TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN DI KABUPATEN REMBANG

Abstract

Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyebutkan bahwa dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk Syahbandar di pelabuhan perikanan. Dijelaskan lebih lanjut, Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah Syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Terdapat 16 (enam belas) tugas dan wewenang Syahbandar di pelabuhan perikanan, dimana pelaksanaan di tiap pelabuhan perikanan berbeda. Provinsi Jawa Tengah memiliki 9 (sembilan) pelabuhan perikanan, salah satunya berada di daerah Kabupaten Rembang, yaitu Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas dan wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan di Kabupaten Rembang, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta upaya mengatasinya. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung dengan wawancara yang digunakan untuk menjustifikasi dan mengklarifikasi data sekunder. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung telah melaksanakan tugas dan wewenangnya secara optimal yang berkaitan dengan pelayanan administrasi dan penerbitan surat persetujuan berlayar bagi kapal perikanan. Terdapat pula beberapa hambatan, yaitu: terkait standar operasional prosedur, sumberdaya untuk melaksanakan tugas dan wewenang, fasilitas yang ada, maupun yang berkenaan dengan nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang datang di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung. Hambatan yang ada telah diatasi dengan cara-cara tertentu, seperti: melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan ketentuan pada tahun sebelumnya, dan memberikan sosialisasi kepada nahkoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan dari kapal perikanan yang bersandar dan tiba di Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung.