PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA GUNA MENENTUKAN KUALIFIKASI PENGEDAR ATAU PEMAKAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

Abstract

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak strategis. Hal ini yang kemudian menyebabkan Indonesia kerap dilalui peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk dalam masalah nasional maupun internasional. Hal tersebut dikarenakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika termasuk dalam kejahatan yang mengancam stabilitas keaamanan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pelaku tindak pidana narkotika dibedakan menjadi pengedar, pemakai dan produsen.Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualifikasi pengedar dan pemakai berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana narkotika guna menentukan kualifikasi pengedar atau pemakai yang dilakukan oleh penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jawa Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Metode penelitian dalam penulisan ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis berdasarkan metode kualitatif dengan alat pengumpulan data berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kualifikasi antara pengedar dan pemakai menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki perbedaan yang sangat mendasar pada sanksi bagi pelaku dan jumlah narkotika yang dimiliki. Bagi pengedar dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan bagi pemakai narkotika dikenakan sanksi berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Proses penyidikan guna menentukan kualifikasi pengedar dan pemakai dilakukan secara khusus dengan beberapa rangkaian yaitu observasi, undercover agent, undercover buy, surveillance dan controlled delivery. Berdasarkan rangkaian tersebut kemudian penyidik membentuk Tim Asesmen Terpadu yang bertugas menentukan peran pelaku. Kata Kunci :Penyidikan, Kualifikasi pelaku, Narkotika