KINERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN LAHAN RAWA DI KOTA PALEMBANG

Abstract

Kondisi geografis Kota Palembang yang 54 persen wilayahnya merupakan lahan rawa, karena tuntutan pembangunan menyebabkan sejumlah rawa direklamasi. Penggunaan lahan yang bukan semestinya menjadi suatu alternatif pemecahan kebutuhan lahan yang tidak berkelanjutan. Lahan rawa yang merupakan daerah resapan air merupakan salah satu alternatif lahan yang dijamah selain lahan pertanian dan konservasi. Pengurukan itu membuat air yang sebelumnya dapat tertampung di rawa, akan beralih ke jalanan atau kawasan lain yang lebih rendah sehingga menyebabkan banjir di lokasi-lokasi tertentu. Keadaan ini memberikan dampak yang negatif bagi lingkungan. Pemerintah Kota Palembang telah mengeluarkan peraturan khusus tentang pengendalian dan pembangunan daerah rawa yaitu Perda No 13 Tahun 2002 yang mulai dijalankan pada tahun 2003. Peraturan tersebut membatasi penimbunan di daerah rawa. Perda Rawa ini memiliki semangat positif, yaitu untuk mengkonservasi rawa-rawa yang dipersiapkan sebagai daerah resapan air. Pada Tahun 1999 rawa yang tersisa di Kota Palembang sebesar 30,35 % yang berfungsi sebagai daerah rawa konservasi atau sebagai daerah resapan air, rawa budidaya dan rawa reklamasi.