PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR

Abstract

Masih banyak masyarakat yang belum sadara kanpentingnya label halal dalam produk pangan kemasanimpor. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran isi label halal, maka negara menggunakan berbagai perangkat hukum dan kelembagaannya untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Namun, yang terjadi kemudian, masih banyak pelanggaran dan kasus makanan dan minuman berlabel halal palsu yang merugikan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap labelisasi halal pada produk pangan impor guna perlindungan konsumen, serta tanggungjawab importir terhadap pemalsuan labelisasi halal. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. dan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan serta studikepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap label halal pada produk pangan impor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam pengawasan preventif yang meliputi proses sertifikasi halal, fatwa halal, dan izin pemasangan label halal serta pengawasan represif yang meliputi audit internal perusahaan secara berkala dan inspeksi mendadak. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat thayib (baik, aman, dan higines) terhadap produk panganimpor. Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir meliputi tanggungjawab secara perdata, tanggungjawab administrasi, dan tanggungjawab secara pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari MUI, BPOM, dan instransi terkait dalam melindungi konsumen. Masyarakat juga dituntut lebih waspada dalam memilih produk berlabel halal khususnya produk pangan impor.