KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN KORPORASI DIBIDANG EKONOMI

Abstract

ABSTRAK Perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana menunjukkan bahwa besarnya pengaruh korporasi yang dimungkinkan dapat melanggar kepentingan hukum khususnya dibidang ekonomi. Luasnya bidang ekonomi membawa konsekuensi semakin banyak pula kepentingan hukum yang dapat dilanggar oleh korporasi. Setiap kepentingan hukum yang dilanggar oleh korporasi akan memberi dampak yang buruk khususnya bagi perekonomian negara. Dalam hal ini lah hukum pidana hadir untuk melindungi kepentingan hukum di bidang ekonomi dari parapelanggar-pelanggarnya. Karena salah satu fungsi hukum pidana sebagai alat untuk melindungi masyarakat (social defence) dan untuk mensejahterakan masyarakat (social welfere) maka dibutuhkan sistem pemidanaan yang baik pula. Adanya sistem pemidanaan yang menghubungkan secara sistemik antara general rules dan special rules untuk menghubungkan antara aturan umum dan aturan-aturan khusus, dalam hal ini undang-undang di luar KUHP yang mengatur masalah terkait kejahatan korporasi di bidang ekonomi dapat berjalan sesuai sistem pemidanaan yang seharusnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka muncul permasalahan yakni Bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi saat ini, dan bagaimana kebijakan sistem pemidanaan dalam menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan serta dokumen- dokumen yang berkaitan. Selanjutnya, data dianalisis secara normatif kualitatif dengan jalan menafsirkan dan mengkonstruksikan pernyataan yang terdapat dalam dokumen dan perundang-undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa saat ini dalam sistem pemidanaan untuk menanggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi khususnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal masih banyak terdapat kelemahan yuridis dan dari sisi sistem pemidanaannya pun antara general rules dan special rules masih belum sistemik, sehingga tidak mampu maksimal dalam menaggulangi kejahatan korporasi di bidang ekonomi melalui sarana sistem hukum pidana. Sementara dalam konsep KUHP yang sedang digagas telah mengakomodir seluruh kekurangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan saat ini sebagai suatu sistem pemidanaan. Kata kunci: Sistem Pemidanaan, Kejahatan Korporasi Di Bidang Ekonomi. ix ABSTRACT The Development Corporation as the subject of the crime indicate that the magnitude of the influence of corporations that violate the legal interests is possible especially in the field of economics. The extent of the economic consequences of bringing a growing number of legal interests that may be infringed by the Corporation. Any legal interests that are infringed by the Corporation would give a bad impact particularly for the economy of the country. In this case the criminal law is to protect the interests of the present law in economics from parapelanggar-offenders. Because one of the functions of criminal law as a tool to protect the public (social defence) and to prosper society (social welfere) then it needs a good sentencing system anyway. The existence of a sentencing system that connects systemically between general rules and special rules for linking between general rules and specific rules, in this case the legislation outside the criminal code that regulate issues related corporate crime in economics can go as sentencing system should be. Based on the above background, then it appears the problem namely How system policy sentencing in tackling corporate crime in the field of economy at the moment, and how system policy sentencing in tackling corporate crime in the field of economy in the foreseeable future. Research methods used in this thesis is the juridical normative by using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing materials library and related documents. Furthermore, the data analyzed in qualitative with normative way to interpret and reconstruct the statement contained in the documents and legislation. Results of the study explained that currently in the sentencing system to tackle corporate crime in the economic field in particular in the law No. 8 Year 1999 about consumer protection, law No. 7 Year 2014 on trade, Act No. 18 of the year 2012 is about food, and Act No. 33 of the year 2014 about Halal Products Warranty still has many flaws and the juridical system of the sentencing between general rules and special rules still yet systemic, so can't afford maximal ward off corporate crime in the economic system through the means of criminal law. While in draft Criminal Code which is being developed through the entire deficiency has been found in the current legislation as a sentencing system. Keywords: sentencing system, corporate crime In the economic sphere.