PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2009-2014

Abstract

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia adalah lembaga perwakilan yang terbentuk melalui amandemen ketiga UUD Tahun 1945. Keberadaannya diharapkan mampu menciptakan prinsip check and balances di parlemen. DPD hadir dilengkapi dengan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran. Namun, dibandingkan dengan DPR, kewenangan DPD, khususnya dalam hal legislasi sangat terbatas. Ketimpangan tersebut selalu menjadi permasalahan pokok sehingga terjadi perdebatan yang tidak kunjung usai. Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI selama periode 2009-2014, apa saja faktor-faktor penghambat dan upaya-upaya yang dilakukan DPD RI dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI periode 2009-2014. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tugas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi selama periode 2009-2014 telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi DPD RI antara lain: Kewenangan DPD yang terbatas; Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pelaksanaan fungsi legislasi tidak semua adalah orang-orang yang ahli dalam bidang legislasi; dan pemahaman masyarakat yang minim mengenai tugas dan wewenang DPD RI khususnya dalam bidang legislasi. Dari hambatan-hambatan tersebut, upaya yang dilakukan dalam mengatasinya adalah: Memperkuat kedudukan DPD RI dengan mengusulkan beberapa poin dalam Amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang kelima; DPD RI juga mengembangkan supporting system, yaitu Law Center, Budget Office dan Natural Resources Center; DPD RI melakukan diskusi dengan para akademisi untuk menambah pengetahuan bagi perkembangan DPD RI; dan Mensosialisasikan tentang kedudukan DPD RI kepada masyarakat.