MODEL KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS LINGKUNGAN (GREEN BUDGETING) DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Abstract

Masalah lingkungan di Jawa Tengah ditandai dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang rendah. Banyaknya bencana alam menjadi indikasi terlampauinya daya dukung lingkungan. Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, 23 diantaranya rawan banjir dan longsor. Meskipun demikian alokasi anggaran untuk sektor lingkungan hidup masih relatif kecil dibandingkan APBD secara keseluruhan yaitu rata-rata sejak tahun anggaran 2002 hingga 2012 hanya 0,34%. Padahal tuntutan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mewajibkan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan. Untuk itu dilakukan penelitian yang bertujuan mengungkap: (1) proses penyusunan anggaran pemerintah provinsi Jawa Tengah yang berbasis lingkungan hidup; (2) komitmen pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan anggaran yang berbasis lingkungan hidup; serta (3) menyusun model dalam penyusunan anggaran berbasis lingkungan hidup (green budgeting). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap narasumber terpilih yang terlibat dalam proses penganggaran, terdiri atas: eksekutif, legislatif, dan unsur masyarakat pegiat lingkungan. Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dokumen penganggaran daerah, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang berlaku selama lima tahun, dan Peraturan Daerah berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) provinsi Jawa Tengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Di dalam rangkaian proses penganggaran daerah sejak dari tahapan musrenbang hingga menjadi dokumen RAPBD, ditemukan kurangnya peran partisipasi publik, khususnya pemerhati lingkungan hidup. Komitmen stakeholder dalam penganggaran berbasis lingkungan juga rendah, disebabkan rendahnya pemahaman tentang anggaran berbasis lingkungan, serta inkonsistensi antara dokumen RPJMD dan APBD. Diajukan rekomendasi agar melibatkan komunitas pegiat lingkungan hidup dalam proses penyusunan anggaran. Untuk mewujudkan komitmen stakeholder dalam penganggaran berbasis lingkungan perlu dibentuk regulasi yang lebih teknis seperti PerDa dan PerGub mengenai keterlibatan komunitas lingkungan hidup dan didukung dengan sosialisasi yang memadai. Untuk memastikan angaran lingkungan masuk dalam dokumen perencanaan, maka dibutuhkan model pernyatan anggaran berbasis lingkungan. Model berupa dokumen pernyataan anggaran hijau yang disusun oleh setiap organisasi perangkat daerah. Kata kunci: masalah lingkungan, alokasi anggaran, kebijakan, komitmen, green budgeting, Jawa Tengah The environmental problems in Central Java are characterized by low environmental quality index. The frequent of natural disaster as indicated by the exceeding the environmental carrying capacity and environmental carrying capability. From 35 regencies / municipalities in Central Java, 23 of them are prone to flooding and landslides while the budget allocation for the environment sector is still relatively little compared to the overall budget. Since the fiscal year of 2002 to 2012, the average was only 0,34% allocation for the environmental sector. Law 32 of 2009 requires local government to allocate adequate budget for the environmental protection and management as well as programs oriented toward sustainable development. The research is aimed to reveal; (1). Central Java environmental based budgeting process, (2). The stakeholder commitment to environmental based budgeting, (3). model of environmental based budgeting (green budgeting). This study used a qualitative approach through in-depth interviews of the selected respondents involved in budgeting process, consisting of; executive, legislative, and community element involved in environmental movement. Primary data gathered through interview and secondary data from available documents. In addition, budget document were analyzed from Regional Medium Term Development Plan (RPJMD) that valid for five years, and local regulations in the form of Regional Budget (APBD) Central Java Province annually from 2010 to 2014. In a series of local budgeting process since the stage of deliberation of development plans (musrenbang) until Regional income and Expenditure Budget Plans (RAPBD) document, it was found the lack of public participation, particularly, the environmental activist. It revealed that the commitment from stakeholder to environmental based budgeting was low. This was due to lack of understanding about environmental based budgeting, as well as inconsistency between RPJMD and APBD. From this result, the researcher recommend to increase public participation in the budgeting process by involving environmental activist community. In order to realize the commitment of the stakeholders in environmental based budgeting it is necessary to establish more detailed regulation such a regional regulation and governor regulation about involving environmental community, and supported by adequate socialization. In addititon to ensure that the environmental budget were included in the planning document, it requires a model of green budget statement formulated by government institution. Keyword : environmental problem, budget allocation, policy, commitment, green budgeting