ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN DAN PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN JEPARA

Abstract

Kabupaten Jepara yang ekonominya berbasis kelautan, membuat banyak warganya berprofesi sebagai nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam, tetapi masih mayoritas miskin, kurang perhatian Pemerintah dan kurang dilindungi.Pada tahun 2016, perhatian Pemerintah terhadap masyarakat pesisir mengalami peningkatan yaitu dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam. Adapun di dalam penulisan hukum ini penulis ingin mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Jepara dalam memberikan upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garam.Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian analisis deskriptif, yang bersumber pada studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder, serta wawancara dan pengamatan untuk melengkapi dan memperkuat data sekunder. Adapun hasil yang diperoleh dalam penelitian bahwa Undang-Undang tersebut di atas belum berlaku efektif karena masih tergolong baru dan juga karena Kabupaten Jepara belum pernah memiliki Peraturan Daerah yang mengatur mengenai hal tersebutsehingga sampai saat ini masih sepenuhnya berpedoman pada Undang-Undang Perikanan, namun Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) bagi nelayan, program Kelompok Budi Daya Ikan (Pokdakan) bagi pembudi daya ikan dan Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) bagi petambak garam, bantuan berupa beras, pelampung, mesin kapal, bibit, benih, pakan, lahan dan yang terutama dana. Memberdayakan melalui pendidikan dan pelatihan seperti magang, pemberian informasi juga melakukan pembinaan, pengawasan kerja dan kemitraan usaha. Sejumlah kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan adalah ketergantungan masyarakat dengan tengkulak, kurangnya dana, sarana dan prasarana danbelum adanya payung hukum khusus. Hal inilah yang harus diupayakan Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu segera membentuk suatu Peraturan Daerah untuk memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap nelayan, pembudi daya ikan dan petambak garamnya.