London.
Subekti, R, 1986, Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional,Alumni, Bandung.
-------------, 1985, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta.
-------------. Tjitrosudibio, 2008, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet. 38, Pradnya Paramita, Jakarta.
Sudarto, 2002, Metode Penelitian Filsafat, Raja Grafindo, Jakarta.
Sugiyono,2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
Sunggono, Bambang, 2002, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Suroso, 2005, Pengantar Ilmu hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Suteki, 2013, Desain Hukum Di Ruang Sosial, Thafa Media, Yogyakarta,.
--------, 2015, Masa Depan Hukum Progresif, Thafa Media, Yogyakarta. 
Sutopo, HB, 1990, Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II, Universitas Negeri Sebelasmaret Press, Surakarta. 
Zamrani, 1992, Pengembangan Pengantar Teori Sosial. Tiara Yoga, Yogyakarta.
2.	Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.
3.	Putusan
Putusan Mahkaman Agung Nomor 1572 K/Pdt/2015 sebagai Yurisprudensi.
4.	Jurnal dan Makalah
Satjipto Rahardjo, “Menuju Produk Hukum Progresif” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.
Dhoni Yusra, Nelly Nilam Sari, Jurnal Hukum, Analisa Atas Surat Pemesanan Barang (Purchasing Order) Sebagai Perjanjian Jual Beli, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Jakarta. 2012.
Hutapea, Maya Rismauly, Analisis Akibat Hukum Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Dalam Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan.Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2009.
Halim, Chandra, Analisis Penerapan Pasal 31 Undang-Undang No 24 Tahun 2009 Tentang Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia Terhadap Kontrak Internasional Yang Berpedoman Pada Asas-Asas Dalam Hukum Kontrak (Studi Kasus Putusan Perkara No.451/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Bar), Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2015.
Cindawati,Analisis Kekuatan Mengikat Kontrak Sebagai Dasar Yuridis Dalam Bisnis Internasional, Fakultas Hukum Universitas Palembang, 2016.
Warganegara, Damanhuri, Implementasi Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Lampung.